Soal Sampah DKI, Bekasi Minta Rp2 T, 'Wow'

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mengajukan dana hibah ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebesar Rp2,09 triliun.

Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta, Premi Lestari, mengatakan dana yang diajukan Pemkot Bekasi tersebut belum bisa diputuskan. Sebab harus ada pembahasan lebih dulu di rapat Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

"Proposalnya baru masuk tanggal 15 Oktober kemarin, Rp 2,09 triliun," ujarnya di Jakarta, Jumat (19/10/2018).

Menurut Premi, awalnya Pemkot Bekasi mengajukan dana bantuan sebesar Rp1 triliun, tapi ajuan dana itu direvisi menjadi Rp2,09 triliun. Dana yang diajukan untuk pembangunan Flyover Cipendawa, Flyover Rawa Panjang, sampai pembebasan lahan Jalan Siliwangi.

"Flyover Cipendawa, Flyover Rawa Panjang, Jalan Siliwangi itu semua termasuk pembebasan lahan. Tahun 2017 Cipendawa dan Rawa Panjang itu Pemprov DKI yang bantu. Untuk bantuan keuangan 2017 itu, dua flyover itu masih berproses sampai Desember 2018. Dan belum diaudit oleh mereka, belum melaporkan ke Pemprov DKI. Mereka mempertanggungjawabkannya pada 2019," terangnya.

Karena itu, pihaknya sangat memerlukan dokumen perencanaan teknis sejauh mana yang sudah dipakai. Meski demikian, Pemprov DKI tak sepenuhnya harus memenuhi permintaan Pemkot Bekasi soal dana hibah sebesar Rp2,09 triliun. Sebab dana bisa dicairkan tergantung kelengkapan proposal dan kondisi penerimaan asli daerah (PAD) Pemprov DKI.

"Lanjutannya yang mana, itu yang perlu kami tahu. Karena ada rekomendasi teknis, kita harus menghitung, hitung jarak waktu juga. Karena bantuan keuangan itu kita beli 2017, masih bisa dipakai 2018. Kalau 2019 uang itu nggak habis harus dipulangin ke Pemrov DKI," jelasnya.