Taiwan Ingin Segera 'Merdeka' dari China

Warta Ekonomi, Taipei -

Beberapa ribu pengunjuk rasa pro-kemerdekaan berpawai di ibu kota Taiwan, Sabtu (20/10/2018), untuk memprotes "perundungan" oleh Beijing dan menyerukan referendum mengenai apakah pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu seharusnya secara resmi menyatakan kemerdekaan dari China.

Pawai itu, salah satu terbesar di Taiwan tahun ini, diadakan oleh Formosa Alliance kelompok yang didirikan enam bulan lalu. Para pemrotes berkumpul dekat markas Partai Progresif Demokratik (DPP) yang dipimpin Presiden Tsai Ing-wen.

Kenny Chung, juru bicara Formosa Alliance, melukiskan demonstrasi itu "sangat sukses" dengan jumlah orang yang ikut unjuk rasa relatif banyak. Hubungan dengan Beijing telah memburuk sejak Tsai naik ke tampuk kekuasaan tahun 2016. China mencurigai pemimpin itu ingin mendorong kemerdekaan resmi, langkah yang tidak akan dibiarkan oleh Beijing.

China memandang Taiwan sebagai provinsi yang bandel. China tak pernah berhenti mengancam penggunaan senjata untuk memaksa Taiwan yang demokratis berada di bawah kendalinya. Tahun ini, China meningkatkan tekanan militer dan diplomasi, dengan mengadakan latihan militer udara dan laut di sekitar pulau itu dan membujuk pemerintah tiga negara yang masih mendukung Taiwan untuk menanggalkan dukungan mereka.

Para pemrotes meminta pemerintahan Tsai menentang Beijing serta menyelenggarakan referendum mengenai kemerdekaan untuk jangan sampai "dicaplok". Sejumlah pengunjuk rasa membawa spanduk bertuliskan pesan:"Jangan lagi ada perundungan; Tak ada lagi pencaplokan".

Pemilihan presiden mendatang belum akan diselenggarakan hingga tahun 2020, tetapi DPP yang berkuasa menarik indikasi dukungan dari pemilihan-pemilihan lokal di seluruh pulau tersebut, yang dijadawalkan berlangsung akhir November.

Pekan lalu, Tsai mengatakan dia akan mempertahankan 'status quo' dengan Beijing. Ia juga berjanji akan mendorong keamanan nasional Taiwan dan pemerintahannya tidak akan tunduk pada tekanan China.

Beijing sudah merasa jengkel oleh rencana pemerintah Taiwan untuk mengadakan referendum bulan depan guna memutuskan apakah Taiwan akan mengikuti pertandingan-pertandingan olahraga Olimpiade dengan nama "Taiwan" atau "China Taipei", nama yang disepakati berdasarkan kompromi yang dibuat tahun 1970-an.