Portal Berita Ekonomi Jum'at, 16 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:27 WIB. AXA - AXA Mandiri memperluas akses keuangan generasi milenial yang sejalan dengan program Insurance Day 2018.
  • 20:27 WIB. TLKM - Telkom tengah menjajaki pembelian sejumlah saham di Go-Jek.
  • 20:25 WIB. Mandiri - Mandiri: ke depan akan ada perubahan transaksi di merchant dari menggunakan mesin EDC digantikan mesin dan kode QR.
  • 20:22 WIB. Telkom - Telkom meraih penghargaan ASEAN Engineering Award dalam CAFEO-36.
  • 20:21 WIB. Soeta - Bandara Soekarno-Hatta masuk Top 10 Megahub dunia.

Pengembangan Pendidikan Vokasi Masih Temui Hambatan

Foto Berita Pengembangan Pendidikan Vokasi Masih Temui Hambatan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pengembangan pendidikan vokasi masih menemui banyak hambatan. Antara lain, kurangnya fasilitas penunjang, tempat praktik, dan laboratorium.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pandu Baghaskoro mengatakan, fasilitas penunjang pendidikan vokasi memang kurang memadai, terlebih di SMK yang terletak di daerah perdesaan atau jauh dari kota besar. Banyak SMK di Indonesia yang tidak memiliki laboratorium, sehingga mereka sulit menggelar workshop yang dilengkapi dengan teknologi terbaru. Padahal workshop membantu mereka mempraktikkan keilmuannya agar bisa digunakan di dunia pekerjaan.

"Dengan maraknya fokus pemerintah untuk menyiapkan lulusan pendidikan vokasi yang siap bersaing di era industri 4.0, pemerintah jangan sampai lupa mengurusi demand industri yang saat ini ada dan masih belum terpenuhi. BPS mencatat mayoritas dari Total Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia merupakan lulusan SMK. Ini menandakan lulusan SMK tidak terserap dengan baik ke industri," jelas Pandu dalam siaran pers, Senin (5/11/2018).

Hambatan lain ialah minimnya keterlibatan pemerintah daerah dalam pengembangan pendidikan vokasi di daerahnya. Pendidikan vokasi SMK seharusnya mengikuti potensi industri di daerah masing-masing.

"Misalnya, untuk SMK yang berada di wilayah pesisir dapat menyediakan pendidikan vokasi yang bisa mendukung kebutuhan industri perikanan. Dengan begitu para lulusannya bisa mendukung berkembangnya industri unggulan di daerah masing-masing," terangnya.

Sayangnya, banyak pemerintah daerah yang menganggap bahwa penyusunan kurikulum pendidikan vokasi bukan tanggung jawab mereka. Tidak heran jika ada SMK di wilayah pesisir malah menawarkan program pendidikan permesinan, bukan perikanan.

"Jadi permasalahan infrastruktur pendukung serta pengembangan kurikulum ini saya lihat selalu menjadi permasalahan utama kenapa banyak penganggur itu merupakan lulusan SMK. Bagaimana industri mau mempekerjakan mereka jika mereka tidak punya kemampuan mumpuni yang sesuai standar industri?" urai Pandu.

Untuk itu, penyiapan sarana dan kelengkapan SMK penting dilakukan. Selain itu, permasalahan kurikulum ini dapat diminimalisir dengan andil pemerintah daerah dalam penyusunan kurikulum pendidikan vokasi di wilayah masing-masing.

Dengan adanya pemetaan yang baik di seluruh wilayah Indonesia, penyelenggaraan pendidikan vokasi di SMK dapat disesuaikan dengan kebutuhan domestik. Pemerintah daerah lah yang seharusnya memiliki kapasitas untuk menentukan hal-hal seperti ini karena mereka pasti tahu betul keadaan industri dan ekonomi di wilayahnya.

Tag: Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Penulis/Editor: Rosmayanti

Foto: Antara/Risky Andrianto

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6012.350 56.614 616
2 Agriculture 1444.624 20.661 20
3 Mining 1863.510 10.282 47
4 Basic Industry and Chemicals 792.445 13.262 71
5 Miscellanous Industry 1418.243 2.734 45
6 Consumer Goods 2347.362 0.220 49
7 Cons., Property & Real Estate 420.337 3.422 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1092.429 22.357 71
9 Finance 1137.981 14.830 91
10 Trade & Service 810.548 3.800 150
No Code Prev Close Change %
1 POLA 135 228 93 68.89
2 SOSS 1,560 1,950 390 25.00
3 SURE 2,350 2,930 580 24.68
4 RUIS 230 282 52 22.61
5 ARTO 158 190 32 20.25
6 TRUK 126 151 25 19.84
7 NUSA 254 294 40 15.75
8 ISSP 79 91 12 15.19
9 APEX 1,520 1,720 200 13.16
10 HOME 107 118 11 10.28
No Code Prev Close Change %
1 YULE 190 131 -59 -31.05
2 YPAS 690 525 -165 -23.91
3 AKPI 900 780 -120 -13.33
4 SQMI 248 216 -32 -12.90
5 RELI 280 246 -34 -12.14
6 TAMU 2,700 2,400 -300 -11.11
7 TIRA 154 138 -16 -10.39
8 UNIT 282 254 -28 -9.93
9 IDPR 775 700 -75 -9.68
10 HDTX 197 178 -19 -9.64
No Code Prev Close Change %
1 ESTI 108 99 -9 -8.33
2 BBRI 3,410 3,490 80 2.35
3 TLKM 3,910 4,050 140 3.58
4 BBCA 24,175 24,825 650 2.69
5 HMSP 3,480 3,420 -60 -1.72
6 WSKT 1,500 1,530 30 2.00
7 SMGR 10,300 11,000 700 6.80
8 KPAS 585 540 -45 -7.69
9 ERAA 1,725 1,840 115 6.67
10 BBTN 2,300 2,400 100 4.35