Portal Berita Ekonomi Selasa, 22 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 06:30 WIB. Samsung - Samsung Galaxy S10 dikabarkan beri fitur baru dalam notch.
  • 06:08 WIB. Telkom - Telkom dan Moratel akan menandatangani perjanjian penggunaan Palapa Ring Barat.
  • 06:06 WIB. ADHI - ADHI berniat menambah kepemilikan saham di PT Jakarta Tollroad Development.
  • 06:06 WIB. Mandiri - Selain proyek pemerintah, Mandiri mengincar debitur korporasi swasta.
  • 06:04 WIB. Mandiri - Mandiri mengarahkan sebagian besar kredit investasi melalui skema sindikasi.
  • 06:03 WIB. BUMN - Bulog dan PTPN III akan ekspansi ke pasar ekspor.
  • 21:51 WIB. Mandiri - Sekitar 600 investor dan pelaku bisnis dari dalam dan luar negeri akan menghadiri MIF 2019.
  • 21:48 WIB. Holding BUMN - Pembentukan holding masih menunggu inisiatif Kementerian BUMN.
  • 19:46 WIB. BNI - BNI mengelola dana wealth management sebesar Rp128,5 triliun di tahun 2018.
  • 19:45 WIB. BNI - Komposisi transaksi melalui e-channel BNI sudah mencapai sekitar 92%.
  • 19:35 WIB. WIKA - WIKA akan melakukan penawaran IPO melalui WIKA Realty dengan target proceeds sekitar Rp2 trliun.
  • 19:23 WIB. WIKA - WIKA menganggarkan capex Rp715 miliar untuk pengembangan kawasan dan TOD 2019.
  • 19:21 WIB. PTPP - Total investasi untuk proyek TOD PT PP sekitar Rp550 miliar.
  • 19:19 WIB. PTPP - PT PP menyiapkan investasi sekitar Rp250 miliar untuk pengembangan proyek TOD pada 2019.
  • 19:18 WIB. NYIA - Menhub berencana membuat kereta api jarak jauh berhenti di stasiun kereta Bandara NYIA.

Pemerintah Gandeng IDI Selesaikan Defisit BPJS Kesehatan

Foto Berita Pemerintah Gandeng IDI Selesaikan Defisit BPJS Kesehatan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dia telah meminta Kementerian Kesehatan dan Dewan Jaminan Kesehatan Nasional (DJSN) untuk melibatkan dan berkolaborasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam pembenahan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), khususnya defisit anggaran yang dialami BPJS Kesehatan. Jokowi juga akan turut berdiskusi dengan IDI dan pihak-pihak terkait lain.

"Mengenai BPJS, saya sudah tahu semuanya. Tapi, nanti saya akan ajak bicara, ini masalah manajemen. Inilah yang perlu kita perbaiki," ujarnya dalam sambutannya di Muktamar IDI ke-30 di Samarinda sebagaimana tertulis dalam rilis yang diterima redaksi Warta Ekonomi.

Menurut Jokowi, pemerintah tengah berupaya mencari solusi terbaik untuk mengatasi defisit anggaran BPJS Kesehatan. Langkah pertama yang telah dilakukan ialah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,9 triliun untuk menutupi defisit tersebut.

Dia juga menyebut sejumlah opsi yang mungkin saja bisa dipertimbangkan. Seperti efisiensi dalam tubuh BPJS Kesehatan, termasuk memperbaiki tata kelolanya. Selain itu, BPJS disebutnya bisa mengintensifkan penagihan bagi penunggak iuran yang saat ini dinilai masih kurang optimal.

 

 "Yang masih tekor itu yang non-PBI (Penerima Bantuan Iuran). Penagihan ini harusnya digencarkan, di sini ada tagihan-tagihan yang belum tertagih. Ini harusnya digencarkan yang iuran ini," ucapnya.

Salah satu yang menjadi fokus utama IDI selama 3 tahun kepemimpinan Ketua Umum PB IDI - Prof dr. Ilham Oetama Marsis, SpOG(K) adalah mengenai permasalahan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) yang telah memasuki tahun ke-5. Program kesehatan untuk masyarakat ini disambut baik oleh IDI. Bahkan IDI telah bersepakat sebelum pelaksanaan JKN di awal tahun 2014 bahwa JKN ini harus berjalan baik, dan target Universal Health Coverage (UHC) di awal tahun 2019 harus tercapai. Namun capaian UHC harusnya juga dibarengi dengan mutu dari manfaat pelayanan dan kecukupan biaya kesehatan. IDI tetap mengawal agar mutu pelayanan yang diwujudkan dalam penerapan standar pelayanan dan standar prosedur operasional harus secara optimal diterapkan. 

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar (PB) IDI, Ilham Oetama Marsis menegaskan bahwa perbaikan sistem jaminan kesehatan harus dibarengi dengan perbaikan sistem kesehatan nasional. Perbaikan sistem tersebut tidak lepas dari perbaikan SDM dan fasilitas kesehatan.

"Perbaikan sistem kesehatan nasional tentunya harus diikuti pula oleh perbaikan pembiayaan kesehatan. Pembiayaan kuratif yang dibebankan dalam JKN harus ditopang dengan pembiayaan preventif dan promotif kesehatan. Amanah UU Nomor 36 Tahun 2009 mengenai  minimal 5% dana kesehatan dari APBN dan 10% dari APBD harus ditunaikan," jelasnya.

Dia menambahkan, persoalan defisit dana JKN seharusnya tidak terjadi karena sangat berdampak pada kualitas pelayanan untuk masyarakat. Selain itu, dampak juga dirasakan pada ditunaikannya hak-hak dokter atas jasa medis.

"Belum diterimanya hak-hak tersebut selama beberapa waktu dan angkanya pun masih di bawah standar kepatutan bagi profesi yang mengemban tanggung jawab atas nyawa dan keselamatan pasien, tentunya secara manusiawi akan mempengaruhi sikap individual dokter. Namun, fakta di lapangan memang para dokter masih bisa bersabar berbulan-bulan dengan kondisi, di mana hak-haknya belum ditunaikan," urai Ilham.

Menurutnya, dugaan akan beban biaya yang disebabkan oleh tindakan medis yang tidak perlu seharusnya dapat diselesaikan dengan mekanisme Audit Medis yang menjadi domain IDI bersama perhimpunan profesi.

"Atas dasar ini, IDI seharusnya dilibatkan lebih dalam (involved), dalam penjagaan mutu pelayanan, bukan hanya dilibatkan sebagai pelengkap instrumen program JKN," tandasnya.

Tag: Ikatan Dokter Indonesia (IDI), BPJS Kesehatan

Penulis/Editor: Rosmayanti

Foto: Antara/Aditya Pradana Putra

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6450.834 2.678 627
2 Agriculture 1642.122 58.830 21
3 Mining 1896.174 15.254 47
4 Basic Industry and Chemicals 890.201 0.505 71
5 Miscellanous Industry 1423.572 -19.807 46
6 Consumer Goods 2599.505 -7.787 51
7 Cons., Property & Real Estate 465.509 -6.115 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1154.795 5.554 71
9 Finance 1239.207 4.959 91
10 Trade & Service 794.825 -2.264 155
No Code Prev Close Change %
1 NATO 175 236 61 34.86
2 CLAY 306 382 76 24.84
3 SQMI 382 476 94 24.61
4 YPAS 575 710 135 23.48
5 HEXA 2,920 3,600 680 23.29
6 BNLI 705 855 150 21.28
7 VOKS 250 300 50 20.00
8 INRU 785 910 125 15.92
9 KMTR 334 382 48 14.37
10 DSSA 15,600 17,825 2,225 14.26
No Code Prev Close Change %
1 MTSM 206 157 -49 -23.79
2 AGRS 490 402 -88 -17.96
3 PADI 1,090 920 -170 -15.60
4 CANI 248 210 -38 -15.32
5 NAGA 280 240 -40 -14.29
6 SKYB 160 142 -18 -11.25
7 AKSI 394 350 -44 -11.17
8 PLIN 3,400 3,040 -360 -10.59
9 KIOS 2,000 1,790 -210 -10.50
10 MYTX 105 94 -11 -10.48
No Code Prev Close Change %
1 HOME 150 144 -6 -4.00
2 BUMI 174 174 0 0.00
3 ERAA 2,310 2,240 -70 -3.03
4 BNLI 705 855 150 21.28
5 PNLF 296 296 0 0.00
6 ASII 8,475 8,325 -150 -1.77
7 BHIT 69 68 -1 -1.45
8 BBRI 3,820 3,800 -20 -0.52
9 SSMS 1,205 1,210 5 0.41
10 INDY 2,180 2,130 -50 -2.29