Gerindra Bingung Indonesia Impor Jagung, Andre: Jangan Sampai Kayak Impor Beras

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah berencana melakukan impor jagung dengan maksimum 100 ribu ton. Karena itu, Partai Gerindra mempertanyakan kebijakan tersebut. Meski tahu kebutuhan itu untuk pakan ternak, Gerindra mengaku tetap bingung karena stok jagung justru surplus.

Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade, mengatakan pihaknya melihat ada sesuatu yang aneh dengan kebijakan pemerintah yang hendak mengimpor jagung dalam jumlah banyak. Sebab saat ini, menurutnya Indonesia justru surplus jagung.

"Cuma anehnya, menurut data Kementerian Pertanian, produksi jagung nasional surplus alias kelebihan pasokan. Bahkan, Indonesia telah mengekspor jagung ke Filipina dan Malaysia," ujarnya di Jakarta, Senin (5/11/2018).

Selain itu, juga mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo. Karena itu, ia meminta pemerintah harus menjelaskan hal tersebut.

"Bagaimana mungkin impor, sedang datanya surplus. Apakah ini seperti kasus beras, data Kementan tidak akurat. Bila benar karena ketidakakuratan data Kementan, sangat layak Mentan dicopot," jelasnya.

"Bila benar surplus dan bahkan mengekspor, mengapa malah impor. Sekali lagi ini membuktikan amburadulnya pemerintahan Jokowi. Kebijakan ini beda dengan janji kampanye di 2014," katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan), Syukur Iwantoro menjelaskan, Indonesia telah ekspor 380.000 ton. Data Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan, produksi jagung dalam 5 tahun terakhir meningkat 12,49% per tahun.

Artinya, periode 2018 produksi jagung diperkirakan mencapai 30 juta pipilan kering (PK). Sementara itu untuk luas panen per tahun naik 11,06% dan produktivitas rata-rata meningkat 1,42% (data BPS). Kemudian, ketersediaan produksi jagung pada November sebanyak 1,51 juta ton dengan luas panen 282.381 hektare. Bulan Desember 1,53 juta ton, dengan luas panen 285.993 hektare, tersebar di sentra produksi Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Gorontolo, Lampung, dan provinsi lainnya.