Rencana Jokowi Berikan Dana Kelurahan dan Operasional Desa, Tanggapan Gerindra 'Ngeri'

Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden Joko Widodo berjanji mengeluarkan kebijakan Dana Kelurahan dan Dana Operasional Desa di 2019. Partai Gerindra mengingatkan agar hal itu tak hanya jadi sekadar janji manis jelang Pilpres 2019.

Ketua DPP Gerindra, Sodik Mujahid, menilai Jokowi memang memiliki keuntungan tersendiri sebagai capres petahana dalam menawarkan program. Namun tak masalah selama program yang ditawarkan jelas dan logis.

"Di atas semua itu adalah jangan sekedar janji manis jelang pilpres, karena harus dibicarakan dalam APBN dengan DPR," ujarnya di Jakarta, Jumat (19/10/2018).

Soal dana kelurahan dan dana operasional kepala desa yang dijanjikan Jokowi, Sodik mengingatkan agar segera disiapkan sistem yang mumpuni. Selain itu, juga mendorong adanya pengawasan efektif agar dana tepat sasaran.

"Siapkan aturan peruntukan dana yang lebih konstruktif tapi dinamis, sehingga benar-benar manfaat untuk pengembangan kelurahan tersebut. Siapkan sistem pengawasan yang lebih efektif agar kucuran dana tidak diselewengkan," terangnya.

"Khusus untuk dana operasional kepala desa harus lebih ketat. Jangan jadi raja baru dan kepentingan subjektif,"  lanjutnya.