Portal Berita Ekonomi Minggu, 20 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:52 WIB. BNI - BNI menargetkan kredit modal kerja tumbuh 12%-14% tahun ini.
  • 16:51 WIB. BCA - BCA akan memprioritaskan penyaluran kredit kepada nasabah yang memiliki hubungan dengan bank.
  • 16:50 WIB. BCA - BCA yakin kredit modal kerja masih moncer di 2019.
  • 16:49 WIB. BI - BI memprediksi penghimpunan DPK 2019 tidak akan melesat jauh dibandingkan tahun sebelumnya.
  • 16:48 WIB. Fintech - Penyaluran pinjaman fintech lending pada 2018 mencapai Rp22,67 triliun.
  • 15:06 WIB. Multifinance - OJK mencatat penyaluran pembiayaan multifinance tumbuh 5,14% menjadi Rp433,9 triliun.
  • 15:03 WIB. BPJS - BPJS Kesehatan optimis tingkat kepesertaan mencapai 95% pada tahun 2019 ini.

KPK Berani Tetapkan Lippo Pelaku Kejahatan Korporasi?

Foto Berita KPK Berani Tetapkan Lippo Pelaku Kejahatan Korporasi?
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami peran korporasi terkait kasus suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

"Pemeriksaan manajemen Lippo, tentu kami melihat keterkaitannya dengan Meikarta, Meikarta kan proyek yang dikembangkan oleh Lippo. Sejauh mana keterkaitan manajemen Lippo dengan kegiatan OTT KPK, tentu yang lebih tahu detilnya itu penyidik," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di gedung KPK, Jakarta, Kamis.

Untuk diketahui, KPK pada Kamis memeriksa dua petinggi Lippo Group, yakni Presiden Direktur Lippo Cikarang Toto Bartholomeus dan Direktur PT Lippo Cikarang Ketut Budi Wijaya. Mereka dijadwalkan diperiksa untuk tersangka Billy Sindoro (BS) yang merupakan Direktur Operasional Lippo Group.

"Saya meyakini ada alasan cukup bagi penyidik untuk memeriksa manajemen Lippo, ada bukti awal entah apa, terutama dilihat peran korporasinya. Kami ingin mendalami sejauh mana korporasi berperan dalam pemberian suap kepada Bupati Bekasi, apakah itu kebijakan manajemen," ungkap Alexander.

Ia menyatakan bahwa perusahaan kurang memiliki unit "compliance" jika dilihat dari salah satu tersangka dalam kasus suap itu yang merupakan petinggi Lippo Group, yaitu Billy Sindoro.

"Kalau yang kemarin kami lakukan OTT dan kami jadikan tersangka kan salah satunya petinggi, artinya kalau dilihat dari pelaku pemberi suap petinggi, kalau kami melihat itu seolah-olah perusahaan kurang memiliki unit "compliance" yang bisa memonitor atau memverifikasi setiap transaksi-transaksi uang keluar itu," ujar Alexander.

Sebagai bukti, kata dia, ada uang yang diberikan pada pejabat di Pemkab Bekasi untuk memperlancar proses perizinan Meikarta tersebut.

"Kalau di dalam perusahaan itu ada kebijakan, misalnya antipenyuapan dan ada unit "compliance" di sana yang memverifikasi setiap transaksi kan pasti ketahuan kalau petingginya sampai memerintahkan untuk memberikan sesuatu," tuturnya.

Ia pun menyatakan bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), korporasi bisa dianggap bersalah jika tidak ada upaya mencegah.

"Kalau berdasarkan SEMA terkait dengan tata cara pemidanaan korporasi itu kan korporasi bisa dianggap bersalah kalau tidak ada upaya untuk mencegah," ujar Alexander

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Meikarta

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Sigid Kurniawan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6448.156 24.376 627
2 Agriculture 1583.292 -1.764 21
3 Mining 1880.920 11.361 47
4 Basic Industry and Chemicals 889.696 -3.628 71
5 Miscellanous Industry 1443.379 27.257 46
6 Consumer Goods 2607.292 -13.145 51
7 Cons., Property & Real Estate 471.624 -0.108 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1149.241 6.910 71
9 Finance 1234.248 10.015 91
10 Trade & Service 797.089 4.778 155
No Code Prev Close Change %
1 CLAY 180 306 126 70.00
2 NATO 103 175 72 69.90
3 SQMI 306 382 76 24.84
4 KMTR 268 334 66 24.63
5 JIHD 476 590 114 23.95
6 INRU 640 785 145 22.66
7 TNCA 206 250 44 21.36
8 INCF 296 358 62 20.95
9 DUTI 3,630 4,390 760 20.94
10 PADI 920 1,090 170 18.48
No Code Prev Close Change %
1 TFCO 735 620 -115 -15.65
2 OCAP 266 226 -40 -15.04
3 YPAS 660 575 -85 -12.88
4 CTTH 126 110 -16 -12.70
5 MFMI 725 635 -90 -12.41
6 BUKK 2,000 1,800 -200 -10.00
7 PYFA 180 163 -17 -9.44
8 TIRA 270 250 -20 -7.41
9 STTP 3,750 3,490 -260 -6.93
10 ASJT 300 280 -20 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 INPC 79 80 1 1.27
2 UNTR 26,850 26,925 75 0.28
3 INDY 2,090 2,180 90 4.31
4 ASII 8,275 8,475 200 2.42
5 TLKM 3,990 4,020 30 0.75
6 BUMI 164 174 10 6.10
7 BBRI 3,810 3,820 10 0.26
8 KPAS 210 208 -2 -0.95
9 ERAA 2,310 2,310 0 0.00
10 TSPC 1,600 1,575 -25 -1.56