Tingkatkan Keamanan dan Keselamatan Penerbangan Bandara APT, AP I Kucurkan Rp190 M

Warta Ekonomi, Balikpapan -

PT Angkasa Pura I mengalokasikan dana Rp190 miliar pada 2019 untuk pengoperasian, Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto, Samarinda.

General Manager PT. Angkasa Pura I Balikpapan Farid Indra Nugraha mengatakan danna tersebut untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan penerbangan sesuai standar internasional.

"Di tahun 2019 kita akan mengalokasikan sekitar Rp190 miliar untuk safety agar bandara ini bisa beroperasi sesuai standar internasional. Safety itu seperti lampu, pagar maupun taxiway,” ujar, Selasa (30/10/2018).

Hal ini menyusul peresmian Bandara APT Pronoto oleh Presiden Jokowi belum lama ini. Bahkan pihak Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Kaltim dan PT Angkasa Pura I yang sebelumnya telah menadatangani kesepakatan pengelolaan Bandara, juga akan menyiapkan kerjasama pemanfataan dengan perusahaan daerah yang ditunjuk Pemerintah Kota Samarinda.

“Setelah MoU tiga pihak nanti masing-masing menyiapkan KSP dan perjanjian kerja sama dengan pihak yang ditunjuk pemkot sebagai perusahaan daerah yang nantinya akan berkontribusi dalam kegiatan usaha di bandara APT Pranoto ini,” ujarnya.

“Tentunya saja semua pihak berpegangan kepada regulasi yang ada terkait pemanfaatan barang milik negara, proses pemindahan pembukuan antara barang milik Pemprov Kaltim diserahkan ke Kementerian Perhubungan, lalu Kementerian Perhubungan akan menyerahkan kerjasama pengelolaan asset kepada PT. Agkasa Pura I,” jelasnya.

Selain itu lanjutnya, sesuai arahan Presiden Joko Widodo saat meresmikan bandara, PT Angkasa Pura I juga harus mempersiapkan penerbangan komersil khususya Samarinda–Jakarta, Samarinda–Surabaya maupun Samarinda Makassar.

Farid mengungkapkan bisa saja alokasi anggaran 2019 dialihkan di 2018 guna mempercepat pengoperasian APT Pranoto. Namun menunggu arahan Direksi.

Lebih lanjut Farid menjelaskan dalam persiapan untuk penerbangan, PT Angkasa Pura I juga harus berkoordinasi dengan stakeholder maupun maskapai termasuk Kementerian Perhubungan khususnya menyangkut safety dan keselamatan penumpang.

“Juga berkaitan dengan slot yang tersedia di bandara tujuan dalam hal ini pihak maskapai akan mengajukan ke Kementerian Perhubungan apakah menyetujui atau tidak yang diusulkan oleh pihak maskapai terkait rute penerbangan,” tandasnya.

Farid menambahkan, Pemeritah Provinsi Kaltim juga harus memastikan akses jalan menuju bandara sudah siap saat bandara akan mulai di beroperasi.

“Persiapan juga harus dilakukan Pemerintah Provinsi mengenai ketersediaan jalan ataupun kelancaraan akses jalan menuju bandara, jadi banyak yang harus dilengkapi oleh pihak pengelola bandara sebelum beroperasi,” pungkasnya.