Portal Berita Ekonomi Selasa, 13 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:59 WIB. AP I - AP I menargetkan pembangunan terminal kargo Bandara Ahmad Yani rampung November ini dan digunakan awal Desember 2018.
  • 21:57 WIB. BTN - BTN memperkirakan selama periode promo ini akan ada penambahan pembiayaan KPR dan KPA senilai Rp2,5 triliun.
  • 21:53 WIB. Pertamina - Layanan Go Pertamina dalam aplikasi Go Life pun sampai saat ini masih dalam bentuk "beta".
  • 21:51 WIB. Pertamina - Pertamina masih melakukan uji coba untuk layanan Go Pertamina.
  • 21:46 WIB. BNI - BNI mengatakan saat ini setidaknya sudah 43% realisasi KUR BNI masuk ke sektor produksi.
  • 21:44 WIB. BNI - Tahun depan BNI menargetkan pertumbuhan cash management lebih tinggi 20% dari capaian tahun 2018.
  • 21:43 WIB. BNI - BNI menargetkan jumlah transaksi cash management hingga 94,9 juta kali.
  • 21:32 WIB. Pertamina - Pertamina telah melakukan pengapalan atas penjualan LNG dari Sanga Sanga yang dikelola oleh PHSS.
  • 21:29 WIB. Jiwasraya - Pasca perombakan direksi Jiwasraya, Hexana akan tetap melanjutkan program-program yang sudah dirintis oleh Asmawi.
  • 21:03 WIB. PGN - PGN membukukan pendapatan sebesar US$2,45 miliar sampai Kuartal III 2018.
  • 21:02 WIB. PGN - PGN terus mengupayakan pembangunan infrastruktur gas bumi di daerah
  • 21:01 WIB. JSMR - Jasa Marga menargetkan mengelola 30 Rest Area yang menyediakan lahan khusus bagi para pelaku UMKM.
  • 18:48 WIB. Myanmar - PBB skeptis soal kesiapan Myanmar terima pengungsi Rohingya.

"Indonesia Sehat" Terkendala Pelayanan di Bawah Standar

Foto Berita
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kendati sudah berjalan lima tahun, sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang masyarakat umum kenal dengan nama BPJS Kesehatan tersebut terus menyisakan pekerjaan rumah, antara lain soal pelayanan kepada pasien.

Menurut Enozthezia Xynta, hal itu terjadi karena tenaga kesehatan seolah dipaksa untuk memberikan layanan sesuai bujet yang diberikan BPJS Kesehatan.

"Sebetulnya, bukan dokter yang memberikan pelayanan di bawah standar, tapi memang aturan yang diterapkan BPJS," kata dokter anestesi yang pernah menulis surat terbuka untuk Presiden Jokowi tentang rasa kecewanya terhadap pelaksanaan BPJS Kesehatan di Jakarta, Selasa (30/8/2018).

Eno mencontohkan, sebelum ada BPJS Kesehatan, biaya operasi cesar berkisar di angka Rp6 juta. Saat ini, dengan diterapkan sistem kesehatan tersebut, pasien membayar Rp4,3 juta.

"Kami (dokter) terkurung dengan harga yang sudah ditetapkan," ujarnya.

Masih menurut Eno, jika biaya yang dikeluarkan lebih dari apa yang sudah diatur BPJS Kesehatan, biasanya rumah sakit atau dokter yang bersangkutan harus menanggungnya.

"Jasa dokternya lah yang dipotong dan kadang jasa visit kami enggak dihitung," katanya.

Ini salah satu penyebab pelayanan menjadi sub-standar. Padahal, lanjut Eno, untuk dokter umum di poliklinik misalnya, jasa dokter dan sebagainya hanya dibayar Rp10 ribu.

Memang ada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa pasien bisa membayar tambahan dari pelayanan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan. Namun, menurut Eno, ini menjadi masalah baru. Pertama, ada risiko, dokter akan dilaporkan. Risiko lain, dokter akan ditegur BPJS. Kemungkinan terakhir, tentu masyarakat akan memandang profesi dokter menjadi hina.

"Kami tidak akan mengambil risiko-risiko itu," kata Eno.

Perlakuan sub-standar ini bukan hanya dalam sisi pelayanan, tapi juga pemberian obat yang cenderung under treatment. Ada yang disebut Formularium Nasional (Fornas), yakni daftar obat yang secara empirik diperlukan masyarakat Indonesia.  

Hasbullah Thabrany, guru besar Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, menjelaskan bahwa Fornas ini mendaftar lebih dari 1.000 kemasan obat dalam segala bentuk.

"Ini isinya adalah obat esensial. Obat semua penyakit sudah ada di situ," jelasnya.

Namun, tidak ada merek dagang obat yang tercantum dalam Fornas. Jadi, rumah sakit dan dokter dipersilakan untuk memberikan mereknya. Dengan e-catalogue saat ini, membuat industri farmasi bersaing ketat.

"Bahkan ada yang banting harga untuk mendapatkan kontrak," katanya.

Perilaku banting harga gila-gilaan ini diikuti dengan ketidakmampuan industri tersebut untuk menyuplai obat.

"Akibatnya, obat tidak tersedia, meski dengan harga yang wajar," ujarnya.

Sementara itu, Kuntjoro Adi Purjanto, Ketua Umum Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi), menjelaskan bahwa rumah sakit (RS) di Indonesia sudah berbenah diri sejak lama. Penolakan pasien pun hingga saat ini sudah hampir tidak ada.

"Sekarang sudah termitigasi dengan baik tanpa pandang bulu selama sumber dayanya tersedia," jelasnya.

Kuntjoro membantah adanya perilaku under treatment RS terhadap pasien. Memang, kata Kuntjoro, potensi untuk under treatment cukup lah besar.

"Bagaimana kalau obatnya tidak ada? Bayar obat enggak bisa," katanya.

Ada beberapa RS yang berpotensi melakukan keterlambatan pembayaran obat. Jika demikian, distributor dan industri obat akan terkunci secara computerized.

"Dia enggak bisa mengeluarkan barang dari gudangnya, meski pemiliknya punya niat membantu rumah sakit," ujarnya.

Kesehatan keuangan setiap RS tentu berbeda. Kekuatan cadangan keuangan untuk membayar obat pun makin hari, makin tipis. Dan pada titik ekuilibrium tertentu, RS tidak bisa membayar obat, karyawan, dan dokter.

"Jadi, under treatment itu sebagai akibat, jika itu memang benar terjadi," pungkasnya.

BPJS sendiri melalui Kepala Hubungan Masyarakat, Iqbal Anas Ma'ruf menyatakan bahwa Fornas ditetapkan Kementerian Kesehatan sebagai acuan untuk penyediaan obat yang masuk dalam program JKN.

"Memang harus dikendalikan. Karena jika dibiarkan liar, nego harga obat dengan pabrikan akan sulit," katanya.

Tim Fornas, kata Iqbal, sudah terpilih dari kalangan farmakologi. Tentu penyusunan Fornas melalui proses yang panjang. Jika memang keluhannya, dokter tidak memiliki keleluasaan dalam memberikan obat, maka, bagi Iqbal, logika ini justru terbalik.

"Dokter kan tidak bisa menulis merek obat, dia hanya memberikan bahan aktifnya," jelasnya.

Tag: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Penulis: Yosi Winosa

Editor: Rosmayanti

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,951.32 3,911.55
British Pound GBP 1.00 19,179.86 18,982.46
China Yuan CNY 1.00 2,133.25 2,111.95
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,821.00 14,673.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,724.48 10,614.45
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,891.86 1,872.89
Dolar Singapura SGD 1.00 10,751.54 10,642.63
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,790.71 16,617.17
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,542.30 3,504.42
Yen Jepang JPY 100.00 13,003.16 12,872.18

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5777.053 -97.101 615
2 Agriculture 1471.193 -20.031 20
3 Mining 1850.021 -9.803 47
4 Basic Industry and Chemicals 741.527 -8.068 71
5 Miscellanous Industry 1323.857 -43.137 45
6 Consumer Goods 2255.249 -57.850 49
7 Cons., Property & Real Estate 410.436 -6.394 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1055.398 -2.343 71
9 Finance 1087.300 -19.593 90
10 Trade & Service 790.700 -12.910 150
No Code Prev Close Change %
1 DIGI 1,400 1,750 350 25.00
2 SOSS 800 1,000 200 25.00
3 TCPI 6,300 7,550 1,250 19.84
4 SSTM 384 460 76 19.79
5 IBST 8,200 9,800 1,600 19.51
6 TAMU 2,300 2,700 400 17.39
7 DUCK 1,475 1,665 190 12.88
8 HELI 104 117 13 12.50
9 AKPI 810 900 90 11.11
10 SATU 124 137 13 10.48
No Code Prev Close Change %
1 PSDN 210 178 -32 -15.24
2 KBLV 452 402 -50 -11.06
3 LPPF 5,275 4,760 -515 -9.76
4 DPNS 332 300 -32 -9.64
5 ASJT 340 312 -28 -8.24
6 ABMM 2,200 2,020 -180 -8.18
7 TIRA 151 140 -11 -7.28
8 SSIA 472 438 -34 -7.20
9 PTPP 1,565 1,460 -105 -6.71
10 ARII 975 910 -65 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 HMSP 3,400 3,300 -100 -2.94
2 ESTI 94 96 2 2.13
3 UNVR 40,325 39,375 -950 -2.36
4 BBRI 3,340 3,280 -60 -1.80
5 PGAS 2,110 2,070 -40 -1.90
6 SATU 124 137 13 10.48
7 ADRO 1,580 1,510 -70 -4.43
8 TKIM 10,550 10,625 75 0.71
9 SRIL 360 360 0 0.00
10 UNTR 34,900 33,075 -1,825 -5.23