Portal Berita Ekonomi Kamis, 15 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 11:00 WIB. Otomotif - Avanza dan Jazz bersaing curi perhatian pasar mobil bekas.
  • 10:59 WIB. Apple - Apple dikabarkan bakal rilis AirPro 2 akhir tahun ini.
  • 10:59 WIB. Indosat - Indosat masih gantung nasib Paypro.
  • 10:56 WIB. First Media - Internet dan TV kabel First Media tetap jalan jika izin Bolt dicabut.
  • 10:52 WIB. NATO - NATO lirik startup untuk pengembangan teknologi militel.
  • 10:52 WIB. Grab - Grab mulai samarkan nomor telepon penumpang agar driver tidak usil.
  • 10:51 WIB. Netflix - Netflix siapkan paket nonton murah Rp60 ribu per bulan.
  • 10:48 WIB. Garuda - Garuda Indonesia dan Citylink sediakan WiFi gratis mulai 2019.
  • 09:57 WIB. Rupiah - Hari ini, rupiah diprediksi bergerak di kisaran Rp14.792-Rp14.779.
  • 09:57 WIB. Dolar - Dolar AS melemah di level Rp14.745. 
  • 09:56 WIB. Pembekuan Usaha - OJK berikan sanksi pembekuan usaha pembiayaan kepada PT Sejahtera Pertama Multifinance.
  • 09:56 WIB. Gadai - PT Gadaiku Pasti Jaya dan Gadai Gemilang Jaya Artha resmi terima izin usaha dari OJK. 
  • 09:56 WIB. AMDK - Rachmat Hidayat: Permintaan AMDK melonjak setiap kali ada pesta demokrasi.
  • 09:55 WIB. Lelang - Mulai hari ini, Kemenkeu lelang 52 barang gratifikasi KPK. 
  • 07:24 WIB. Facebook - Riset ungkap Facebook bikin pengguna kesepian dan depresi.

Kerap Ada Tumpang Tindih Data, Sebaiknya Pemerintah Canangkan "Satu Data Indonesia"

Foto Berita Kerap Ada Tumpang Tindih Data, Sebaiknya Pemerintah Canangkan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Prof Wiku Adisasmito berpendapat sudah saatnya dibentuk "Satu Data Indonesia", yaitu integrasi data untuk mencegah adanya tumpang tindih dan perbedaan data yang kerap masih ditemukan.

"Saat ini permasalahannya tiap badan dan lembaga punya data yang berbeda, sehingga pemerintah bingung mengambil kebijakan berdasarkan data yang mana," ucapnya di Jakarta, Sabtu.

Jika sudah ada satu data yang terintegrasi, pemerintah dapat mengambil kebijakan berdasarkan data yang berkualitas, sehingga meningkatkan kepercayaan publik juga terhadap pemerintah, kata Wiku.

Untuk menentukan arah pembangunan, kebijakan yang dilakukan Pemerintah Indonesia tentu mengacu pada data yang diperoleh dari hasil penelitian.

Tak heran, di seluruh kementerian serta badan negara memiliki bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) yang masing-masing memiliki produk data sebagai acuan penentuan kebijakan.

Kalangan akademisi juga selalu melakukan penelitian yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang lebih komprehensif dan bersumber dari penelitian ilmiah. Hasil penelitian yang baik akan ditentukan oleh kualitas data yang baik.

Jika data tidak mencakup kriteria validitas, akurasi, konsistensi, kelengkapan dan aktualitas, maka data dapat dikatakan tidak mumpuni untuk mendukung kebijakan yang diambil.

"Permasalahan kualitas data inilah yang sering kali diabaikan di Indonesia," kata Wiku yang juga koordinator "Indonesia One Health University Network" itu.

Salah satu contoh permasalahan konsistensi data dapat dilihat pada data kesehatan yang memiliki periode dokumentasi yang berbeda-beda.

Padahal, menurut UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, data terkait badan publik, kegiatan dan kinerja, serta laporan keuangan wajib untuk disampaikan oleh instansi terkait minimal enam bulan sekali.

Khusus untuk data kesehatan, menurut Kepmenkes No. 116 Tahun 2003 seharusnya setiap pemerintah tingkat kota/kabupaten hingga nasional mengeluarkan satu profil kesehatan setiap tahunnya sesuai cakupan pemerintahan.

Sementara itu Desrina Sitompul, "projec officer Disease Emergence and Economics Evaluation of Altered Landscapes (DEAL)" yang merupakan proyek penelitian dari INDOHUN dan USAID menyatakan bahwa ketersediaan, akses, serta kelengkapan data menjadi catatan penting dalam pelaksanaan penelitian ini.

Kesenjangan kualitas data disebabkan oleh perbedaan kapabilitas petugas yang terlibat dalam seluruh proses pengelolaan sistem informasi kesehatan.

Untuk itu, selain melakukan penelitian, DEAL juga mengadakan peningkatan kapasitas bagi peneliti internal maupun peneliti di universitas lokasi penelitian," ujar Desrina.

DEAL adalah studi yang meneliti dampak negatif akibat perubahan lahan hutan terhadap kesehatan masyarakat. Penelitian DEAL diharapkan dapat menjadi landasan perumusan kebijakan terkait pemanfaatan hutan. Melalui kegiatan peningkatan kapasitas penelitian yang dilakukan oleh DEAL, diharapkan kesenjangan pengetahuan dan kemampuan antar peneliti dapat diminimalisasi serta meningkatkan kemampuan penelitian secara komprehensif.

Peningkatan kapasitas peneliti juga harus diimbangi dengan peran pemangku kebijakan tiap instansi untuk membuat regulasi standar data dan metadata baku agar tidak terjadi perbedaan data seperti kasus yang terjadi pada polemik impor beras.

Menurut Desrina, integrasi data dapat dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dengan publikasi data melalui satu portal, yaitu dapat melalui portal BPS sendiri atau 'Satu Data Indonesia" seperti data.gov milik Pemerintah Amerika Serikat maupun data.gov.au milik Pemerintah Australia.

Tag: peraturan pemerintah

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Clara Aprilia Sukandar

Foto: Dina Kusumaningrum

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,953.45 3,913.79
British Pound GBP 1.00 19,296.98 19,098.51
China Yuan CNY 1.00 2,136.68 2,115.36
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,829.00 14,681.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,703.57 10,595.28
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,893.36 1,874.39
Dolar Singapura SGD 1.00 10,740.98 10,632.24
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,759.74 16,589.53
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.14 3,499.64
Yen Jepang JPY 100.00 13,025.03 12,891.64

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5858.293 23.095 615
2 Agriculture 1411.127 -32.663 20
3 Mining 1857.209 -4.113 47
4 Basic Industry and Chemicals 773.140 27.129 71
5 Miscellanous Industry 1364.717 23.298 45
6 Consumer Goods 2299.221 20.658 49
7 Cons., Property & Real Estate 410.574 -3.603 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1041.152 -17.914 71
9 Finance 1105.944 2.470 90
10 Trade & Service 799.593 0.330 150
No Code Prev Close Change %
1 SURE 1,510 1,885 375 24.83
2 DEAL 282 352 70 24.82
3 SOSS 1,250 1,560 310 24.80
4 YPAS 492 595 103 20.93
5 BBLD 402 482 80 19.90
6 GLOB 150 178 28 18.67
7 PSDN 180 210 30 16.67
8 RIGS 206 238 32 15.53
9 LPPS 95 108 13 13.68
10 KKGI 350 394 44 12.57
No Code Prev Close Change %
1 HDTX 216 166 -50 -23.15
2 DUTI 5,350 4,280 -1,070 -20.00
3 GMTD 15,900 12,725 -3,175 -19.97
4 IBST 9,800 8,000 -1,800 -18.37
5 TAMU 2,750 2,430 -320 -11.64
6 ATIC 905 805 -100 -11.05
7 TIRA 157 142 -15 -9.55
8 KONI 172 156 -16 -9.30
9 MYTX 121 110 -11 -9.09
10 LSIP 1,120 1,025 -95 -8.48
No Code Prev Close Change %
1 TKIM 11,150 12,325 1,175 10.54
2 PTBA 4,650 4,880 230 4.95
3 SRIL 366 366 0 0.00
4 WSKT 1,515 1,420 -95 -6.27
5 LPPF 4,790 4,550 -240 -5.01
6 HMSP 3,300 3,370 70 2.12
7 DEAL 282 352 70 24.82
8 TLKM 3,830 3,750 -80 -2.09
9 INKP 11,025 11,700 675 6.12
10 BHIT 78 78 0 0.00