Portal Berita Ekonomi Jum'at, 16 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:50 WIB. Indosat - Bisnis seluler menciut, Indosat alokasikan investasi solusi bisnis 30%.
  • 09:38 WIB. Grab - Ratusan driver Grab migrasi ke Go-Jek. 
  • 09:24 WIB. PSTE - Pengamat sebut revisi UU Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) butuh dasar hukum.
  • 09:23 WIB. Fintech - Asosiasi fintech ingatkan anggota tak promosi lewat SMS.
  • 09:13 WIB. Utang - Hingga Oktober 2018, utang pemerintah mencapai Rp4.478,57 triliun.
  • 09:09 WIB. IHSG  - IHSG dibuka menguat ke level 5.974,038 di awal perdagangan sesi I hari ini.
  • 09:07 WIB. Kontrak - Kontrak LS TAC antara Pertamina EP dan BN Oil Holdico Limited berakhir. 
  • 09:06 WIB. Finansial - BI: Sistem pembayaran lancar topang perekonomian domestik tetap membaik.
  • 09:06 WIB. Neraca - Neraca transaksi modal dan finansial triwulan III 2018 surplus US$4,2 miliar. 
  • 07:34 WIB. First Media - Ancaman pemerintah tak pengaruhi internet kabel First Media.
  • 07:33 WIB. Indosat - Jaringan lelet, Indosat berkilah tengah migrasi.
  • 07:33 WIB. Kemenkominfo - Kemenkominfo lawan putusan soal Bolt ke Mahkamah Agung.
  • 07:32 WIB. Internux - Internux sudah gugat Kemenkominfo ke PTUN sejak Oktober.

Polemik Data Beras, ICW Dorong KPK Turun Tangan

Foto Berita Polemik Data Beras, ICW Dorong KPK Turun Tangan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong KPK untuk menyoroti persoalan polemik data beras yang berbeda-beda. Peneliti ICW Ujang Komarudin dalam keterangan tertulisnya menjelaskan perbedaan data ini merupakan persoalan yang berlarut-larut dan selalu muncul dari tahun ke tahun serta berujung pada tahun politik. Dia memandang, sangat sulit mengkampanyekan keberhasilan dan kesuksesan pemerintah jika sumber datanya berbeda.

"Mengkritik itu tergantung momentumnya. Sekarang sudah ada momentum karena data yang tidak sama itu tidak mampu dituntaskan meski sempat disebut akan diselesaikan. Kalau berbicara mengenai pemerintah yang professional, yang bekerja berdasarkan intergritas dan kepatutan, jika memang indikasi korupsi terbukti dilakukan tidak ada masalah presiden melakukan evaluasi.

Koordinator Divisi Riset ICW Firdaus Ilyas mengatakan, bahwa kejadiannya ini harusnya diivenstigasi secara komprehensif lagi. ICW melalui Firdaus mendorong pihak yang memiliki wewenang dalam penindakan korupsi, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menidaklanjuti. KPK didorong untuk melakukan pengujian menyeluruh secara objektif berdasarkan dua data tersebut.

"Kalau dikatakan metodenya yang berbeda, kan yang di-sampling dan disurvei itu sama. Apalagi untuk data nasional, BPS itu kan dibentuk oleh Undang-Undang (UU), memiliki kewenangan untuk mengumpulkan data per instansi dan menjadi pusat data untuk nasional. Data BPS data resmi," kata Firdaus.

Di sisi lain, ICW mendesakkan pula agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga mendorong Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit komprehensif terkait neraca pangan Indonesia dan bagaimana kinerja penanganan pangan Indonesia sehingga dapat didapatkan gambaran awal persoalan. Perbedaan data itu menurut ICW terlihat versi BPS yang menyebut surplus produksi beras 2018 hanya mencapai 2,8 juta ton, jauh di bawah data atau perhitungan Kementan.

Berdasarkan laman resmi Kementan, surplus beras tahun ini sebesar 13,03 juta ton. Perhitungan tersebut dari produksi beras 2018 sebesar 80 juta ton atau 46,5 juta ton setara beras, sementara total konsumsi beras nasional hanya 33,47 juta ton.

Tag: Indonesia Corruption Watch (ICW), Ujang Komarudin

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Irsan Mulyadi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,955.01 3,915.25
British Pound GBP 1.00 19,289.40 19,089.66
China Yuan CNY 1.00 2,138.29 2,116.96
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,838.00 14,690.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,791.68 10,682.57
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,895.12 1,876.14
Dolar Singapura SGD 1.00 10,775.60 10,664.25
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,807.00 16,637.89
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,538.76 3,499.29
Yen Jepang JPY 100.00 13,069.67 12,935.89

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5955.736 97.443 615
2 Agriculture 1423.963 12.836 20
3 Mining 1853.228 -3.981 47
4 Basic Industry and Chemicals 779.183 6.043 71
5 Miscellanous Industry 1415.509 50.792 45
6 Consumer Goods 2347.142 47.921 49
7 Cons., Property & Real Estate 416.915 6.341 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1070.072 28.920 71
9 Finance 1123.151 17.207 90
10 Trade & Service 806.748 7.155 150
No Code Prev Close Change %
1 SURE 1,885 2,350 465 24.67
2 KPAS 470 585 115 24.47
3 GIAA 200 238 38 19.00
4 HDTX 166 197 31 18.67
5 RODA 330 390 60 18.18
6 YPAS 595 690 95 15.97
7 GLOB 178 204 26 14.61
8 NUSA 222 254 32 14.41
9 LION 600 680 80 13.33
10 CTTH 98 110 12 12.24
No Code Prev Close Change %
1 AKSI 300 254 -46 -15.33
2 APEX 1,730 1,520 -210 -12.14
3 LPLI 116 102 -14 -12.07
4 UNIC 3,890 3,520 -370 -9.51
5 PRIM 935 855 -80 -8.56
6 KONI 156 143 -13 -8.33
7 LCKM 326 300 -26 -7.98
8 BMSR 155 144 -11 -7.10
9 ALMI 344 320 -24 -6.98
10 MTSM 136 127 -9 -6.62
No Code Prev Close Change %
1 LPPS 108 103 -5 -4.63
2 PTBA 4,880 4,700 -180 -3.69
3 KPAS 470 585 115 24.47
4 DEAL 352 352 0 0.00
5 TKIM 12,325 12,050 -275 -2.23
6 WSKT 1,420 1,500 80 5.63
7 TLKM 3,750 3,910 160 4.27
8 ASII 8,175 8,525 350 4.28
9 BBRI 3,350 3,410 60 1.79
10 SMGR 10,000 10,300 300 3.00