Portal Berita Ekonomi Jum'at, 16 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:10 WIB. Inflasi - Bank Indonesia memperkirakan inflasi di tahun 2018 masih terkendali di kisaran 3,2% (yoy).
  • 16:10 WIB. Inflasi - Per Oktober 2018, Bank Indonesia mencatat inflasi sebesar 0,28% (mtm) atau 3,16% (yoy). 
  • 14:14 WIB. Sandiaga - Kita berencana mendapatkan donatur untuk dana kampanye.
  • 14:14 WIB. Sandiaga - Akan ada revisi kebutuhan dana kampanye.
  • 14:13 WIB. Sandiaga - Sekitar 2-3 bulan ini, hampir Rp30 habis terpakai kampanye.
  • 14:11 WIB. Sandiaga - Formula dipakai agar bukan Gerindra saja  yang diuntungkan, tapi partai pendukung lain.
  • 14:11 WIB. Sandiaga - Kita sudah menemukan formula untuk kampanye bersama Demokrat.
  • 14:10 WIB. Sandiaga - Kritik SBY ke Prabowo adalah masukan kami.
  • 14:08 WIB. Arief Puyono - AHY dapat diproyeksikan untuk 2024 jika Prabowo-Sandi terpilih.
  • 14:08 WIB. Arief Puyono - Jika Prabowo terpilih, AHY bakal disiapkan untuk posisi menteri.
  • 14:07 WIB. Arief Puyono - Tak apa-apa jika kader Demokrat mendukung kubu sebelah.
  • 14:07 WIB. Arief Puyono - Seharusnya partai koalisi kampanyekan capres yang didukung.
  • 14:06 WIB. Arief Puyono - Kalau SBY  tak mau kampanye, jangan bicara aneh.
  • 14:03 WIB. Demokrat - Prabowo harus menggelar pertemuan dengan pimpinan prapol koalisi.
  • 14:02 WIB. Demokrat - Polemik SBY dan Prabowo soal komunikasi yang kurang.

Komnas Perempuan Desak Pemerintah Lindungi Buruh Migran

Foto Berita Komnas Perempuan Desak Pemerintah Lindungi Buruh Migran
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Komnas Perempuan meminta Atase Ketenagakerjaan Kemenakertrans dan Kemenlu untuk memberikan penjelasan ke publik terkait upaya-upaya yang sudah dan akan dilakukan untuk membebaskan WNI lain yang sedang terancam hukuman mati di luar negeri.

Hal ini menindaklanjuti eksekusi mati tanpa notifikasi yang menimpa buruh migran asal Majalengka, Tuti Tursilawati di Arab Saudi, Senin (29/10/2018).

Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Taufiq Zulbahri mengatakan, pemerintah pusat maupun daerah juga harus memberikan kompensasi, rehabilitasi, dan pemulihan psikis kepada keluarga Tuti.

"Termasuk hak kebenaran untuk dapat melihat makam apabila keluarga menghendaki," kata dia melalui pernyataan resmi pada Rabu (31/10/2018) di Jakarta.

Taufiq juga meminta pengacara yang mendampingi kasus seperti ini harus bisa mengintegrasikan pembelaan yang berperspektif HAM Perempuan, melihat jeli kekerasan berbasis gender, khususnya kekerasan seksual yang menjadi pemicu terdakwa melakukan perlawanan dengan kekerasan yang akhirnya membawa mereka berhadapan dengan hukum.

Apalagi kasus kekerasan seksual yang menimpa para Pekerja Rumah Tangga (PRT) migran merupakan kasus yang kerap tidak diproses dan dipertimbangkan karena terhalang oleh isu pembuktian dan kesaksian.

"Bekerja di ranah domestik atau privat akan sulit mencari saksi, bekerja sebagai PRT cenderung diposisikan tidak memiliki posisi tawar, dikarenakan adanya relasi kuasa, termasuk sebagai PRT dan warga asing yang tidak memahami bahasa, di mana tempat dia bekerja, yang berpotensi menghalangi akses keadilan karena kejahatan berbasis ketubuhan tersebut," kata dia.

Pihaknya juga meminta Pemerintah Arab Saudi untuk menghormati prinsip-prinsip HAM. Menurut dia, hak dasar bagi pekerja migran yang berhadapan dengan hukum adalah memberikan notifikasi pada konsuler, hak didampingi pengacara dan penerjemah, termasuk notifikasi rencana pelaksanaan eksekusi, dan lainnya.

Menurut dia, Pemerintah Arab Saudi harus lebih melindungi PRT migran Indonesia, antara lain dengan memberi ruang bagi konsulat melakukan kunjungan langsung ke rumah majikan dalam upaya perlindungan PRT migran.

"Kami juga menilai sistem Khafalah di Arab Saudi merupakan hambatan bagi perlindungan TKI di Arab Saudi, di mana majikan cenderung menjadikan pekerja mereka sebagai bagian dari properti mereka dan hak privasi serta keamanan majikan tidak boleh diganggu gugat," kata dia.

Menurut dia, penerapan sistem Khafalah dilakukan secara absolut, sehingga tidak bisa diintervensi, meskipun ada pekerja asing di dalam rumah tangga tersebut, termasuk merentankan PRT migran akan kekerasan dan menyulitkan akses korban kekerasan terhadap keadilan.

Dia pun menyerukan kepada seluruh dunia, khususnya Indonesia untuk menghentikan hukuman mati karena hukuman mati bukan hanya menghukum yang terpidana, tapi juga seluruh keluarga.

"Begitu pun media dan media sosial, untuk turut berempati dengan keluarga Tuti Tursilawati, dengan tidak membuat pemberitaan atau proses mencari berita yang menambah penderitaan keluarga," ucap dia.

Tag: Komnas Perempuan

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Rosmayanti

Foto: Antara/Reza Novriandi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6012.350 56.614 616
2 Agriculture 1444.624 20.661 20
3 Mining 1863.510 10.282 47
4 Basic Industry and Chemicals 792.445 13.262 71
5 Miscellanous Industry 1418.243 2.734 45
6 Consumer Goods 2347.362 0.220 49
7 Cons., Property & Real Estate 420.337 3.422 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1092.429 22.357 71
9 Finance 1137.981 14.830 91
10 Trade & Service 810.548 3.800 150
No Code Prev Close Change %
1 POLA 135 228 93 68.89
2 SOSS 1,560 1,950 390 25.00
3 SURE 2,350 2,930 580 24.68
4 RUIS 230 282 52 22.61
5 ARTO 158 190 32 20.25
6 TRUK 126 151 25 19.84
7 NUSA 254 294 40 15.75
8 ISSP 79 91 12 15.19
9 APEX 1,520 1,720 200 13.16
10 HOME 107 118 11 10.28
No Code Prev Close Change %
1 YULE 190 131 -59 -31.05
2 YPAS 690 525 -165 -23.91
3 AKPI 900 780 -120 -13.33
4 SQMI 248 216 -32 -12.90
5 RELI 280 246 -34 -12.14
6 TAMU 2,700 2,400 -300 -11.11
7 TIRA 154 138 -16 -10.39
8 UNIT 282 254 -28 -9.93
9 IDPR 775 700 -75 -9.68
10 HDTX 197 178 -19 -9.64
No Code Prev Close Change %
1 ESTI 108 99 -9 -8.33
2 BBRI 3,410 3,490 80 2.35
3 TLKM 3,910 4,050 140 3.58
4 BBCA 24,175 24,825 650 2.69
5 HMSP 3,480 3,420 -60 -1.72
6 WSKT 1,500 1,530 30 2.00
7 SMGR 10,300 11,000 700 6.80
8 KPAS 585 540 -45 -7.69
9 ERAA 1,725 1,840 115 6.67
10 BBTN 2,300 2,400 100 4.35