Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Kemenhub Siapkan Rp400 Miliar Subsidi Pelayaran Rakyat

Kemenhub Siapkan Rp400 Miliar Subsidi Pelayaran Rakyat Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Malang -

Kementerian Perhubungan akan menggelontorkan Rp400 miliar untuk mensubsidi pelayaran rakyat yang saat ini masih harus dibenahi.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menjelaskan bahwa pelayaran rakyat adalah komponen yang sangat penting dalam multimoda, namun saat ini tingkat keselamatan masih rendah. 

"Angkutan laut secara menyeluruh itu Rp2-3 triliun, tetapi bukan hanya pelayaran rakyat saja, tetapi angkutan besar dari Surabaya ke Merauke atau Surabaya ke Sulawesi Utara. Pelayaran rakyat 20 persen dari itu," ungkap Budi usai memberikan pemaparan kepada wisudawan Universitas Brawijaya di Malang, Sabtu (20/10/2018).

Ia menambahkan bahwa Kemenhub mempunyai pekerjaan rumah untuk mendorong penggalakan antarmoda supaya dijalankan dengan baik.

"Pekerjaan rumah kita, yaitu mendorong antarmoda digalakan tidak semua orang berpunya menggunakan kendaraan pribadi. Kami menyuarakan bagaimana angkutan antarmoda dijalankan baik secara langsung maupun tidak langsung," lanjutnya.

Selain itu,dengan meningkatkan kualitas pelayaran rakyat bisa menghemat anggaran dibandingkan dengan membeli kapal baru.

"Selama ini saya bangun kapal ratusan yang akan datang dana mungkin saya akan bisa bangun 10. Jadi, daripada saya bangun 10 dana ini saya pakai untuk mensubsidi kapal-kapal masyarakat yang ada tapi masyarakat harus memenhui kapal-kapal itu dengan kualifikasi yang sesuai dengan keselamatan," katanya.

Dia menyebutkan hal itu dapat menghemat lebih dari setengahnya, yakni dari nilai pembelian kapal Rp150 miliar menjadi Rp30 triliun untuk subsidi seluruh kapal perintis.

"Masyarakat mendapat pendapatan, kapalnya lebih aman dan selamat, uang pemerintah juga enggak banyak dikeluarkan dan pola ini akan dikembangkan di mana-mana, memang kami ingin skema ini ada legitimasi dari Kementerian Keuangan," tambah Budi .

Budi menyebutkan akan memilih sejumlah pelayaran rakyat untuk diprioritaskan karena selama ini belum memenuhi kualifikasi keselamatan pelayaran, yaitu Danau Toba, Sumatera Utara, Selayar Sulawesi Selatan dan Kaliadem, DKI Jakarta.

"Sudah kita tentukan beberapa tempat kita lihat itu krusial itu Kaliadem sebab ironis di Jakarta yang hebat namamya, tapi pelayaran rakyatnya cukup tidak baik," katanya

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Lestari Ningsih

Bagikan Artikel: