Aksi Bela Tauhid Ditumpangi Politik, Sindir Prabowo?

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kapitra Ampera yang merupakan caleg PDI Perjuangan (PDIP), menilai aksi Bela Tauhid di Monas tidak murni untuk membela agama. Namun ditumpangi oleh kepentingan politik. Bahkan terkesan mencari momen untuk menciptakan bagaimana menyerang Presiden Jokowi.

"Setiap gerakan sekarang ditumpangi politik pihak sebelah. Nggak murni lagi. Mereka mencari momen, mau menciptakan momen bagaimana serang Presiden Jokowi tanpa ampun," ujarnya di Jakarta, Jumat (26/10/2018).

Ia juga menyayangkan aksi pembakaran bendera berkalimat Tauhid, yang menurut polisi adalah bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), di Garut, Jawa Barat. Bendera itu seharusnya disimpan di tempat yang mulia.

"Kalau ada umat Islam yang bakar itu lucu. Harusnya, dia diambil dan disimpan di tempat mulia," katanya.

Menurut Kapitra,tindakan yang dilakukan oleh anggota Banser menyalahi aturan. Anggota Banser seharusnya tidak boleh bermain hakim sendiri. Sebagaimana undang-undanga nomor 16 tahun 2017, Ormas dilarang ambil fungsi penegak hukum.

"Kalau ada peristiwa hukum harusnya diserahkan ke penegakan hukum. Jangan dibakar terus viralkan. Itu keliru," imbuhnya.

Menurutnya, HTI telah berhasil melakukan propaganda dengan menggunakan bendera Ar Rayah. Merupakan bendera dengan kalimat tauhid yang dipakai Rasullah pas perang.

Sementara itu, pengamat politik, Boni Hargens, menyebut bendera yang dibakar adalah bendera HTI. Hal itu ada dalam buku yang diterbitkan oleh HTI berjudul Ajhizatu Ad Daulah Al Khilafah yang diterjemahkan menjadi Struktur Negara Khilafah (Pemerintah dan Administrasi).

"Pada halaman 285, terdapat penjelasan lengkap tentang bendera HTI. Bendera yang dibakar di Garut, 100% masuk dalam satu dari dua bendera HTI yang digambarkan dalam buku tersebut," jelasnya.

Berbeda dengan Kapitra, menurut Boni, tidak ada yang salah dalam pembakaran bendera di Garut oleh Banser. Dalam kejadian itu, ada tindakan provokatif oleh orang yang membawa bendera HTI yang merupakan organisasi terlarang.

"Perayaan (Hari Santri Nasional) itu mempunyai aturan yang jelas. Semua peserta wajib berseragam putih dan hanya bendera merah putih yang boleh dibawa. Tidak boleh ada bendera lainnya," tegasnya.