Politik Sontoloyo, Menkumham: Untuk Politisi Penyebar Hoax

Warta Ekonomi, Jakarta -

Dalam kegiatan pembagian sertifikat tanah di DKI Jakarta, Presiden Joko Widodo menyinggung politik sontoloyo. Hal itu menjadi perbincangan hangat di kalangan elite politik nasional.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H Laoly, mengatakan pernyataan politisi sontoloyo dimaksudkan kepada mereka yang berbicara asal dan menyebarkan informasi salah ke masyarakat. Sehingga ucapan itu ditujukan agar politisi di Indonesia menggunakan cara-cara politik yang beradab.

“Itu kan sekarang orang-orang asal sembur saja, membuat informasi enggak benar (hoax). Saya kira kita harus melakukan seperti Pak Presiden (yang) mengatakan, mari berpolitik secara beradab,” ujarnya di Jakarta, Rabu (24/10/2018).

Menurutnya, politik harus menghadirkan suasana suka cita yang ceria kepada publik. Juga dilakukan dengan cara yang beretika, sehingga ajang pemilu dijadikan pertarungan adu konsep dan gagasan.

“Dalam politik harus tetap ada etik, beradab. Pemilu ini kita buat suka cita, bukan saling serang. Sehingga ada adu visi, adu program. Saya kira begitu,” katanya.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan akan mencairkan dana kelurahan di tahun 2019. Dana kelurahan bisa digunakan untuk membangun sarana dan prasarana di kelurahan. Namun sayangnya, belum diluncurkan, dana kelurahan sudah menjadi polemik di tengah masyarakat. Menurut Jokowi, hal tersebut merupakan ulah politikus yang ingin mempengaruhi masyarakat.

"Itulah kepandaian politikus untuk mempengaruhi masyarakat, hati-hati, banyak politikus baik-baik, tapi banyak juga politikus sontoloyo," katanya.