Wujudkan Indonesia Sentris, Pemerintah Bangun Wilayah Perbatasan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Untuk mewujudkan Nawacita butir ketiga, dalam empat tahun belakangan ini pemerintah melakukan pembangunan dari wilayah perbatasan. Tak hanya dibangun dari sisi infrastruktur, kegiatan perekonomian di perbatasan pun dihidupkan kembali.

Menurut Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tjahjo Kumolo, selama empat tahun terakhir pemerintah berhasil menghidupkan kembali aktivitas perekonomian di perbatasan melalui pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Pos-pos tersebut tersebar di perbatasan Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. 

"Kami sudah selesai membangun tujuh PLBN untuk mendukung aktivitas ekonomi di 187 kecamatan di perbatasan," ujar Tjahjo.

Dengan selesainya pembangunan tujuh PLBN tersebut, artinya kantor kecamatan di daerah perbatasan sudah dibangun dengan baik. Lalu, puskesmas, dokter, obat, rumah sakit rujukan di kabupaten/kota, Badan Usaha Milik Desa (BUMdes), serta pasar sudah tersedia pula di setiap PLBN.

Tjahjo menyebutkan, "Ketujuh PLBN tersebut, antara lain PLBN Aruk, Entikong, dan Badau di Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia, PLBN Wini, Motamasin, dan Motaain di Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste, dan PLBN Skouw di Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini."

Tjahjo menambahkan, untuk semakin meningkatkan aktivitas ekonomi di wilayah perbatasan, saat ini pemerintah pun tengah membangun 11 PLBN kecil yang ditargetkan akan selesai paling lambat pada pertengahan 2019.

"11 PLBN kecil itu tersebar di Sei Pancang, Long Midang, Long Nawang, dan Labang di Kalimantan Utara, Jagoi Babang dan Sei Kelik di Kalimantan Barat, Sota dan Yetetkun di Papua, Serasan di Kepulauan Riau, serta Napan dan Oepoli di Nusa Tenggara Timur," sebut Tjahjo.

Pembangunan PLBN juga disertai dengan pembangunan pelabuhan dan bandar udara yang didukung oleh Kementerian Perhubungan. Dengan begitu, kini terbang dari Sabang ke Merauke bukan lagi sebuah hal yang mustahil.

"Dari ujung Pulau Rondo di Aceh masuk perbatasan ke Belawan, masuk Sabang, Kualanamu, Natuna, Entikong, masuk ke Sangir Talaud, ke Bitung, Morotai, Maluku Barat Daya, lalu ke Papua Barat dan Skouw, Merauke, Atambua, sudah ada pelabuhan laut. Pelabuhan udaranya juga ada. Terbang dari Sabang sampai ke Atambua, sampai Merauke. Inilah wujud pembangunan Indonesia Sentris," paparnya. 

Tak hanya dari sisi perekonomian dan infrastruktur, tata kelola pemerintahan pun turut ditingkatkan kualitasnya. Oleh karena itu, BNPP telah menandatangani nota kesepahaman dengan beberapa perguruan tinggi untuk melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di desa-desa perbatasan.

Perguruan tinggi tersebut, antara lain Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, Universitas Mulawarman, Universitas Padjadjaran, Universitas Negeri Padang, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Ia pun melanjutkan, "Selain itu, alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) wajib untuk tinggal di perbatasan selama satu tahun untuk menangani tata kelola pemerintahan agar berjalan dengan baik."