Portal Berita Ekonomi Minggu, 20 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:09 WIB. Minyak - Harga minyak nabati diramalkan naik US$50-US$100 per ton.
  • 17:07 WIB. BTN - BTN mengincar pendanaan sebesar Rp14 triliun tahun ini.
  • 17:06 WIB. BTN - BTN masih belum memerlukan pendanaan dari ekuitas.
  • 16:52 WIB. BNI - BNI menargetkan kredit modal kerja tumbuh 12%-14% tahun ini.
  • 16:51 WIB. BCA - BCA akan memprioritaskan penyaluran kredit kepada nasabah yang memiliki hubungan dengan bank.
  • 16:50 WIB. BCA - BCA yakin kredit modal kerja masih moncer di 2019.
  • 16:49 WIB. BI - BI memprediksi penghimpunan DPK 2019 tidak akan melesat jauh dibandingkan tahun sebelumnya.
  • 16:48 WIB. Fintech - Penyaluran pinjaman fintech lending pada 2018 mencapai Rp22,67 triliun.
  • 15:06 WIB. Multifinance - OJK mencatat penyaluran pembiayaan multifinance tumbuh 5,14% menjadi Rp433,9 triliun.
  • 15:03 WIB. BPJS - BPJS Kesehatan optimis tingkat kepesertaan mencapai 95% pada tahun 2019 ini.

HTI Bukan Organisasi Terlarang di Indonesia?

Foto Berita HTI Bukan Organisasi Terlarang di Indonesia?
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan hingga kini belum ada keputusan pengadilan yang menyatakan organisasi HTI adalah organisasi terlarang di Indonesia.

Ia menekankan status badan hukum HTI memang telah dicabut dan dinyatakan bubar oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di rezim Joko Widodo pada bulan Juli 2018. Namun HTI melakukan perlawanan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Kalah di pengadilan tingkat pertama dan banding, saat ini HTI mengajukan kasasi atas perkara tersebut ke Mahkamah Agung (MA).

"Sampai hari ini perkara gugatan HTI melawan Menkumham RI masih berlanjut dan belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde," ujarnya di Jakarta, Minggu (29/10/2018).

Atas dasar itu, ia meminta semua pihak menghormati proses hukum yang kini tengah berlangsung. Sejauh ini organisasi yang dinyatakan terlarang di negara ini hanya Partai Komunis Indonesia (PKI) dan underbow-nya. Bahkan Partai Masyumi, tambahnya, yang dipaksa membubarkan diri oleh Presiden ke-1 RI, Soekarno pada tahun 1960, juga tidak pernah dinyatakan sebagai partai atau organisasi terlarang.

Lebih lanjut, Yusril menjelaskan bahwa di Indonesia, dalam praktiknya ada organisasi masyarakat (ormas) yang berbadan hukum, dan ada yang tidak. HTI adalah ormas berbadan hukum 'perkumpulan' atau vereneging, yang didaftarkan di Kemenkumham.

"Status badan hukumnya itulah yang dicabut," imbuhnya.

Untuk itu, Yusril memastikan seluruh kegiatan yang dilakukan mantan pengurus dan anggota HTI untuk berdakwah, baik secara perorangan atau kelompok, tanpa menggunakan organisasi HTI berbadan hukum akan menjadi legal dan sah.

"Tidak ada yang dapat melarang kegiatan (anggota HTI) seperti itu," tegasnya.

Sengketa antara pemerintah dengan HTI mencapai titik didih pada 19 Juli 2017, atau sehari usai HTI mengajukan judicial review Perppu Ormas ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pada saat itu, Kemenkumham mencabut status badan hukum ormas HTI. Dirjen Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkumham, Freddy Harris menyatakan pencabutan badan hukum HTI merupakan tindak lanjut dari penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. HTI lalu menggugat surat pembubaran Kemenkumham itu PTUN Jakarta.

Pada tanggal 7 Mei 2018, PTUN Jakarta menolak gugatan HTI. HTI lalu mengajukan kasasi ke MA dan hingga kini belum ada keputusan yang inkracht.

Tag: Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

Penulis/Editor: Irfan Mualim

Foto: Antara/Aprilio Akbar

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6448.156 24.376 627
2 Agriculture 1583.292 -1.764 21
3 Mining 1880.920 11.361 47
4 Basic Industry and Chemicals 889.696 -3.628 71
5 Miscellanous Industry 1443.379 27.257 46
6 Consumer Goods 2607.292 -13.145 51
7 Cons., Property & Real Estate 471.624 -0.108 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1149.241 6.910 71
9 Finance 1234.248 10.015 91
10 Trade & Service 797.089 4.778 155
No Code Prev Close Change %
1 CLAY 180 306 126 70.00
2 NATO 103 175 72 69.90
3 SQMI 306 382 76 24.84
4 KMTR 268 334 66 24.63
5 JIHD 476 590 114 23.95
6 INRU 640 785 145 22.66
7 TNCA 206 250 44 21.36
8 INCF 296 358 62 20.95
9 DUTI 3,630 4,390 760 20.94
10 PADI 920 1,090 170 18.48
No Code Prev Close Change %
1 TFCO 735 620 -115 -15.65
2 OCAP 266 226 -40 -15.04
3 YPAS 660 575 -85 -12.88
4 CTTH 126 110 -16 -12.70
5 MFMI 725 635 -90 -12.41
6 BUKK 2,000 1,800 -200 -10.00
7 PYFA 180 163 -17 -9.44
8 TIRA 270 250 -20 -7.41
9 STTP 3,750 3,490 -260 -6.93
10 ASJT 300 280 -20 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 INPC 79 80 1 1.27
2 UNTR 26,850 26,925 75 0.28
3 INDY 2,090 2,180 90 4.31
4 ASII 8,275 8,475 200 2.42
5 TLKM 3,990 4,020 30 0.75
6 BUMI 164 174 10 6.10
7 BBRI 3,810 3,820 10 0.26
8 KPAS 210 208 -2 -0.95
9 ERAA 2,310 2,310 0 0.00
10 TSPC 1,600 1,575 -25 -1.56