Upaya Pemerintah Tingkatkan Daya Saing Kelapa Sawit Nasional

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah terus mendorong peningkatan daya saing industri kelapa sawit nasional. Upaya itu semakin intens mengingat kuatnya dinamika tantangan dari dalam negeri maupun pasar luar negeri dan isu climate change. Langkah yang dilakukan misalnya dengan lebih memberi perhatian pada  kriteria sertifikasi Indonesia Sustainability Palm Oil (ISPO). 

Selain untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia, hal tersebut juga untuk ikut berpartisipasi untuk memenuhi komitmen Presiden Indonesia mengurangi isu masalah lingkungan lainnya. 

Menurut Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, selama ini prinsip dan kriteria ISPO berkaitan dengan 12 dari 17 kriteria Sustainable Development Goals (SDGs). 

"Masih ada banyak ruang untuk memperbaiki kriteria tersebut," kata Darmin di acara Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2018, Kamis (1/11/2018) di Nusa Dua, Bali, sebagaimana tertulis dalam siaran pers.

Pada kesempatan itu, Darmin menegaskan kembali pentingnya peranan perkebunan kelapa sawit terhadap peningkatan PDB di Indonesia.

"Sawit secara tidak langsung telah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kinerja ekspor. Ekspor kelapa sawit di Indonesia mengalami peningkatan sejak 2016. Tiga tujuan ekspor kelapa sawit Indonesia adalah China dengan nilai ekspor 1,24 juta ton, Uni Eropa 1,58 juta ton, dan India sebanyak 1,79 juta ton. Peningkatan ini menjadi yang paling besar dalam tiga tahun terakhir," lanjutnya.

Untuk menghadapi tantangan dalam pengelolaan kelapa sawit di Indonesia, pemerintah melakukan berbagai program. Di antaranya kebijakan mengenai moratorium izin lahan kelapa sawit, penyelesaian masalah lahan, serta peningkatan produktivitas para petani sawit. 

Pemerintah juga memiliki kebijakan terkait pembiayaan kepada para petani kelapa sawit yang dilakukan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Tujuannya guna meminimalisir risiko terkait pembiayaan kepada para petani kelapa sawit. 

Hal lainnya, ialah akselerasi peningkatan jumlah lahan bagi petani kelapa sawit yang diharapkan selesai pada akhir bulan ini. Untuk mendukung akselerasi ini, pemerintah mengharapkan partisipasi dari setiap pengusaha, terutama BUMN. 

Terkait dengan upaya untuk terus meningkatkan keberlanjutan, Darmin menyampaikan bahwa Indonesia bekerja sama dengan Malaysia, terutama untuk menghadapi kampanye negatif mengenai kelapa sawit. 

"Mengingat pentingnya kelapa sawit bagi Indonesia, maka menjadi kepentingan bagi pemerintah agar sektor ini dapat dikelola dengan baik dan bertanggung jawab. Apalagi, potensi dari perkebunan kelapa sawit sangat besar," tandasnya.