Kredit Foto: Arif Hatta
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka Kongres Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) sempat memberikan kritik pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal itu dikarenakan, seharusnya masalah defisit dan utang rumah sakit dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bisa ditangani tanpa campur tangannya.
Menanggapi hal tersebut Menteri Kesehatan (Menkes), Nila Moeloek, mengatakan memang sudah jadi tugas pemerintah untuk menjamin keberlangsungan program JKN. Ketika ada warga miskin yang tidak mampu membayar iuran maka pemerintah wajib untuk membantunya. Oleh karena itu, BPJS memang harus benahi.
"Harus sustain berkelanjutan. Artinya gini setiap manusia Indonesia di mana saja harus mempunyai jaminan kesehatan," ujarnya di Jakarta, Jumat (19/10/2018).
Kementerian Kesehatan bisa membentu dari sisi menekan angka penyakit dengan mempromosikan gaya hidup sehat. Beragam pemeriksaan kesehatan gratis juga digalakkan sehingga masyarakat bisa lebih sadar menjaga kesehatannya.
Karena itu, ia berharap selain masyarakat jadi lebih sejahtera angka beban penyakit yang harus ditanggung BPJS Kesehatan juga berkurang.
"Kami ingin sekali masyarakat mengubah perilakunya supaya mereka juga sadar sakit itu enggak enak, bukan cuma biaya tapi juga kan jadi enggak produktif aktivitas semua terganggu. Kita menjaga sehingga membantu BPJS agar mereka jangan membayar yang sakit itu terlalu banyak, itu prinsipnya," terangnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Irfan Mualim
Editor: Irfan Mualim
