Portal Berita Ekonomi Kamis, 17 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:04 WIB. Twitter - Twitter kini bisa tampilkan linimasa dengan urutan tweet terbaru.
  • 20:03 WIB. Xiaomi - 4  smartphone Xiaomi segera dapat update Android Pie.
  • 20:02 WIB. Microsoft - Microsoft pastikan umur Windows 7 tinggal setahun lagi.
  • 20:01 WIB. Mobile Legends - Mobile Legends klaim jadi gim terpopuler di Asean.
  • 20:00 WIB. WhatsApp - Pengguna WhatsApp kini bisa balas pesan di grup secara privat.
  • 19:59 WIB. Bukalapak - Bukalapak terima kucuran investasi dari Mirae Asset-Naver Asia Growth Fund.
  • 19:57 WIB. ITB - ITB bikin aplikasi pendeteksi badai dengan tingkat akurat 85%.
  • 19:55 WIB. Youtube - Youtube perbarui kebijakan akibat birdbox challenge cs.
  • 19:54 WIB. Sony - Sony rilis kamera anyar untuk vlogger.
  • 18:40 WIB. Bakti - Bakti bukukan pendapatan Rp2,9 triliun.
  • 18:02 WIB. LRT - BPPT klaim Indonesia kuasai desain teknologi LRT.
  • 18:00 WIB. Mercedes - SUV baru Mercedes-Benz GLB bakal meluncur di Indonesia.
  • 17:57 WIB. Youtube - Youtube uji fitur rekomendasi unduh video.
  • 17:55 WIB. LRT - PT Inka siapkan empat trainset LRT pada Juni 2019.
  • 17:52 WIB. TKDN - Inka klaim TKDN kereta api capai 60%.

HTI Bukan Organisasi Terlarang, Ini Penjelasannya

Foto Berita HTI Bukan Organisasi Terlarang, Ini Penjelasannya
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kuasa Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa HTI bukan lah organisasi terlarang seperti yang disampaikan oleh sekelompok orang dan pemerintah.

"Memang pemerintah dalam hal ini Menkumham telah mencabut status badan hukum HTI, yang sekaligus bermakna pembubaran. Namun, tidak ada penyebutan bahwa HTI adalah organisasi terlarang," kata Yusril saat jumpa pers di Kantor Law Firm Ihza & Ihza, Casablanca, Jakarta Selatan, Jumat.

Dalam upaya hukumnya ke PTUN Jakarta dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak ada penyebutan HTI sebagai organisasi terlarang. Putusan pengadilan itu hanya menilai apakah keputusan pencabutan status hukum HTI telah benar secara wewenang, prosedur, dan substansinya menurut UU yang berlaku.

Oleh karena itu, bagi sekelompok orang yang menyebut HTI sebagai organisasi terlarang, tidak ada dasar hukumnya. "Kalau ada pihak-pihak mengatakan HTI sebagai organisasi terlarang akan kami somasi. Atas dasar apa Anda menyebutkan bahwa HTI adalah organisasi terlarang. Apa maksud Anda menyamakan HTI dengan PKI. Kami akan bersikap tegas terkait hal ini," katanya.

Dalam sejarah ketatanegaraan RI, hanya PKI yang pernah dinyatakan sebagai organisasi terlarang berdasarkan TAP MPRS No XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI, pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh Indonesia, dan larangan menyebarkan ajaran komunisme.

"Kami tegaskan bahwa tidak ada satu pun putusan pengadilan yang menyatakan paham Khilafah yang di dakwah HTI sebagai paham terlarang," tegas Yusril.

Di tempat yang sama, Jubir HTI, Ismail Yusanto, menegaskan, siapa pun orang yang mengatakan bahwa HTI adalah organisasi terlarang akan berhadapan dengan hukum, yakni disomasi.

"Karena implikasinya sangat serius. Ketika dinyatakan terlarang, maka seolah-olah organisasi ini harus dimusnahkan dan dimusuhi. Padahal kan faktanya tidak seperti itu," kata Ismail.

Dengan dicabutnya status badan hukum HTI, maka HTI adalah organisasi tanpa badan hukum. Organisasi tanpa badan hukum adalah bukan organisasi terlarang, tegasnya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada pemerintah untuk menghentikan pernyataan bahwa HTI adalah organisasi terlarang karena tidak ada dasar hukumnya.

Tag: Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Yusril Ihza Mahendra

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Adeng Bustomi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6413.360 4.576 625
2 Agriculture 1580.665 -4.371 21
3 Mining 1864.283 19.943 47
4 Basic Industry and Chemicals 886.611 -9.234 71
5 Miscellanous Industry 1412.349 17.718 46
6 Consumer Goods 2622.970 -29.125 51
7 Cons., Property & Real Estate 479.075 -1.667 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1144.667 14.212 71
9 Finance 1218.281 4.587 91
10 Trade & Service 789.491 2.967 153
No Code Prev Close Change %
1 CANI 163 210 47 28.83
2 TIRA 250 312 62 24.80
3 AGRS 300 374 74 24.67
4 INCF 300 350 50 16.67
5 BGTG 95 110 15 15.79
6 INPP 650 750 100 15.38
7 VICO 104 119 15 14.42
8 CTTH 122 135 13 10.66
9 TFCO 665 735 70 10.53
10 BEST 234 258 24 10.26
No Code Prev Close Change %
1 ASJT 360 300 -60 -16.67
2 OCAP 330 282 -48 -14.55
3 YPAS 745 660 -85 -11.41
4 RELI 250 224 -26 -10.40
5 PRIM 570 515 -55 -9.65
6 APEX 1,400 1,295 -105 -7.50
7 OASA 378 350 -28 -7.41
8 ATIC 880 815 -65 -7.39
9 UNIT 268 252 -16 -5.97
10 MIDI 1,060 1,000 -60 -5.66
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 342 348 6 1.75
2 ANTM 820 870 50 6.10
3 PGAS 2,320 2,410 90 3.88
4 UNTR 25,600 26,050 450 1.76
5 TLKM 3,930 3,990 60 1.53
6 KPAS 222 224 2 0.90
7 BBRI 3,780 3,780 0 0.00
8 DOID 565 615 50 8.85
9 BMRI 7,800 7,800 0 0.00
10 BHIT 66 71 5 7.58