Portal Berita Ekonomi Sabtu, 17 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:01 WIB. KAI - KAI menegaskan tidak ada sengketa aset dalam proyek Skybridge Tanah Abang.
  • 22:00 WIB. KAI - KAI menyatakan pihaknya segera mencopot iklan rokok di areal stasiun.
  • 20:31 WIB. Himbara - Himpunan Bank Milik Negara berencana merilis produk QR code di awal tahun depan.
  • 20:30 WIB. TLKM - Telkom dikabarkan akan menyuntik Go-Jek senilai Rp4 triliun.
  • 20:30 WIB. TLKM - Merebaknya kabar akan menyuntik Go-Jek, berhasil melesatkan saham Telkom.
  • 20:29 WIB. BNI - BNI gelar forum bisnis bersama KJRI New York dengan tema Business Forum on TTI in Indonesia.
  • 20:29 WIB. BNI - BNI mencatatkan pertumbuhan transaksi trade finance di cabang New York sebesar 24,62% yoy pada kuartal III-2018.
  • 20:27 WIB. AXA - AXA Mandiri memperluas akses keuangan generasi milenial yang sejalan dengan program Insurance Day 2018.
  • 20:27 WIB. TLKM - Telkom tengah menjajaki pembelian sejumlah saham di Go-Jek.
  • 20:25 WIB. Mandiri - Mandiri: ke depan akan ada perubahan transaksi di merchant dari menggunakan mesin EDC digantikan mesin dan kode QR.
  • 20:22 WIB. Telkom - Telkom meraih penghargaan ASEAN Engineering Award dalam CAFEO-36.
  • 20:21 WIB. Soeta - Bandara Soekarno-Hatta masuk Top 10 Megahub dunia.

Pemerintah Gandeng IDI Selesaikan Defisit BPJS Kesehatan

Foto Berita Pemerintah Gandeng IDI Selesaikan Defisit BPJS Kesehatan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dia telah meminta Kementerian Kesehatan dan Dewan Jaminan Kesehatan Nasional (DJSN) untuk melibatkan dan berkolaborasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam pembenahan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), khususnya defisit anggaran yang dialami BPJS Kesehatan. Jokowi juga akan turut berdiskusi dengan IDI dan pihak-pihak terkait lain.

"Mengenai BPJS, saya sudah tahu semuanya. Tapi, nanti saya akan ajak bicara, ini masalah manajemen. Inilah yang perlu kita perbaiki," ujarnya dalam sambutannya di Muktamar IDI ke-30 di Samarinda sebagaimana tertulis dalam rilis yang diterima redaksi Warta Ekonomi.

Menurut Jokowi, pemerintah tengah berupaya mencari solusi terbaik untuk mengatasi defisit anggaran BPJS Kesehatan. Langkah pertama yang telah dilakukan ialah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,9 triliun untuk menutupi defisit tersebut.

Dia juga menyebut sejumlah opsi yang mungkin saja bisa dipertimbangkan. Seperti efisiensi dalam tubuh BPJS Kesehatan, termasuk memperbaiki tata kelolanya. Selain itu, BPJS disebutnya bisa mengintensifkan penagihan bagi penunggak iuran yang saat ini dinilai masih kurang optimal.

 

 "Yang masih tekor itu yang non-PBI (Penerima Bantuan Iuran). Penagihan ini harusnya digencarkan, di sini ada tagihan-tagihan yang belum tertagih. Ini harusnya digencarkan yang iuran ini," ucapnya.

Salah satu yang menjadi fokus utama IDI selama 3 tahun kepemimpinan Ketua Umum PB IDI - Prof dr. Ilham Oetama Marsis, SpOG(K) adalah mengenai permasalahan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) yang telah memasuki tahun ke-5. Program kesehatan untuk masyarakat ini disambut baik oleh IDI. Bahkan IDI telah bersepakat sebelum pelaksanaan JKN di awal tahun 2014 bahwa JKN ini harus berjalan baik, dan target Universal Health Coverage (UHC) di awal tahun 2019 harus tercapai. Namun capaian UHC harusnya juga dibarengi dengan mutu dari manfaat pelayanan dan kecukupan biaya kesehatan. IDI tetap mengawal agar mutu pelayanan yang diwujudkan dalam penerapan standar pelayanan dan standar prosedur operasional harus secara optimal diterapkan. 

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar (PB) IDI, Ilham Oetama Marsis menegaskan bahwa perbaikan sistem jaminan kesehatan harus dibarengi dengan perbaikan sistem kesehatan nasional. Perbaikan sistem tersebut tidak lepas dari perbaikan SDM dan fasilitas kesehatan.

"Perbaikan sistem kesehatan nasional tentunya harus diikuti pula oleh perbaikan pembiayaan kesehatan. Pembiayaan kuratif yang dibebankan dalam JKN harus ditopang dengan pembiayaan preventif dan promotif kesehatan. Amanah UU Nomor 36 Tahun 2009 mengenai  minimal 5% dana kesehatan dari APBN dan 10% dari APBD harus ditunaikan," jelasnya.

Dia menambahkan, persoalan defisit dana JKN seharusnya tidak terjadi karena sangat berdampak pada kualitas pelayanan untuk masyarakat. Selain itu, dampak juga dirasakan pada ditunaikannya hak-hak dokter atas jasa medis.

"Belum diterimanya hak-hak tersebut selama beberapa waktu dan angkanya pun masih di bawah standar kepatutan bagi profesi yang mengemban tanggung jawab atas nyawa dan keselamatan pasien, tentunya secara manusiawi akan mempengaruhi sikap individual dokter. Namun, fakta di lapangan memang para dokter masih bisa bersabar berbulan-bulan dengan kondisi, di mana hak-haknya belum ditunaikan," urai Ilham.

Menurutnya, dugaan akan beban biaya yang disebabkan oleh tindakan medis yang tidak perlu seharusnya dapat diselesaikan dengan mekanisme Audit Medis yang menjadi domain IDI bersama perhimpunan profesi.

"Atas dasar ini, IDI seharusnya dilibatkan lebih dalam (involved), dalam penjagaan mutu pelayanan, bukan hanya dilibatkan sebagai pelengkap instrumen program JKN," tandasnya.

Tag: Ikatan Dokter Indonesia (IDI), BPJS Kesehatan

Penulis/Editor: Rosmayanti

Foto: Antara/Aditya Pradana Putra

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6012.350 56.614 616
2 Agriculture 1444.624 20.661 20
3 Mining 1863.510 10.282 47
4 Basic Industry and Chemicals 792.445 13.262 71
5 Miscellanous Industry 1418.243 2.734 45
6 Consumer Goods 2347.362 0.220 49
7 Cons., Property & Real Estate 420.337 3.422 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1092.429 22.357 71
9 Finance 1137.981 14.830 91
10 Trade & Service 810.548 3.800 150
No Code Prev Close Change %
1 POLA 135 228 93 68.89
2 SOSS 1,560 1,950 390 25.00
3 SURE 2,350 2,930 580 24.68
4 RUIS 230 282 52 22.61
5 ARTO 158 190 32 20.25
6 TRUK 126 151 25 19.84
7 NUSA 254 294 40 15.75
8 ISSP 79 91 12 15.19
9 APEX 1,520 1,720 200 13.16
10 HOME 107 118 11 10.28
No Code Prev Close Change %
1 YULE 190 131 -59 -31.05
2 YPAS 690 525 -165 -23.91
3 AKPI 900 780 -120 -13.33
4 SQMI 248 216 -32 -12.90
5 RELI 280 246 -34 -12.14
6 TAMU 2,700 2,400 -300 -11.11
7 TIRA 154 138 -16 -10.39
8 UNIT 282 254 -28 -9.93
9 IDPR 775 700 -75 -9.68
10 HDTX 197 178 -19 -9.64
No Code Prev Close Change %
1 ESTI 108 99 -9 -8.33
2 BBRI 3,410 3,490 80 2.35
3 TLKM 3,910 4,050 140 3.58
4 BBCA 24,175 24,825 650 2.69
5 HMSP 3,480 3,420 -60 -1.72
6 WSKT 1,500 1,530 30 2.00
7 SMGR 10,300 11,000 700 6.80
8 KPAS 585 540 -45 -7.69
9 ERAA 1,725 1,840 115 6.67
10 BBTN 2,300 2,400 100 4.35