Portal Berita Ekonomi Kamis, 15 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:05 WIB. BRI - BRI salurkan kredit senilai Rp1,2 triliun kepada PLN.
  • 23:03 WIB. PPRO - PP Properti yakin bukukan marketing sales Rp3,8 triliun tahun ini.
  • 23:01 WIB. WSBP - Waskita Beton memangkas target kontrak baru menjadi Rp6,6 triliun.
  • 22:59 WIB. JSMR - Jasa Marga mendapat fasilitas kredit sindikasi sebesar Rp1,2 triliun dari Bank Mandiri, BRI, dan BNI.
  • 22:58 WIB. KAI - KAI disebutkan siap membuka akses skybridge menuju Stasiun Tanah Abang.
  • 22:58 WIB. Pertamina - BBM Satu Harga saat ini hadir di Papua Barat.
  • 22:57 WIB. PTBA - PTBA tertarik untuk mengambil alih wilayah tambang yang saat ini dikelola oleh pemegang PKP2B.
  • 22:54 WIB. PLN - PLN optimistis pendapatan penjualan listrik regional Jawa bagian Barat tahun ini dapat tumbuh 15%.
  • 22:53 WIB. PTBA - PTBA memiliki kelebihan kuota pemenuhan market domestic obligation dan berpotensi melakukan transfer kuota.
  • 22:51 WIB. PGN - PGN mengkalim dapat menyelesaikan pembangunan 4.695 jargas rumah tangga di Tarakan hingga akhir 2018.
  • 22:49 WIB. Jamkrindo - Jamkrindo melakukan pelatihan Manajemen Usaha dan Keuangan UMKM di Yogyakarta.
  • 22:48 WIB. AP I - AP I membuka peluang kerja sama dengan mitra usaha di Bandara Internasional Yogyakarta.
  • 22:46 WIB. Pelindo I - Pelindo I melakukan modernisasi Pelabuhan Tanjung Balai Asahan.

Pembangunan Infrastruktur Pengaruhi Kondisi Rupiah saat Ini

Foto Berita Pembangunan Infrastruktur Pengaruhi Kondisi Rupiah saat Ini
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah selama 4 tahun belakangan ternyata menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi rupiah saat ini. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, kepada Warta Ekonomi.

Menurutnya, pembangunan tersebut dilakukan tanpa memperhitungkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari pemerintah sehingga akhirnya menggunakan utang luar negeri. Pada akhirnya, hal itu menyebabkan pembalikkan uang dalam bentuk bunga dan cicilan pokoknya menggerus devisa Indonesia karena kita mengonversikan pendapatan dari rupiah ke dolar Amerika.

“Selain itu, pembangunan  infrastruktur yang dilakukan juga tak melihat kondisi bahan bakunya. Akhirnya, yang terjadi adalah impor besi dan baja dalam jumlah besar. Bolong juga di defisit neraca perdagangannya, lalu permintaan rupiah turun dan permintaan valasnya akan naik,” papar Bhima.

Kemudian, Bhima juga menambahkan, diperlukan prioritas dalam membangun infrastruktur. Tanpa prioritas, pembangunan hanya akan menggerus devisa Indonesia.

“Sekarang ada 200 Proyek Strategi Nasional. Dari dulu kami (pengamat ekonomi) sudah bilang, pembangunan infrastruktur itu bagus, tetapi harus ada prioritasnya. Jadi, di tahun 2016 ketika mulai terjadi lonjakkan impor dari besi dan baja, pemerintah seharusnya melakukan evaluasi dan menghentikan beberapa proyek. Sekarang, kontrak telanjur berjalan, besi, baja, mesin, dan peralatan listrik sudah diimpor,” lanjut Bhima.

Dengan terjadinya hal itu, Bhima menilai, kini pemerintah seolah sibuk untuk menangani masalah-masalah temporer. Sementara, mereka lupa untuk mengatasi masalah-masalah bersifat struktural yang sudah terlihat sejak 2015. Salah satunya, defisit transaksi berjalan, padahal sebelumnya sempat mengalami surplus.

“Kemudian, untuk mengendalikan impor non-migas, pemerintah hanya menggunakan Pph 22, padahal itu hanya 5,5% terhadap total impor nonmigas. Mengapa yang 10 barang impor paling tinggi tidak dilakukan pemangkasan?” ujar Bhima.

Selain itu, masalah infrastruktur lainnya terletak pada pemanfaatannya. Bhima mengatakan, meskipun infrastruktur sudah dibangun, ketimpangan di daerah justru mengalami kenaikan. Menurutnya, hal itu terjadi karena kemungkinan infrastruktur hanya digunakan oleh masyarakat kota.

“Berapa banyak orang desa yang bisa menikmati jalan tol? Karena jalan tol kan harus mengeluarkan uang. Jangan-jangan, terjadi fenomena elite capture, yakni dana desa hanya dikuasai elit-elit di desa, keluarga-keluarga dari kepala desa sehingga infrastruktur tak dapat dinikmati masyarakat miskin," kata Bima.

Jika ada yang berkata, ‘infrastruktur butuh waktu’, Bhima berujar, sampai kapan? Berapa lama lagi masyarakat harus berpuasa untuk melihat hasil infrastruktur, begitu ujarnya. Menurutnya, yang sekarang sedang dibangun saja, multiple effect-nya tidak seberapa.

“Pemabangkit tenaga listrik yang sebagian sudah berjalan, mubazir. Saya baru dapat laporan, Januari hingga September ini konsumsi listrik pertumbuhannya tidak sampai 5%. Siapa yang harus menanggung itu?” lanjut Bhima.

Menurutnya, terdapat kesalahan perencanaan dalam pembangunan infrastruktur. Yang kedua, infrastruktur tersebut ternyata hanya dinikmati kelas menengah ke atas, dan yang ketiga, infrastruktur yang diharapkan menurunkan biaya logistik malah tidak berdampak signifikan.

“Masih banyak truk yang lewat jalan-jalan arteri, walaupun sudah dibuat jalan tol. Bisa jadi, bukan jalan tol yang dibutuhkan, melainkan jalan arterinya yang harus diperluas supaya lebih tepat sasaran. Masih ada miss-match infrastruktur, realisasinya belum tepat sasaran," papar Bhima.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemerintah mengevaluasi kembali proyek-proyek strategis nasional Indonesia. Menurutnya, yang lebih dibutuhkan sekarang adalah pembangunan kawasan industri serta sarana pendukung di sekitarnya. Sama seperti di China, mereka menerapkan pembangunan yang mendorong industrialisasi.

“Kalau pembangunannya tidak nyambung maka akan muncul pertanyaan, untuk apa sebenarnya infrastruktur itu dibangun?” tutup Bhima.

Tag: Infrastruktur

Penulis: Tanayastri Dini Isna

Editor: Kumairoh

Foto: Antara/Muhammad Adimaja

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,953.45 3,913.79
British Pound GBP 1.00 19,296.98 19,098.51
China Yuan CNY 1.00 2,136.68 2,115.36
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,829.00 14,681.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,703.57 10,595.28
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,893.36 1,874.39
Dolar Singapura SGD 1.00 10,740.98 10,632.24
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,759.74 16,589.53
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.14 3,499.64
Yen Jepang JPY 100.00 13,025.03 12,891.64

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5858.293 23.095 615
2 Agriculture 1411.127 -32.663 20
3 Mining 1857.209 -4.113 47
4 Basic Industry and Chemicals 773.140 27.129 71
5 Miscellanous Industry 1364.717 23.298 45
6 Consumer Goods 2299.221 20.658 49
7 Cons., Property & Real Estate 410.574 -3.603 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1041.152 -17.914 71
9 Finance 1105.944 2.470 90
10 Trade & Service 799.593 0.330 150
No Code Prev Close Change %
1 SURE 1,510 1,885 375 24.83
2 DEAL 282 352 70 24.82
3 SOSS 1,250 1,560 310 24.80
4 YPAS 492 595 103 20.93
5 BBLD 402 482 80 19.90
6 GLOB 150 178 28 18.67
7 PSDN 180 210 30 16.67
8 RIGS 206 238 32 15.53
9 LPPS 95 108 13 13.68
10 KKGI 350 394 44 12.57
No Code Prev Close Change %
1 HDTX 216 166 -50 -23.15
2 DUTI 5,350 4,280 -1,070 -20.00
3 GMTD 15,900 12,725 -3,175 -19.97
4 IBST 9,800 8,000 -1,800 -18.37
5 TAMU 2,750 2,430 -320 -11.64
6 ATIC 905 805 -100 -11.05
7 TIRA 157 142 -15 -9.55
8 KONI 172 156 -16 -9.30
9 MYTX 121 110 -11 -9.09
10 LSIP 1,120 1,025 -95 -8.48
No Code Prev Close Change %
1 TKIM 11,150 12,325 1,175 10.54
2 PTBA 4,650 4,880 230 4.95
3 SRIL 366 366 0 0.00
4 WSKT 1,515 1,420 -95 -6.27
5 LPPF 4,790 4,550 -240 -5.01
6 HMSP 3,300 3,370 70 2.12
7 DEAL 282 352 70 24.82
8 TLKM 3,830 3,750 -80 -2.09
9 INKP 11,025 11,700 675 6.12
10 BHIT 78 78 0 0.00