Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

HET Elpiji Bersubsidi Karimun Dibagi ke Empat Wilayah

HET Elpiji Bersubsidi Karimun Dibagi ke Empat Wilayah Kredit Foto: Antara/Irfan Anshori
Warta Ekonomi, Karimun -

Harga eceran tertinggi (HET) elpiji bersubsidi dalam tabung isi tiga kilogram yang akan didistribusikan di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, dibagi dalam empat wilayah.

"Sebelumnya Hiswana Migas mengusulkan HET untuk tiga wilayah, yakni Pulau Karimun Besar, Kundur dan Moro. Tapi dalam rapat kemarin disepakati menjadi empat, ditambah dengan Durai," kata Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM Karimun Muhammad Yosli di Tanjung Balai Karimun, Sabtu.

Empat HET elpiji bersubsidi tersebut, masing-masing untuk wilayah Pulau Karimun Besar sebesar Rp27.750, Pulau Kundur Rp28.500, Pulau Durai Rp28.500 dan Pulau Moro sebesar Rp26.500 per tabung.

"Empat HET itu akan kita tetapkan melalui SK gubernur," katanya.

HET elpiji bersubsidi yang disepakati itu, menurut dia, lebih rendah pada kisaran Rp2.000 dibandingkan usulan Hiswana Migas beberapa waktu lalu, yaitu untuk Pulau Karimun Besar Rp29.781, Pulau Kundur Rp30.673 dan Moro Rp28.887 per tabung.

Pengurangan HET tersebut disepakati setelah Hiswana Migas menghitung kembali biaya angkut, khususnya upah buruh.

Pemkab Karimun, kata dia, semula mengusulkan lima HET ditambah Kecamatan Buru.

Namun berdasarkan rapat dengan Hiswana Migas, harga elpiji bersubsidi untuk Kecamatan Buru mengikuti HET wilayah Pulau Karimun Besar.

"Untuk Buru, harganya diatur HEN (Harga Eceran Nyata), mengacu HET wilayah Pulau Karimun Besar, begitu juga Pulau Belat, HEN-nya mengacu pada HET Pulau Kundur," tuturnya.

Penetapan HET elpiji bersubsidi berkaitan dengan program konversi minyak tanah ke gas yang direncanakan sudah terealisasi pertengahan bulan ini.

Berdasarkan data, jumlah pengguna minyak tanah yang akan menerima tabung elpiji lengkap dengan slang dan regulator sebanyak 45.857 kepala keluarga.

"Setelah elpiji bersubsidi didistribusikan, maka minyak tanah akan ditarik secara bertahap," kata dia.

Program konversi minyak tanah ke gas sempat tertunda selama tiga tahun karena permasalahan harga akibat tingginya biaya distribusi disebabkan Karimun belum memiliki Stasiun Pengisian Bulk Energi (SPBE).

"Kita masih bergantung pada depo Pertamina di Tanjunguban, Bintan, sehingga memicu tingginya biaya angkut," kata Muhammad Yosli.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Hafit Yudi Suprobo

Bagikan Artikel: