Portal Berita Ekonomi Sabtu, 19 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:59 WIB. Raja Juli Antoni - Prabowo klaim Gerindra banyak caleg perempuan DPR RI, padahal PSI paling banyak.
  • 16:59 WIB. Raja Juli Antoni - Kalau dibilang Jokowi pakai teks dan Prabowo pakai isi otak isinya hoax.
  • 16:59 WIB. Raja Juli Antoni - Isi otak Prabowo tak lebih dari hoax dan kebohongan.
  • 16:45 WIB. Mahendradatta - Berdasarkan UU pemasyarakatan, Ba'asyir memenuhi syarat pembebasan bersayarat.
  • 16:45 WIB. Mahendradatta - Sudah sewajarnya Abu Bakar Ba'asyir mendapatkan pembebasan.

Kemensos Uji Publik Regulasi Penyandang Disabilitas

Foto Berita Kemensos Uji Publik Regulasi Penyandang Disabilitas
Warta Ekonomi.co.id, Bandung -

Kementerian Sosial (Kemensos) bersama dengan kerja sama Indonesia–Jerman yang diimplementasikan oleh GIZ melalui Social Protection Programmes/ SPP dan juga institusi terkait lainnya menyelenggarakan uji publik Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Habilitasi dan Rehabilitasi bagi penyandang disabilitas.

Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos  Edi Suharto menjelaskan sekitar 21 juta atau 8,56% penduduk Indonesia merupakan penyandang disabilitas. Tingginya populasi mereka tidak diimbangi dengan kuatnya partisipasi mereka dalam berbagai sektor antara lain pendidikan, pelatihan, penempatan kerja, dan lainnya.

Tidak hanya itu, penyandang disabilitas juga tereksklusi dari lingkungan sosial serta mendapatkan keterbatasan terhadap fasilitas dan layanan publik. Bahkan, dukungan terhadap mereka, selama ini lebih banyak dimaknai dalam perspektif charity based bukan berdasarkan hak asasi manusia (human right based).

Menurutnya, cara pandang bahwa penyandang disabilitas adalah objek harus diubah menjadi subjek dalam penentuan kebijakan dan juga merubah kebijakan yang semula hanya ditujukan untuk permasalahan sosial menjadi jaminan pemenuhan hak penyandang disabilitas

“Kita harus mengubah cara berpikir dari charity based menjadi human right based,” katanya kepada wartawan di hotel Intercontinental Bandung, Jumat (26/10/2018).

Edi menyampaikan pandangannya di hadapan peserta uji publik RPP tentang Habilitasi dan Rehabilitasi bagi penyandang disabilitas. Kegiatan ini merupakan bagian dari serangkaian uji publik ke beberapa wilayah di Indonesia untuk mendapatkan masukan, mengharmonisasikan dan menyempurnakan penyusunan RPP sebagai turunan dari Undang–Undang (UU) No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Upaya peningkatan inklusivitas penyandang disabilitas yang menyeluruh pada setiap aspek penghidupan, meliputi beberapa arah kebijakan. Antara lain pada peningkatan advokasi peraturan dan kebijakan di tingkat pusat dan daerah, pengembangan kapasitas tenaga kerja pelayanan publik, pengembangan perlindungan sosial melalui skema manfaat bagi penyandang disabilitas miskin berbasis keluarga dan tentunya sosialisasi, edukasi, dan pengarusutamaan di tingkat masyarakat.

Pembangunan inklusif disabilitas dilaksanakan dengan pendekatan twin-track dimana kegiatan pengarusutamaan disabilitas di seluruh program dan menargetkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari setiap program berdasarkan kesamaan hak.

“Dalam pembangunan insklusif disabilitas, pengusungan prinsip-prinsip aksesibilitas, partisipasi dan juga anti diskriminasi harus terus diperkuat,” ungkapnya.

Konsep dasar dari peyusunan draf RPP tentang Habilitasi dan Rehabilitasi bagi penyandang disabilitas adalah Convention on the Right of Person with Disability (CRPD)–konvensi mengenai hak penyandang disabilitas yang diadopsi oleh Persatuan Bangsa–Bangsa (PBB), 13 Desember 2006 dan mendapatkan status legal penuh Mei 2018.

“Konvensi ini mencerminkan perubahan pandangan mengenai disabilitas, yang mengakui bahwa mereka merupakan bagian dari keragaman umat manusia dan mempunyai hak sama dengan setiap orang,” ujarnya.

Pengakuan ini mulai menempatkan hak-hak penyandang disabilitas dalam kebijakan praktis pemerintah melalui identifikasi bahwa penyandang disabilitas harus menikmati hak-hak dasar sebanding dengan orang lain.

Sementara itu, Kegiatan Uji Publik RPP tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas ditujukan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai konsep habilitasi dan rehabilitasi, merinci tahapan yang diperlukan dalam pengimplementasian Peraturan Pemerintah ke depan, mempresentasikan draft RPP kepada para pemangku kepentingan dan untuk menjaring berbagai kritik serta masukan terkait substansi perumusan RPP dalam penguatan dan penyempurnaannya.

Lebih lanjut dalam kegiatan tersebut, perwakilan Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyampaikan bahwa isu disabilitas sudah menjadi isu lintas sektor meski proporsi anggaran di kementerian dan lembaga pemerintah masih bervariasi. Selain itu, dua RPP yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial, yaitu RPP Kesejahteraan Sosial telah memasuki fase harmonisasi, yang saat ini akan diuji publik. Kegiatan uji publik merupakan penyusunan regulasi yang partisipatif.

Kegiatan diikuti 100 peserta perwakilan dari dinas/instansi sosial, Bappeda, UPT Kementerian Sosial, Organisasi Penyandang Disabilitas dan perwakilan akademisi di seluruh Provinsi Wilayah Barat Indonesia.

Kerjasama Indonesia–Jerman dalam bidang Perlindungan Sosial yang diimplementasikan melalui GIZ melalui program SPP telah memberikan dukungan kepada Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial dan BAPPENAS demi memastikan tersedianya kerangka hukum yang memadai dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia.

Kerja sama yang telah berlangsung selama delapan tahun memberikan perhatian utama bagi peningkatan kapasitas dan kemampuan institusi maupun individual dalam bidang legislasi serta konsep perlindungan sosial yang komprehensif sesuai dengan resiko hidup manusia (life – cycle risk)

"Diharapkan RPP yang dirumuskan dapat menjamin tersedianya hak dasar penyandang disabilitas dalam bidang perlindungan sosial termasuk habilitasi dan rehabilitasi," pungkasnya.

Tag: Kementerian Sosial

Penulis: Rahmat Saepulloh

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Aloysius Jarot Nugroho

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6448.156 24.376 627
2 Agriculture 1583.292 -1.764 21
3 Mining 1880.920 11.361 47
4 Basic Industry and Chemicals 889.696 -3.628 71
5 Miscellanous Industry 1443.379 27.257 46
6 Consumer Goods 2607.292 -13.145 51
7 Cons., Property & Real Estate 471.624 -0.108 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1149.241 6.910 71
9 Finance 1234.248 10.015 91
10 Trade & Service 797.089 4.778 155
No Code Prev Close Change %
1 CLAY 180 306 126 70.00
2 NATO 103 175 72 69.90
3 SQMI 306 382 76 24.84
4 KMTR 268 334 66 24.63
5 JIHD 476 590 114 23.95
6 INRU 640 785 145 22.66
7 TNCA 206 250 44 21.36
8 INCF 296 358 62 20.95
9 DUTI 3,630 4,390 760 20.94
10 PADI 920 1,090 170 18.48
No Code Prev Close Change %
1 TFCO 735 620 -115 -15.65
2 OCAP 266 226 -40 -15.04
3 YPAS 660 575 -85 -12.88
4 CTTH 126 110 -16 -12.70
5 MFMI 725 635 -90 -12.41
6 BUKK 2,000 1,800 -200 -10.00
7 PYFA 180 163 -17 -9.44
8 TIRA 270 250 -20 -7.41
9 STTP 3,750 3,490 -260 -6.93
10 ASJT 300 280 -20 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 INPC 79 80 1 1.27
2 UNTR 26,850 26,925 75 0.28
3 INDY 2,090 2,180 90 4.31
4 ASII 8,275 8,475 200 2.42
5 TLKM 3,990 4,020 30 0.75
6 BUMI 164 174 10 6.10
7 BBRI 3,810 3,820 10 0.26
8 KPAS 210 208 -2 -0.95
9 ERAA 2,310 2,310 0 0.00
10 TSPC 1,600 1,575 -25 -1.56