Dana Kelurahan Bukti Pemerintah Responsif?

Warta Ekonomi, Jakarta -

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai langkah digulirkannya dana kelurahan merupakan bukti bahwa pemerintah responsif dari keluhan masyarakat di tingkat akar rumput.

"Dana kelurahan adalah salah satu dari sekian banyak keluhan dari masyarakat yang direspon pemerintah. Respon cepat dari pemerintah kemudian menjadi perbincangan publik mulai dari dasar hukum dari arah kebijakan ini, momentum politik serta urgensi dan nilai strategis dari penyaluran dana kelurahan ini," kata Pangi di Jakarta, Rabu (14/10/2018).

Dia menilai dicairkannya dana desa dan pemerintahan kelurahan adalah bukti kedaulatan rakyat karena pemerintah tidak ingin ada kesenjangan atau diskriminasi antara desa dan kota.

Menurut dia, masyarakat miskin tidak hanya ada di desa, namun di kelurahan juga harus dibantu dan diberdayakan melalui penggelontoran anggaran dana kelurahan.

"Pemerintahan desa dan kelurahan sebagai aparatur pemerintahan terendah di daerah harusnya mendapat perlakuan yang sama karena keduanya menjalankan fungsi yang sama yakni memberikan pelayanan publik di daerahnya masing-masing," ujarnya.

Dari sisi urgensi menurut dia, kebijakan ini menjadi penting untuk segera direalisasikan sebagai wujud dari pemerataan dan keadilan sepanjang tidak membebani APBN, tidak melanggar regulasi dan aturan main, maka penggelontorannya adalah sebuah keniscayaan.

Dia mengatakan, pemerintah sudah menjelaskan bahwa alokasi dari dana kelurahan akan diambil dari re-alokasi dana desa dan pada tahap selanjutnya, pemerintah juga bisa memasukkannya dalam APBN perubahan.

Karena itu menurut dia dari sisi payung hukum atau regulasi tidak ada persoalan serius yang akan menghambat usulan yang sudah jauh hari diusulkan oleh Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

Namun menurut Pangi harus diakui, dalam prosesnya dukungan politik di parlemen, sebenarnya sudah mendapat dukungan dari hampir semua fraksi di DPR. "Namun belakangan sebagian elite politik mempersoalkannya karena terkait atau berdekatan dengan momentum politik pilpres 2019, bukan pada substansi kebijakannya. Karena ada kekhawatiran akan insentif politik elektoral yang akan didapatkan oleh pemerintah bagian dari bonus," ujarnya.

Dia menilai terkait momentum politik, tentu pemerintah tidak dengan mudah bisa membantah tuduhan adanya motif politik dibalik kebijakan populis tersebut.

Namun pada prinsipnya menurut dia, pemerintah tidak perlu sibuk membuat argumentasi untuk membantah semua tuduhan yang bernada negatif dari oposisi.

"Tetap fokus memberikan dan membuat kebijakan yang berpihak kepada kepentingan publik dan biarkan rakyat yang menilai kebijakan dan kinerja pemerintah," katanya.