Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Atasi Masalah Kali Bekasi, Rahmat Dibantu Menteri LHK dan Meneteri PUPR

Atasi Masalah Kali Bekasi, Rahmat Dibantu Menteri LHK dan Meneteri PUPR Kredit Foto: Antara/Paramayuda
Warta Ekonomi, Bekasi -

Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Effendi, melibatkan sejumlah menteri terkait dalam upaya membebaskan daerah aliran sungai (DAS) Kali Bekasi dari berbagai jenis kontaminasi limbah industri.

Rahmat Effendi menjelaskan bahwa untuk menggerakan daerah tetangga seperti Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor dalam pengentasan pencemaran sungai memerlukan kewenangan yang kuat.

"Pengentasan pencemaran Kali Bekasi ini tidak bisa dilakukan secara parsial, harus tertangani dari hulu hingga hilirnya dan ini melibatkan sejumah daerah tetangga," ungkapnya saat ditemui di Bekasi, Sabtu (20/10/2018).

Ia menambahkan, upaya pembebasan tersebut membutuhkan campur tangan kementerian terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

Rahmat mengaku telah lebih dulu berkomunikasi dengan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, selaku pihak yang berwenang atas aliran sungai.

"Baru-baru ini saya sudah mencoba memghubungi Menteri PUPR dan beliau menyambut baik upaya pengentasan limbah di Kali Bekasi ini dengan meminta Menteri LHK Siti Nurbaya turut dilibatkan dalam persoalan ini," katanya.

Dikatakan Rahmat, keterlibatan dua menteri tersebut penting dalam kegiatan itu, mengingat sejak 1979 DAS Kali Bekasi belum pernah mendapatkan perhatian Pemerintah Pusat melalui kegiatan normalisasi sungai.

"Kali Bekasi ini sudah sejak lama belum pernah dinormalisasi. Untuk itu, penting persoalan ini memperoleh perhatian dari Pemerintah Pusat," lanjut Rahmat.

Rahmat mengungkapkan, kandungan di aliran Kali Bekasi saat ini sudah tidak aman dikonsumsi masyarakat, mengingat sebagian besar debit sungai tersebut saat ini dimanfaatkan untuk sumber air baku Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Patriot, PDAM Bhagasasi dan PDAM DKI Jakarta. 

Menurut dia, perusahaan pengolah air bersih itu saat ini dituntut untuk mengalokasikan dana operasional pengolahan air yang besar.

"PDAM ini perlu membeli sejumlah zat kimia yang bisa menetralisasi kandungan racun di dalam air, seperti kandungan tembaga atau besi yang tinggi, limbah detergen dan lainnya," katanya.

Rahmat mengaku telah mengagendakan pertemuan dengan Menteri LHK dalam waktu dekat untuk membahas serius penanganan Kali Bekasi agar persoalan pencemaran sungai ini tidak berlarut-larut.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Lestari Ningsih

Tag Terkait:

Bagikan Artikel: