Tidak Akurat Berikan Laporan Data Beras, Pak Jokowi Tak Mau Ganti Menteri?

Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden Joko Widodo diminta tegas untuk tidak akuratnya produksi beras yang dilaporkan oleh instansi yang dipimpin oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Ekonom Universitas Indonesia Lana Soelistianingsih mengatakan hal ini mengakibat pemerintah tidak bisa mengantisipasi berbagai situasi terkait pangan utama masyarakat ini. 

“Menterinya diganti. Salah data, harusnya Pak Jokowi tegas dong. Menterinya diganti. Berarti selama ini kamu salah memberikan informasi kepada pemerintah,” ujarnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (26/10/2018).

Lanjutnya, hal ini telah menimbulkan berbagai implikasi ekonomi. Ia mencontohkan, klaim surplus beras Kementan alhasil membuat pemerintah tidak mengantisipasi stok beras yang berimbas langkanya beras di pasaran. Alhasil, harga beras menjadi labil.

“Makanya harga berasnya bisa melompat-melompat, nggak stabil. Padahal, itu kan merupakan pangan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat kita,” imbuhnya.

Jumlah produksi yang terlalu tinggi akibat salah perkiraan luas lahan baku sawah ini pun membuat pemerintah sulit mengantisipasi makin tergerusnya lima tahun ke depan. Ini dikarenakan produksinya yang dikira tidak bermasalah. 

Lana yakin, jika dibiarkan terus tanpa ada kebijakan untuk mempertahankan lahan sawah ini, defisit pangan khususnya beras akan makin besar di masa depan. Menurutnya, jika stok pangan saja tidak bisa mencukupi, berarti kedaulatan pangan melemah dan makin bergantung impor.

Ia pun mengapresiasi data terbaru dari BPS. Lana meminta semua pihak menerima data terbaru ini guna bisa menyusun kebijakan yang lebih baik untuk kepentingan pangan ke depan. Dikatakannya, data terbaru ini mesti menjadi langkah awal untuk menuju perbaikan pangan di masa mendatang.

“Semua pihak harus menerima. Kementerian Pertanian juga nggak bisa ngotot. Kalau memang kondisinya kayak begini, apa nih yang mesti dilakukan. Kementerian Pertanian mesti punya program yang lebih jelas,” tuturnya.

Sementara itu, Eksekutif Center for Badget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi meminta, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut adanya potensi kerugian negara dalam pengelolahan anggaran di Kementan. 

Buntut dari gagalnya pencapaian target tersebut, tegas Uchok, Menteri Amran harus mengundurkan diri dari jabatannya. Sebab, pencapaian target itu dapat menggambarkan kinerja menteri selama menjabat. 

"Tapi kalau tidak tahu malu, ya sudah pertahankan saja jabatan menteri itu," sindirnya.