Portal Berita Ekonomi Senin, 21 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 11:27 WIB. Go-Jek - Go-Jek akuisisi fintech asal Filipina untuk memperkuat Go-Pay.
  • 11:06 WIB. Suspensi - BEI kabulkan permohonan suspensi saham Bank Danamon dan Bank Nusantara Parahyangan.
  • 11:06 WIB. Merger - Bank Danamon Indonesia dan Bank Nusantara Parahyangan rencanakan untuk lakukan merger usaha.
  • 10:21 WIB. Rupiah - Pukul 10.20 WIB, rupiah melemah 0,25% ke level Rp14.210 per dolar AS. 
  • 09:20 WIB. Bakti - Bakti Kemenkominfo tahun ini incar pendapatan Rp3,1 triliun.
  • 09:19 WIB. Xiaomi - Xiaomi mau gempur pasar Afrika tahun ini.
  • 09:19 WIB. Samsung - Samsung Galaxy S10+ punya RAM dan memori super besar.
  • 09:17 WIB. NASA - NASA umumkan kerja sama dengan China untuk eksplorasi bulan.
  • 09:17 WIB. Netflix - Netflix terus rogoh triliunan buat produksi serial orisinal.
  • 09:15 WIB. Google - Google Maps punya fitur baru bisa cegah terkena tilang.
  • 09:01 WIB. IHSG - IHSG dibuka menguat 0,01% ke level 6.448,54 di awal pekan ini.
  • 08:31 WIB. Fortnite - Fortnite raih pendapatan Rp34 triliun di 2018, lebih tinggi dari PUBG.
  • 08:30 WIB. WhatsApp - Pasang stiker di WhatsApp bakal bisa lewat keyboard Google.
  • 07:19 WIB. Facebook - Facebook luncurkan fitur petisi online.
  • 07:17 WIB. Youtube - Youtube larang video challenge dan prank yang berbahaya.

Gerindra Minta Luhut Pandjaitan Diperiksa KPK Soal Meikarta, Alasannya 'Logis'

Foto Berita Gerindra Minta Luhut Pandjaitan Diperiksa KPK Soal Meikarta, Alasannya 'Logis'
Warta Ekonomi.co.id, Semarang -

Dugaan suap izin pembangunan proyek Meikarta yang melibatkan Bupati Bekasi, terus bergilur. Karena itu, Gerindra meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berani memeriksa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono, mengatakan Luhut Binsar Pandjaitan harus ikut diperiksa KPK terkait kasus suap Meikarta. Hal itu karena Luhut pernah menyebut perizinan Meikarta sudah beres. Sehingga pernyataan tersebut menjadi dasar konsumen untuk membeli properti Meikarta.

"Pak Luhut katakan masalah perizinan termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sudah selsai. Dengan OTT KPK ini membantah apa yang disampaikan Pak Luhut, ternyata perizinan belum selesai," jelasnya di Semarang, Selasa (23/10/2018).

Oleh sebab itu menurut Ferry, lembaga antirasuah harus berani memanggil Luhut untuk klarifikasi pernyataan tersebut terkait Meikarta. Bahkan tidak hanya Meikarta, tambah Ferry, kasus reklamasi juga membuat Luhut pasang badan.

"Pak Luhut harus klarifikasi itu, KPK harus panggil Pak Luhut. Penting bagi KPK untuk mengusut Pak Luhut," katanya.

Selain itu, CEO Lippo Group, James T Riady juga harus diperiksa KPK karena pasti mengetahui soal kasus suap itu. Secara korporasi, lanjut Ferry, James dinilai menjadi pemimpin yang mengetahui apa yang terjadi termasuk proses suap.

"Jadi, satu, desak KPK periksa Pak Luhut. Dua, periksa James karena terlibat kebijakan korporasi untuk menyuap. Ketiga, tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf Amin harus klarifikasi keterlibatan Bu Neneng sebagai angggota timses. Karena muncul dugaan uang digunakan untuk dana kampanye," terangnya.

Tag: Luhut Binsar Pandjaitan

Penulis/Editor: Irfan Mualim

Foto: Kemenko Maritim

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6448.156 24.376 627
2 Agriculture 1583.292 -1.764 21
3 Mining 1880.920 11.361 47
4 Basic Industry and Chemicals 889.696 -3.628 71
5 Miscellanous Industry 1443.379 27.257 46
6 Consumer Goods 2607.292 -13.145 51
7 Cons., Property & Real Estate 471.624 -0.108 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1149.241 6.910 71
9 Finance 1234.248 10.015 91
10 Trade & Service 797.089 4.778 155
No Code Prev Close Change %
1 CLAY 180 306 126 70.00
2 NATO 103 175 72 69.90
3 SQMI 306 382 76 24.84
4 KMTR 268 334 66 24.63
5 JIHD 476 590 114 23.95
6 INRU 640 785 145 22.66
7 TNCA 206 250 44 21.36
8 INCF 296 358 62 20.95
9 DUTI 3,630 4,390 760 20.94
10 PADI 920 1,090 170 18.48
No Code Prev Close Change %
1 TFCO 735 620 -115 -15.65
2 OCAP 266 226 -40 -15.04
3 YPAS 660 575 -85 -12.88
4 CTTH 126 110 -16 -12.70
5 MFMI 725 635 -90 -12.41
6 BUKK 2,000 1,800 -200 -10.00
7 PYFA 180 163 -17 -9.44
8 TIRA 270 250 -20 -7.41
9 STTP 3,750 3,490 -260 -6.93
10 ASJT 300 280 -20 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 INPC 79 80 1 1.27
2 UNTR 26,850 26,925 75 0.28
3 INDY 2,090 2,180 90 4.31
4 ASII 8,275 8,475 200 2.42
5 TLKM 3,990 4,020 30 0.75
6 BUMI 164 174 10 6.10
7 BBRI 3,810 3,820 10 0.26
8 KPAS 210 208 -2 -0.95
9 ERAA 2,310 2,310 0 0.00
10 TSPC 1,600 1,575 -25 -1.56