Portal Berita Ekonomi Selasa, 16 Juli 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:34 WIB. Kasus hoax - Ratna Sarumpaet putuskan tidak banding.
  • 16:04 WIB. IHSG - IHSG ditutup merah 0,25% di akhir sesi II.
  • 15:59 WIB. Inflasi - Kemiskinan desa menurun cepat karena inflasi terjaga dan daya beli meningkat.
  • 15:52 WIB. Asus - Asus ROG Phone bakal jadi ponsel perdana yang gunakan Snapdragon 855 Plus.
  • 15:50 WIB. Kementan - Genjot devisa, Kementan kembali lepas ekspor bawang merah dan jahe.
  • 15:05 WIB. Rupiah - Rupiah melemah 0,13% ke level Rp13.938 per dolar AS.
  • 14:02 WIB. Gempa Bali - Sejak Selasa siang (16/7) operasional bandara Bali normal kembali.
  • 13:01 WIB. New York - Menlu Iran hanya diperbolehkan beraktivitas di Markas PBB, Kedutaan Iran dan hotel selama pertemuan di PBB.
  • 11:00 WIB. Nissan - Nissan memakai strategi 'New Skyline Model' untuk mengembalikan citra setelah kasus Ghosn.
  • 08:15 WIB. Turki - Presiden Erdogan mengatakan misil S-400 siap beroperasi April 2020.

Dana Kelurahan Bukti Pemerintah Responsif?

Dana Kelurahan Bukti Pemerintah Responsif? - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai langkah digulirkannya dana kelurahan merupakan bukti bahwa pemerintah responsif dari keluhan masyarakat di tingkat akar rumput.

"Dana kelurahan adalah salah satu dari sekian banyak keluhan dari masyarakat yang direspon pemerintah. Respon cepat dari pemerintah kemudian menjadi perbincangan publik mulai dari dasar hukum dari arah kebijakan ini, momentum politik serta urgensi dan nilai strategis dari penyaluran dana kelurahan ini," kata Pangi di Jakarta, Rabu (14/10/2018).

Dia menilai dicairkannya dana desa dan pemerintahan kelurahan adalah bukti kedaulatan rakyat karena pemerintah tidak ingin ada kesenjangan atau diskriminasi antara desa dan kota.

Menurut dia, masyarakat miskin tidak hanya ada di desa, namun di kelurahan juga harus dibantu dan diberdayakan melalui penggelontoran anggaran dana kelurahan.

"Pemerintahan desa dan kelurahan sebagai aparatur pemerintahan terendah di daerah harusnya mendapat perlakuan yang sama karena keduanya menjalankan fungsi yang sama yakni memberikan pelayanan publik di daerahnya masing-masing," ujarnya.

Dari sisi urgensi menurut dia, kebijakan ini menjadi penting untuk segera direalisasikan sebagai wujud dari pemerataan dan keadilan sepanjang tidak membebani APBN, tidak melanggar regulasi dan aturan main, maka penggelontorannya adalah sebuah keniscayaan.

Dia mengatakan, pemerintah sudah menjelaskan bahwa alokasi dari dana kelurahan akan diambil dari re-alokasi dana desa dan pada tahap selanjutnya, pemerintah juga bisa memasukkannya dalam APBN perubahan.

Karena itu menurut dia dari sisi payung hukum atau regulasi tidak ada persoalan serius yang akan menghambat usulan yang sudah jauh hari diusulkan oleh Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

Namun menurut Pangi harus diakui, dalam prosesnya dukungan politik di parlemen, sebenarnya sudah mendapat dukungan dari hampir semua fraksi di DPR. "Namun belakangan sebagian elite politik mempersoalkannya karena terkait atau berdekatan dengan momentum politik pilpres 2019, bukan pada substansi kebijakannya. Karena ada kekhawatiran akan insentif politik elektoral yang akan didapatkan oleh pemerintah bagian dari bonus," ujarnya.

Dia menilai terkait momentum politik, tentu pemerintah tidak dengan mudah bisa membantah tuduhan adanya motif politik dibalik kebijakan populis tersebut.

Namun pada prinsipnya menurut dia, pemerintah tidak perlu sibuk membuat argumentasi untuk membantah semua tuduhan yang bernada negatif dari oposisi.

"Tetap fokus memberikan dan membuat kebijakan yang berpihak kepada kepentingan publik dan biarkan rakyat yang menilai kebijakan dan kinerja pemerintah," katanya.

Tag: Dana Desa

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Afriadi Hikmal

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,731.60 3,694.08
British Pound GBP 1.00 17,510.54 17,333.99
China Yuan CNY 1.00 2,036.82 2,016.45
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,995.00 13,855.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,844.08 9,742.84
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,789.14 1,771.15
Dolar Singapura SGD 1.00 10,318.51 10,213.79
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,758.37 15,599.34
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,406.77 3,369.41
Yen Jepang JPY 100.00 12,961.93 12,829.89

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6401.880 -16.354 652
2 Agriculture 1362.219 -4.003 21
3 Mining 1640.104 10.372 49
4 Basic Industry and Chemicals 800.486 -7.349 72
5 Miscellanous Industry 1307.736 2.373 49
6 Consumer Goods 2348.869 1.590 53
7 Cons., Property & Real Estate 496.094 -3.438 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1236.698 -3.730 74
9 Finance 1326.712 -5.432 91
10 Trade & Service 817.840 -0.912 163
No Code Prev Close Change %
1 BLUE 625 780 155 24.80
2 TRIO 342 426 84 24.56
3 ENVY 885 1,065 180 20.34
4 TMAS 875 1,005 130 14.86
5 GSMF 99 112 13 13.13
6 CINT 268 300 32 11.94
7 TFCO 540 600 60 11.11
8 PALM 234 258 24 10.26
9 IPOL 98 107 9 9.18
10 IBFN 232 252 20 8.62
No Code Prev Close Change %
1 POSA 428 322 -106 -24.77
2 SSTM 525 400 -125 -23.81
3 CSAP 595 520 -75 -12.61
4 BEEF 270 242 -28 -10.37
5 BIPI 58 52 -6 -10.34
6 WICO 600 545 -55 -9.17
7 SMMA 9,975 9,175 -800 -8.02
8 NICK 268 248 -20 -7.46
9 JAWA 121 112 -9 -7.44
10 APLI 100 93 -7 -7.00
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 340 340 0 0.00
2 IPTV 242 246 4 1.65
3 MNCN 1,450 1,445 -5 -0.34
4 TINS 1,025 1,080 55 5.37
5 ANTM 880 895 15 1.70
6 BIPI 58 52 -6 -10.34
7 TLKM 4,280 4,240 -40 -0.93
8 APLN 242 228 -14 -5.79
9 ENVY 885 1,065 180 20.34
10 MYOR 2,220 2,140 -80 -3.60