Portal Berita Ekonomi Selasa, 13 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:59 WIB. AP I - AP I menargetkan pembangunan terminal kargo Bandara Ahmad Yani rampung November ini dan digunakan awal Desember 2018.
  • 21:57 WIB. BTN - BTN memperkirakan selama periode promo ini akan ada penambahan pembiayaan KPR dan KPA senilai Rp2,5 triliun.
  • 21:53 WIB. Pertamina - Layanan Go Pertamina dalam aplikasi Go Life pun sampai saat ini masih dalam bentuk "beta".
  • 21:51 WIB. Pertamina - Pertamina masih melakukan uji coba untuk layanan Go Pertamina.
  • 21:46 WIB. BNI - BNI mengatakan saat ini setidaknya sudah 43% realisasi KUR BNI masuk ke sektor produksi.
  • 21:44 WIB. BNI - Tahun depan BNI menargetkan pertumbuhan cash management lebih tinggi 20% dari capaian tahun 2018.
  • 21:43 WIB. BNI - BNI menargetkan jumlah transaksi cash management hingga 94,9 juta kali.
  • 21:32 WIB. Pertamina - Pertamina telah melakukan pengapalan atas penjualan LNG dari Sanga Sanga yang dikelola oleh PHSS.
  • 21:29 WIB. Jiwasraya - Pasca perombakan direksi Jiwasraya, Hexana akan tetap melanjutkan program-program yang sudah dirintis oleh Asmawi.
  • 21:03 WIB. PGN - PGN membukukan pendapatan sebesar US$2,45 miliar sampai Kuartal III 2018.
  • 21:02 WIB. PGN - PGN terus mengupayakan pembangunan infrastruktur gas bumi di daerah
  • 21:01 WIB. JSMR - Jasa Marga menargetkan mengelola 30 Rest Area yang menyediakan lahan khusus bagi para pelaku UMKM.
  • 18:48 WIB. Myanmar - PBB skeptis soal kesiapan Myanmar terima pengungsi Rohingya.

KPK: Gratifikasi Terkait Pengawasan DPRD Kerap Terjadi

Foto Berita KPK: Gratifikasi Terkait Pengawasan DPRD Kerap Terjadi
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga bahwa korupsi berupa pemberian hadiah atau gratifikasi terkait dengan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kerap terjadi.

"KPK menyesalkan hal ini karena akan melemahkan fungsi krusial dari DPRD untuk melakukan 'checks and balances'," ujar Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif di Gedung KPK Jakarta, Sabtu (27/10/2018).

Laode mengatakan bahwa KPK menilai korupsi yang terjadi di sektor kehutanan, perkebunan dan lingkungan hidup sangat merugikan banyak pihak dan lingkungan itu sendiri.

"Apalagi jika korupsi terjadi untuk menutupi adanya praktek pembuangan limbah pada lingkungan, seperti di danau tempat hidup dan tumbuhnya ekosistem, dimana di sana juga menjadi tempat bergantung hidup masyarakat setempat," kata Laode.

KPK kemudian mengimbau kepada semua pihak termasuk sektor swasta untuk menjalankan bisnis yang berintegritas, mengikuti peraturan yang ada dan mengurus semua perizinan dengan menghindari praktik suap menyuap.

"Termasuk kewajiban untuk memelihara kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem, praktik yang kerap diabaikan para para pelaku usaha di sektor sumber daya alam," kata Laode.

Lebih lanjut Laode mengungkapkan bahwa pada 2016 KPK telah membuat kajian tentang Tata Laksana Mekanisme Pengurusan Izin Perkebunan Kelapa Sawit, yang meliputi izin-izin lokasi, izin lingkungan, Izin Usaha Perkebunan (IUP), SK Pelepasan Kawasan Hutan dan Hak Guna Usaha (HGU).

Dalam kajian tersebut ditemukan bahwa banyak sistem pengendalian perizinan usaha perkebunan tidak akuntabel untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha, tidak efektifnya pengendalian pungutan ekspor komoditas kelapa sawit, dan tidak optimalnya pungutan pajak sektor kelapa sawit oleh Direktorat Jenderal Pajak.

"Hasil kajian ini telah disampaikan kepada para pihak terkait untuk ditindaklanjuti dengan sejumlah rencana aksi," kata Laode.

Pada Sabtu (27/10) KPK menetapkan tujuh orang sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi di lingkungan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan perizinan perkebunan kelapa sawit di sekitar wilayah Danau Sembuluh, Kalteng.

Adapun tersangka yang diduga sebagai pihak penerima berjumlah empat orang yaitu; Ketua Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Borak Milton (BM), Sekretaris Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Punding LH Bangkan (PUN), anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Arisavanah (A), dan anggota Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Edy Rosada (ER).

Sedangkan pihak swasta yang diduga sebagai pemberi adalah Direktur PT BAP atau Wakll Direktur Utama PT SMART. Tbk (PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology) Edy Saputra Suradjat (ESS), CEO PT BAP Wilayah Kalimantan Tengah bagian Utara Willy Agung Adipradhana (WAA), dan Manajer Legal PT BAP Teguh Dudy Syamsury Zaldy (TDS).

Sementara itu TDS yang juga berstatus tersangka hingga saat ini belum diketahui keberadaannya.

"KPK berharap kasus ini juga menjadi catatan bagi para kepala daerah ke depan untuk memastikan terkait perizinan-perizinan bagi pelaku usaha," pungkas Laode.

 

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhammad Syarif

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Tri Yari Kurniawan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,951.32 3,911.55
British Pound GBP 1.00 19,179.86 18,982.46
China Yuan CNY 1.00 2,133.25 2,111.95
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,821.00 14,673.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,724.48 10,614.45
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,891.86 1,872.89
Dolar Singapura SGD 1.00 10,751.54 10,642.63
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,790.71 16,617.17
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,542.30 3,504.42
Yen Jepang JPY 100.00 13,003.16 12,872.18

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5777.053 -97.101 615
2 Agriculture 1471.193 -20.031 20
3 Mining 1850.021 -9.803 47
4 Basic Industry and Chemicals 741.527 -8.068 71
5 Miscellanous Industry 1323.857 -43.137 45
6 Consumer Goods 2255.249 -57.850 49
7 Cons., Property & Real Estate 410.436 -6.394 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1055.398 -2.343 71
9 Finance 1087.300 -19.593 90
10 Trade & Service 790.700 -12.910 150
No Code Prev Close Change %
1 DIGI 1,400 1,750 350 25.00
2 SOSS 800 1,000 200 25.00
3 TCPI 6,300 7,550 1,250 19.84
4 SSTM 384 460 76 19.79
5 IBST 8,200 9,800 1,600 19.51
6 TAMU 2,300 2,700 400 17.39
7 DUCK 1,475 1,665 190 12.88
8 HELI 104 117 13 12.50
9 AKPI 810 900 90 11.11
10 SATU 124 137 13 10.48
No Code Prev Close Change %
1 PSDN 210 178 -32 -15.24
2 KBLV 452 402 -50 -11.06
3 LPPF 5,275 4,760 -515 -9.76
4 DPNS 332 300 -32 -9.64
5 ASJT 340 312 -28 -8.24
6 ABMM 2,200 2,020 -180 -8.18
7 TIRA 151 140 -11 -7.28
8 SSIA 472 438 -34 -7.20
9 PTPP 1,565 1,460 -105 -6.71
10 ARII 975 910 -65 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 HMSP 3,400 3,300 -100 -2.94
2 ESTI 94 96 2 2.13
3 UNVR 40,325 39,375 -950 -2.36
4 BBRI 3,340 3,280 -60 -1.80
5 PGAS 2,110 2,070 -40 -1.90
6 SATU 124 137 13 10.48
7 ADRO 1,580 1,510 -70 -4.43
8 TKIM 10,550 10,625 75 0.71
9 SRIL 360 360 0 0.00
10 UNTR 34,900 33,075 -1,825 -5.23