Masa Tanggap Darurat di Sulteng Berakhir, Apa Selanjutnya? (3)

Warta Ekonomi, Jakarta -

Bank Dunia memperkirakan kerugian untuk kerusakan geospasial maupun infrastruktur, bangunan dan rumah tinggal yang terdampak tsunami di Palu mencapai 531 juta dolar AS atau Rp8,1 triliun. Rinciannya adalah untuk rumah tinggal 181 juta dolar AS atau Rp2,75 triliun, bangunan 185 juta dolar AS atau Rp 2,82 triliun dan infrastruktur 165 juta dolar AS atau Rp2,5 triliun.

Perkiraan tersebut tidak termasuk penghitungan korban jiwa, kehilangan lahan atau gangguan ekonomi akibat mata pencaharian yang hilang. Menanggapi dukungan bantuan ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan komitmen dari Bank Dunia bisa memperkuat upaya untuk meningkatkan ketahanan maupun memperbaiki tindakan penanganan bencana alam. Namun, ia memastikan pencairan dana bantuan dan pemanfaatannya harus melalui proses diskusi dengan parlemen.

Palu Baru Pemerintah akan membangun Kota Palu Baru di lokasi baru menyusul bencana gempa bumi dan tsunami yang menerjang kota itu. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menjelaskan penanganan pascabencana di Kota Palu berbeda dengan di Lombok, karena mempertimbangkan luas wilayah perkotaan yang terbatas untuk bisa dibangun kembali di lokasi yang sama.

"Ini sudah berubah semua, kita ingin membangun Palu baru, berarti kita harus bikin 'master plan' baru yang mengadopsi semua," kata Basuki saat memberikan keterangan pers bersama Kepala BNPB Willem Rampangilei dan Gubernur NTB Zulkieflimansyah, setelah rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, 15 Oktober 2018.

Ia menyebutkan penanganan perencanaan kota ada di bawah Deputi Regional Bappenas yang membawahi masalah agraria dan tata ruang, pekerjaan umum dan pengembangan wilayah. Menurut dia, pembahasan rencana induk kota baru juga akan melibatkan BMKG, pakar atau ahli geologi.

"Dalam dua pekan ini akan saya laporkan ke Wapres untuk kita rapatkan dengan pemda dan semuanya untuk diteruskan," katanya.

Menurut Basuki, penyusunan Rencana Induk harus segera selesai secepat mungkin sehingga mulai tahun 2019 bisa dibangun. Ia menyebutkan karena tidak mungkin membangun di tempat yang sama maka pemerintah menyiapkan hunian sementara (huntara).

"Ada sekitar 1.200 unit huntara, kita menghitung dari jumlah pengungsi, satu huntara kira-kira untuk 10 kepala keluarga atau 10 petak yang dilengkapi MCK (mandi-cuci-kakus), dapur umum dan kebutuhan hidup lainnya," katanya.

Pekerjaan utama saat ini adalah membuat master plan, membuat huntara dan membersihkan kota yang ditargetkan selesai dalam dua pekan. Sementara untuk perbaikan infrastruktur, sekolah darurat, rumah sakit, dan universitas, akan selesai pada 2021. 

Basuki belum dapat memperkirakan berapa biaya untuk membangun Kota Palu Baru karena rencana induknya belum ada, namun diperkirakan mencapai Rp5 triliun hingga Rp6 triliun. Pemerintah memiliki tiga alternatif lokasi Kota Palu Baru yaitu di Duyu, Pondok, dan Pembewe.  "Tiga lokasi alternatif itu masih diselidiki kondisi geologinya oleh tim," kata dia