Portal Berita Ekonomi Sabtu, 19 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:06 WIB. Debat Pilpres - Trafik Telkomsel dan XL melonjak saat debat pilpres perdana.
  • 19:42 WIB. Google - Google akuisisi Divisi Smartwatch Fossil.
  • 19:39 WIB. Apple - iPad murah kabarnya segera rilis.
  • 19:38 WIB. Huawei - Universitas Oxford setop terima dana dari Huawei.
  • 19:36 WIB. Tesla - Susul Proton,  Tesla kena imbas dari Airbag Takata.
  • 19:34 WIB. Ghosn - Pengacara ajukan banding atas penolakan bebas bersyarat Ghosn.
  • 19:32 WIB. Wuling - SUV Wuling Almaz sudah dikenalkan ke kalangan khusus.
  • 19:31 WIB. Kemenkominfo - Kemenkominfo janji aturan penyiaran dan data pribadi rampung di kuarta I 2019.
  • 19:29 WIB. MediaTek - MediaTek bantah kabar akhiri kerja dengan Xiaomi.
  • 18:42 WIB. BPPT - BPPT ingatkan desain teknologi LRT perlu uji coba lapangan. 
  • 18:29 WIB. Kemenkominfo - Kemenkominfo akan uji coba 700 Mhz untuk mitigasi bencana alam.
  • 18:27 WIB. Twitter - Twitter catat 1,3 juta cuitan saat Debat Pilpres 2019.
  • 18:25 WIB. Xiaomi - Xiaomi rilis gim pesaing PUBG dan Fortnite.
  • 18:24 WIB. Asus - Asus tunda penjualan smartphone gaming ROG di Indonesia.
  • 18:23 WIB. Oppo - Oppo R17 pro sudah bisa pakai fitur kamera 3D.

"Indonesia Sehat" Terkendala Pelayanan di Bawah Standar

Foto Berita
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kendati sudah berjalan lima tahun, sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang masyarakat umum kenal dengan nama BPJS Kesehatan tersebut terus menyisakan pekerjaan rumah, antara lain soal pelayanan kepada pasien.

Menurut Enozthezia Xynta, hal itu terjadi karena tenaga kesehatan seolah dipaksa untuk memberikan layanan sesuai bujet yang diberikan BPJS Kesehatan.

"Sebetulnya, bukan dokter yang memberikan pelayanan di bawah standar, tapi memang aturan yang diterapkan BPJS," kata dokter anestesi yang pernah menulis surat terbuka untuk Presiden Jokowi tentang rasa kecewanya terhadap pelaksanaan BPJS Kesehatan di Jakarta, Selasa (30/8/2018).

Eno mencontohkan, sebelum ada BPJS Kesehatan, biaya operasi cesar berkisar di angka Rp6 juta. Saat ini, dengan diterapkan sistem kesehatan tersebut, pasien membayar Rp4,3 juta.

"Kami (dokter) terkurung dengan harga yang sudah ditetapkan," ujarnya.

Masih menurut Eno, jika biaya yang dikeluarkan lebih dari apa yang sudah diatur BPJS Kesehatan, biasanya rumah sakit atau dokter yang bersangkutan harus menanggungnya.

"Jasa dokternya lah yang dipotong dan kadang jasa visit kami enggak dihitung," katanya.

Ini salah satu penyebab pelayanan menjadi sub-standar. Padahal, lanjut Eno, untuk dokter umum di poliklinik misalnya, jasa dokter dan sebagainya hanya dibayar Rp10 ribu.

Memang ada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa pasien bisa membayar tambahan dari pelayanan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan. Namun, menurut Eno, ini menjadi masalah baru. Pertama, ada risiko, dokter akan dilaporkan. Risiko lain, dokter akan ditegur BPJS. Kemungkinan terakhir, tentu masyarakat akan memandang profesi dokter menjadi hina.

"Kami tidak akan mengambil risiko-risiko itu," kata Eno.

Perlakuan sub-standar ini bukan hanya dalam sisi pelayanan, tapi juga pemberian obat yang cenderung under treatment. Ada yang disebut Formularium Nasional (Fornas), yakni daftar obat yang secara empirik diperlukan masyarakat Indonesia.  

Hasbullah Thabrany, guru besar Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, menjelaskan bahwa Fornas ini mendaftar lebih dari 1.000 kemasan obat dalam segala bentuk.

"Ini isinya adalah obat esensial. Obat semua penyakit sudah ada di situ," jelasnya.

Namun, tidak ada merek dagang obat yang tercantum dalam Fornas. Jadi, rumah sakit dan dokter dipersilakan untuk memberikan mereknya. Dengan e-catalogue saat ini, membuat industri farmasi bersaing ketat.

"Bahkan ada yang banting harga untuk mendapatkan kontrak," katanya.

Perilaku banting harga gila-gilaan ini diikuti dengan ketidakmampuan industri tersebut untuk menyuplai obat.

"Akibatnya, obat tidak tersedia, meski dengan harga yang wajar," ujarnya.

Sementara itu, Kuntjoro Adi Purjanto, Ketua Umum Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi), menjelaskan bahwa rumah sakit (RS) di Indonesia sudah berbenah diri sejak lama. Penolakan pasien pun hingga saat ini sudah hampir tidak ada.

"Sekarang sudah termitigasi dengan baik tanpa pandang bulu selama sumber dayanya tersedia," jelasnya.

Kuntjoro membantah adanya perilaku under treatment RS terhadap pasien. Memang, kata Kuntjoro, potensi untuk under treatment cukup lah besar.

"Bagaimana kalau obatnya tidak ada? Bayar obat enggak bisa," katanya.

Ada beberapa RS yang berpotensi melakukan keterlambatan pembayaran obat. Jika demikian, distributor dan industri obat akan terkunci secara computerized.

"Dia enggak bisa mengeluarkan barang dari gudangnya, meski pemiliknya punya niat membantu rumah sakit," ujarnya.

Kesehatan keuangan setiap RS tentu berbeda. Kekuatan cadangan keuangan untuk membayar obat pun makin hari, makin tipis. Dan pada titik ekuilibrium tertentu, RS tidak bisa membayar obat, karyawan, dan dokter.

"Jadi, under treatment itu sebagai akibat, jika itu memang benar terjadi," pungkasnya.

BPJS sendiri melalui Kepala Hubungan Masyarakat, Iqbal Anas Ma'ruf menyatakan bahwa Fornas ditetapkan Kementerian Kesehatan sebagai acuan untuk penyediaan obat yang masuk dalam program JKN.

"Memang harus dikendalikan. Karena jika dibiarkan liar, nego harga obat dengan pabrikan akan sulit," katanya.

Tim Fornas, kata Iqbal, sudah terpilih dari kalangan farmakologi. Tentu penyusunan Fornas melalui proses yang panjang. Jika memang keluhannya, dokter tidak memiliki keleluasaan dalam memberikan obat, maka, bagi Iqbal, logika ini justru terbalik.

"Dokter kan tidak bisa menulis merek obat, dia hanya memberikan bahan aktifnya," jelasnya.

Tag: BPJS Kesehatan

Penulis: Yosi Winosa

Editor: Rosmayanti

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6448.156 24.376 627
2 Agriculture 1583.292 -1.764 21
3 Mining 1880.920 11.361 47
4 Basic Industry and Chemicals 889.696 -3.628 71
5 Miscellanous Industry 1443.379 27.257 46
6 Consumer Goods 2607.292 -13.145 51
7 Cons., Property & Real Estate 471.624 -0.108 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1149.241 6.910 71
9 Finance 1234.248 10.015 91
10 Trade & Service 797.089 4.778 155
No Code Prev Close Change %
1 CLAY 180 306 126 70.00
2 NATO 103 175 72 69.90
3 SQMI 306 382 76 24.84
4 KMTR 268 334 66 24.63
5 JIHD 476 590 114 23.95
6 INRU 640 785 145 22.66
7 TNCA 206 250 44 21.36
8 INCF 296 358 62 20.95
9 DUTI 3,630 4,390 760 20.94
10 PADI 920 1,090 170 18.48
No Code Prev Close Change %
1 TFCO 735 620 -115 -15.65
2 OCAP 266 226 -40 -15.04
3 YPAS 660 575 -85 -12.88
4 CTTH 126 110 -16 -12.70
5 MFMI 725 635 -90 -12.41
6 BUKK 2,000 1,800 -200 -10.00
7 PYFA 180 163 -17 -9.44
8 TIRA 270 250 -20 -7.41
9 STTP 3,750 3,490 -260 -6.93
10 ASJT 300 280 -20 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 INPC 79 80 1 1.27
2 UNTR 26,850 26,925 75 0.28
3 INDY 2,090 2,180 90 4.31
4 ASII 8,275 8,475 200 2.42
5 TLKM 3,990 4,020 30 0.75
6 BUMI 164 174 10 6.10
7 BBRI 3,810 3,820 10 0.26
8 KPAS 210 208 -2 -0.95
9 ERAA 2,310 2,310 0 0.00
10 TSPC 1,600 1,575 -25 -1.56