Portal Berita Ekonomi Minggu, 20 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 15:06 WIB. Multifinance - OJK mencatat penyaluran pembiayaan multifinance tumbuh 5,14% menjadi Rp433,9 triliun.
  • 15:03 WIB. BPJS - BPJS Kesehatan optimis tingkat kepesertaan mencapai 95% pada tahun 2019 ini.

Menkeu: Kemenhub Bisa Pimpin Proyek KPBU

Foto Berita Menkeu: Kemenhub Bisa Pimpin Proyek KPBU
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berharap Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan skema pendanaan di luar dari APBN untuk membangun infrastruktur di lingkungannya.

"Dulu, Kemenhub bergantung pada APBN. Saya selalu bilang, anggaran tidak cukup karena seluruh dunia sudah mempertimbangkan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk mengatasi kendala tersebut," kata Sri Mulyani saat menjadi pembicara dalam acara Leadership Training Kementerian Perhubungan, di Jakarta, Rabu (31/10/2018).

Sri Mulyani mengakui, kebutuhan infrastruktur di Indonesia begitu besar. Bahkan sejak APBN dirancang beberapa waktu lalu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hanya mampu mendanai 40% terhadap proyek infrastruktur. Maka dari itu, Kemenhub perlu melakukan skema pendanaan lain.

"Saya akan berikan menu APBN untuk dikuasi Anda semua, kemudian Anda meramu. APBN saja ada rumusnya. Oleh karena itu, itu salah satu menu. Kemenhub memiliki menu KPBU dari Public Service Obligation (PSO)," kata Sri Mulyani.

Untuk mendukung hal tersebut, Bendahara Negara ini juga akan mendorong melalui instrumen fiskal agar proyek Kemenhub menjadi menarik. Dengan demikian, proyek-proyek yang akan dicanangkan Kemenhub dapat dilirik investor asing maupun dalam negeri.

"Ini cara kita mengatur kekurangan anggaran. Kami bersedia, Pak Budi (Menteri Perhubungan) ingin Kemenhub bisa menjadi The Top Ministry yang melakukan KPBU," imbuhnya.

Pada kesempatan lain, Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PII, Armand Hermawan sependapat dengan pernyataan Menkeu bahwa kebutuhan infrastruktur di Indonesia begitu besar, bahkan sejak dirancangnya APBN pada waktu lalu. Oleh karena itu, perlu dilakukan skema pendanaan lain.

Armand menyatakan, skema pendanaan lain itu ialah melalui Public Private Partnership (PPP) atau KPBU yang merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk percepatan pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini, partisipasi swasta turut serta dalam pembangunan infrastruktur.

"Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah berkomitmen menjadikan skema KPBU sebagai pembiayaan alternatif dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Salah satu tools Kemenkeu adalah penyediaan penjaminan pemerintah dalam skema KPBU melalui PT PII sebagai BUMN di bawah koordinasi Kemenkeu," jelas Armand.

Lebih lanjut, Armand menyatakan bahwa peran PT PII, yaitu memfasilitasi partisipasi swasta dengan menyediakan dukungan berupa penjaminan risiko infrastruktur yang dapat meningkatkan kepastian pendanaan proyek melalui partisipasi swasta, sehingga swasta nyaman berinvestasi di Indonesia. Maka, proyek-proyek yang akan dicanangkan Kemenhub serta kementerian lain dapat dilirik investor asing maupun domestik.

Tag: Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Penulis: Yosi Winosa

Editor: Rosmayanti

Foto: Antara/Nyoman Budhiana

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6448.156 24.376 627
2 Agriculture 1583.292 -1.764 21
3 Mining 1880.920 11.361 47
4 Basic Industry and Chemicals 889.696 -3.628 71
5 Miscellanous Industry 1443.379 27.257 46
6 Consumer Goods 2607.292 -13.145 51
7 Cons., Property & Real Estate 471.624 -0.108 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1149.241 6.910 71
9 Finance 1234.248 10.015 91
10 Trade & Service 797.089 4.778 155
No Code Prev Close Change %
1 CLAY 180 306 126 70.00
2 NATO 103 175 72 69.90
3 SQMI 306 382 76 24.84
4 KMTR 268 334 66 24.63
5 JIHD 476 590 114 23.95
6 INRU 640 785 145 22.66
7 TNCA 206 250 44 21.36
8 INCF 296 358 62 20.95
9 DUTI 3,630 4,390 760 20.94
10 PADI 920 1,090 170 18.48
No Code Prev Close Change %
1 TFCO 735 620 -115 -15.65
2 OCAP 266 226 -40 -15.04
3 YPAS 660 575 -85 -12.88
4 CTTH 126 110 -16 -12.70
5 MFMI 725 635 -90 -12.41
6 BUKK 2,000 1,800 -200 -10.00
7 PYFA 180 163 -17 -9.44
8 TIRA 270 250 -20 -7.41
9 STTP 3,750 3,490 -260 -6.93
10 ASJT 300 280 -20 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 INPC 79 80 1 1.27
2 UNTR 26,850 26,925 75 0.28
3 INDY 2,090 2,180 90 4.31
4 ASII 8,275 8,475 200 2.42
5 TLKM 3,990 4,020 30 0.75
6 BUMI 164 174 10 6.10
7 BBRI 3,810 3,820 10 0.26
8 KPAS 210 208 -2 -0.95
9 ERAA 2,310 2,310 0 0.00
10 TSPC 1,600 1,575 -25 -1.56