Jokowi Bakal Berikan Dana ke Kelurahan dan Operasional Desa, Tanggapan PKS 'Keren'

Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku banyak mendapat keluhan terkait dana untuk tingkat kelurahan. Oleh karena itu, 2019 mendatang bakal mengeluarkan kebijakan dana kelurahan dan dana operasional desa.

Melihat hal itu, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengaku sangat mengapresiasi rencana program Jokowi tersebut. Sehingga ekonomi yang ada di pedesaan bisa terputar, guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Membawa dana negara ke desa/kelurahan bagus. Ekonomi bisa muter di bawah," ujarnya di Jakarta, Jumat (19/10/2018).

Meski demikia, Mardani mengingatkan agar program itu diiringi dengan perencanaan matang. Jika tidak, dana tersebut rawan disalahgunakan.

"Tanpa perencanaan yang matang dan tanpa koordinasi dengan sektor lain, misal UMKM atau perindustrian atau pertanian atau pihak swasta, usaha bagi-bagi uang di desa dan kelurahan ini justru membuat sasaran pembangunan tidak tepat sasaran," jelasnya.

Ia juga enggan mengomentari soal, apakah kebijakan Jokowi tersebut terkesan politis jelang Pilpres 2019. Karena itu, Mardani menyerahkan sepenuhnya ke masyarakat yang akan menilai.

"Biar masyarakat yang menilai. Tapi keputusan apapun yang dibuat Presiden akan dinilai publik," katanya.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan saat ini payung hukum untuk regulasi dana yang diperuntukkan bagi kelurahan dan operasional desa, tengah dikaji. Diperkirakan, dana operasional desa akan diambil dari Dana Desa sebanyak 5%.

"Tahun depan akan ada dana kelurahan. Karena banyak yang tanya ke saya, 'Pak ada Dana Desa, untuk kelurahan bagaimana Pak?' Ya sudah, tahun depan akan ada Dana Kelurahan," terangnya.