Portal Berita Ekonomi Selasa, 22 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:20 WIB. Pelindo III - Arus peti kemas domestik Pelindo III naik 8% dengan total 3 juta TEUs.
  • 21:19 WIB. Pelindo III - Arus peti kemas sepanjang 2018 di pelabuhan yang dikelola Pelindo III naik 8,5%.
  • 20:04 WIB. Joglosemarkerto - Okupansi kereta Joglosemarkerto mencapai 186%.
  • 19:41 WIB. Garuda - Garuda Indonesia resmi mengoperasikan penerbangan langsung London–Denpasar.
  • 19:31 WIB. BUMN Karya - BUMN juga didorong untuk mengoptimalkan kembali pasar modal dalam negeri.
  • 19:31 WIB. BUMN Karya - Kementerian BUMN mengungkapkan rencana capex total seluruh BUMN karya mencapai Rp108 triliun pada 2019.
  • 19:30 WIB. BRI Agro - BRI Agro tercatat menyalurkan KUR selama 2018 senilai Rp33,6 miliar, 23,51% dari target.
  • 19:30 WIB. PLN - Ganjar menekankan agar PLN mengedukasi masyarakat tentang pentingnya penggunaan energi terbarukan.
  • 19:29 WIB. PLN - Potensi PLTP Gunung Ungaran direncanakan mampu menghasilkan 55 MW.
  • 19:29 WIB. PLN - PLN akan menggarap pembangkit listrik tenaga panas bumi Gunung Ungaran.
  • 19:28 WIB. PEP - Total produksi minyak dan gas Pertamina EP adalah 255 mboepd atau 101% dari target 253 mboepd
  • 19:28 WIB. PEP - Produksi gas Pertamina EP adalah 1.017 mmscfd atau 103% dari target 986 mmscfd.
  • 19:28 WIB. PEP - Produksi minyak PEP pada 2018 adalah 79.690 bopd atau 96% dari target 83.000 bopd.
  • 19:22 WIB. ANTM - Untuk komoditas emas, ANTM mencatatkan penjualan pada tahun 2018 sebanyak 27.258 kg.
  • 19:22 WIB. ANTM - Dari sisi penjualan ANTM mencapai 24.135 TNi atau tumbuh 10% yoy.

Hak Politik Walikota Kendari Nonaktif dan Ayahnya Dicabut

Foto Berita Hak Politik Walikota Kendari Nonaktif dan Ayahnya Dicabut
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Majelis hakim yang mengadili Asrun dan Adriatma Dwi Putra mencabut hak politik keduanya selama 2 tahun. Sehingga keduanya tidak memiliki hak untuk dipilih atau memilih selama waktu yang ditentukan itu selesai menjalani masa pidananya.

"Pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik Asrun dan Adriatma masing-masing 2 tahun setelah selesai jalani pidana," ujarnya ketua majelis hakim, Haryono membacakan amar putusannya dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (31/10/2018).

Asrun merupakan mantan Wali Kota Kendari yang juga calon Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra). Sedangkan anak Asrun, Adriatma, menjabat sebagai Wali Kota Kendari saat dijerat KPK.

Dalam putusan itu, hakim menyatakan terdakwa Asrun dan Adriatma Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

"Asrun dan Adriatma Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah secara melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama," katanya.

Asrun dan Adriatma terbukti bersalah menerima suap Rp6,8 miliar dari kantong mantan Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara (SBN) Hasmun Hamzah. Uang suap dimaksud agar Asrun memenangkan proyek lelang perusahaan Hamzah.

Proyek yang rencana dikerjakan Hasmun yaitu pembangunan Gedung DPRD Kota Kendari, Tambat Labuh Zona III TWT, dan Ujung Kendari Beach. Selain itu, Adriatama juga diminta untuk memenangkan proyek pembangunan Jalan Bungkutoko Kendari New Port.

Melalui orang kepercayaannya bernama Fatmawati, Asrun dan Adriatma mengumpulkan dana kampanye dari rekanan pengusaha. Dana kampanye itu untuk Asrun di Pilgub Sultra.

"Fatmawati minta Hasmun menyiapkan dana Pilgub Sultra butuh biaya banyak dan Hasmun menyanggupinya," lanjut hakim.

Hakim menyebutkan, Hasmun memberikan uang Rp4 miliar untuk Asrun melalui Fatmawati atas permintaan komitmen fee proyek yang dikerjakan. Sedangkan, Adriatma menerima uang Rp2,8 miliar dari Hasmun. Uang itu untuk membantu biaya kampaye ayahnya.

"Atas uraian diatas, unsur menerima hadiah atau janji terpenuhi," imbuhnya.

Asrun dan Adriatma melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Tag: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), korupsi

Penulis/Editor: Irfan Mualim

Foto: Antara/Muhammad Adimaja

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6468.562 17.728 627
2 Agriculture 1647.872 5.750 21
3 Mining 1863.738 -32.436 47
4 Basic Industry and Chemicals 902.800 12.599 71
5 Miscellanous Industry 1405.622 -17.950 46
6 Consumer Goods 2618.712 19.207 51
7 Cons., Property & Real Estate 468.741 3.232 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1153.740 -1.055 71
9 Finance 1244.267 5.060 91
10 Trade & Service 795.018 0.193 155
No Code Prev Close Change %
1 CLAY 382 476 94 24.61
2 OCAP 212 264 52 24.53
3 MLPT 850 1,030 180 21.18
4 DART 272 328 56 20.59
5 MREI 5,800 6,800 1,000 17.24
6 TIRA 260 300 40 15.38
7 PLIN 3,040 3,500 460 15.13
8 APEX 1,215 1,395 180 14.81
9 ISAT 2,090 2,380 290 13.88
10 SIMA 240 270 30 12.50
No Code Prev Close Change %
1 SQMI 476 358 -118 -24.79
2 INCF 328 264 -64 -19.51
3 PADI 920 760 -160 -17.39
4 HEXA 3,600 3,100 -500 -13.89
5 SDMU 61 53 -8 -13.11
6 HDTX 146 127 -19 -13.01
7 KIOS 1,790 1,580 -210 -11.73
8 CINT 280 250 -30 -10.71
9 KBLI 340 306 -34 -10.00
10 YPAS 710 645 -65 -9.15
No Code Prev Close Change %
1 HOME 144 142 -2 -1.39
2 ERAA 2,240 2,410 170 7.59
3 BBRI 3,800 3,770 -30 -0.79
4 ISAT 2,090 2,380 290 13.88
5 UNTR 26,850 26,100 -750 -2.79
6 TLKM 4,030 4,000 -30 -0.74
7 BNLI 855 900 45 5.26
8 KPAS 200 185 -15 -7.50
9 ADRO 1,470 1,410 -60 -4.08
10 ESTI 91 89 -2 -2.20