Bupati Cirebon Ditangkap KPK, Ketua DPR: Jadi Evaluasi Demokrasi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Penangkapan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT), bagi Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) adalah peristiwa yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi sistem demokrasi di Indonesia.

Bamsoet mengatakan, sistem pemilu langsung yang kini diterapkan di Indonesia membutuhkan biaya politik tinggi. Sehingga hal itu, menjadi pemicu tindakan korupsi para pejabat.

"Menurut saya yg harus dievaluasi sistem demokrasi kita. Sebagaimana semangat kawan-kawan, kami sebetulnya ingin mendorong evaluasi sistem pemilihan langsung yang sekarang masih berlangsung," ujarnya di Jakarta, Kamis (25/10/2018).

Ia menambahkan, dari keterangan beberapa tim ahli, bahwa korupsi bagi para kepala daerah tidak pernah selesai, bahkan makin meluas. Hal itu disebabkan karena biaya politik yang tinggi.

"Kesimpulan tim ahli yang saya rekrut dengan berbagai kajian-kajian yang ada, politik biaya tinggi, yang ditimbulkan karena pemilihan langsung," lanjutnya.

Menurut Bamsoet, lewat sistem pemilu tak langsung, korupsi bisa diminimalkan. Selain itu potensi benturan horizontal dinilai lebih ringan.

"(Korupsi) skalanya mungkin lebih kecil, karena di diskusi kita dengan berbagai pihak termasuk penegak hukum mengawasi 50 hingga 60 orang DPRD yang memilih kepala daerah jauh lebih mudah dan tidak memerlukam money politic yang begitu tinggi dan rentan. Dan potensi benturan di akar rumput itu jauh lebih ringan," jelasnya.

Sebelumnya, Sunjaya kena OTT KPK karena adanya dugaan suap terkait jual-beli jabatan. Selain itu, ada dugaan transaksi lebih dari Rp1 miliar terkait OTT tersebut. Selain Sunjaya, lembaga antirasuah juga mengamankan enam orang lain. Namun KPK belum membeberkan identitas mereka.