Portal Berita Ekonomi Selasa, 22 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 07:17 WIB. WhatsApp - WhatsApp ancam tutup akun penyebar hoaks.
  • 07:16 WIB. Google - Google Maps luncurkan fitur cek kecepatan kendaraan.
  • 07:15 WIB. WhatsApp - WhatsApp batasi pengiriman pesan berantai.
  • 06:30 WIB. Samsung - Samsung Galaxy S10 dikabarkan beri fitur baru dalam notch.
  • 06:08 WIB. Telkom - Telkom dan Moratel akan menandatangani perjanjian penggunaan Palapa Ring Barat.
  • 06:06 WIB. ADHI - ADHI berniat menambah kepemilikan saham di PT Jakarta Tollroad Development.
  • 06:06 WIB. Mandiri - Selain proyek pemerintah, Mandiri mengincar debitur korporasi swasta.
  • 06:04 WIB. Mandiri - Mandiri mengarahkan sebagian besar kredit investasi melalui skema sindikasi.
  • 06:03 WIB. BUMN - Bulog dan PTPN III akan ekspansi ke pasar ekspor.
  • 21:51 WIB. Mandiri - Sekitar 600 investor dan pelaku bisnis dari dalam dan luar negeri akan menghadiri MIF 2019.
  • 21:48 WIB. Holding BUMN - Pembentukan holding masih menunggu inisiatif Kementerian BUMN.
  • 19:46 WIB. BNI - BNI mengelola dana wealth management sebesar Rp128,5 triliun di tahun 2018.
  • 19:45 WIB. BNI - Komposisi transaksi melalui e-channel BNI sudah mencapai sekitar 92%.
  • 19:35 WIB. WIKA - WIKA akan melakukan penawaran IPO melalui WIKA Realty dengan target proceeds sekitar Rp2 trliun.
  • 19:23 WIB. WIKA - WIKA menganggarkan capex Rp715 miliar untuk pengembangan kawasan dan TOD 2019.

Peredaran Ponsel Black Market Rugikan Negara Hingga Rp1 Triliun per Tahun

Foto Berita Peredaran Ponsel Black Market Rugikan Negara Hingga Rp1 Triliun per Tahun
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Maraknya peredaran ponsel Black Market (BM) tak hanya merugikan masyarakat karena tidak mendapat garansi resmi, tetapi juga pemerintah karena tak memperoleh pendapatan dari pajak. Bahkan, berdasarkan pernyataan dari Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto, total kerugian negara akibat peredaran ponsel BM kemungkinan mencapai Rp1 triliun per tahun.

Menurut Anggota Komisi III DPR RI, Taufikul Hadi, permasalahan tersebut berhubungan dengan penegakkan hukumnya. Sementara, regulasi dan normanya sudah cukup memadai.

Senada dengan Taufik, Anggota Komisi XI DPR RI, Eva Kusuma berkata, "Isu tersebut berhubungan dengan integritas hukum. Perlu ada perbaikan operasional regulasi yang telah berlaku."

Selain perbaikan operasional, Eva menambahkan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus memiliki akses terhadap data barang yang masuk ke Indonesia. Untuk bisa mendapatkan akses tersebut, DJP memerlukan komitmen yang baik dengan penyuplai data.

"Seharusnya, DJP tak hanya menangani di pintu masuk Indonesia, tetapi lebih ke hilir. Misalnya, kalau barang datang dari China, DJP sudah menampakkan diri di sana. Menurut saya, yang missing link itu ada di Singapura, Hongkong, Guangzhuo," ujar Eva lagi.

Ketua Umum Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia, Ali Soebroto juga berpendapat, secara sistem, perangkat hukum di Indonesia mengenai barang impor sudah kuat. Ia berkata, aneh jika masih ada barang ilegal yang masuk ke Indonesia.

"Dari operasionalnya, sudah pasti tidak boleh ada barang masuk. Dengan regulasi yang ada, barang jadi yang dapat masuk ke Indonesia hanya perangka 2G dan 3G, itu pun harus mendapat rekomendasi dari Kementerian Perindustrian," jelas Ali.

Namun, ternyata realitanya tidak seperti itu. Ali mengatakan, ia sempat berdiskusi dengan Dirjen Beacukai dan mendapai hasil, masih banyak barang yang masuk secara tidak resmi. Sampai saat ini, masih ada ponsel Black Market sebesar 20% yang beredar di pasaran. Data tersebut ia dapatkan dari lembaga survei di luar negeri.

"Kami selaku asosiasi mengusulkan untuk membuat neraca agar dapat mengetahui jumlah produksi, jumlah impor, dan jumlah penjualan. Kalau data dari semua kementerian terkait dipublikasikan, kita dapat melihat gap dari data 20% itu supaya bisa ditindaklanjuti," papar Ali.

Ia menambahkan, berdasarkan diskusinya dengan Dirjen Beacukai, besar kemungkinan ponsel BM yang masih beredar di masyarakat adalah hasil dari physical smuggling. Ponsel-ponsel tersebut diselundupkan secara ilegal melalui pengiriman laut.

Tag: Ponsel ilegal, Black Market

Penulis: Tanayastri Dini Isna

Editor: Rosmayanti

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6450.834 2.678 627
2 Agriculture 1642.122 58.830 21
3 Mining 1896.174 15.254 47
4 Basic Industry and Chemicals 890.201 0.505 71
5 Miscellanous Industry 1423.572 -19.807 46
6 Consumer Goods 2599.505 -7.787 51
7 Cons., Property & Real Estate 465.509 -6.115 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1154.795 5.554 71
9 Finance 1239.207 4.959 91
10 Trade & Service 794.825 -2.264 155
No Code Prev Close Change %
1 NATO 175 236 61 34.86
2 CLAY 306 382 76 24.84
3 SQMI 382 476 94 24.61
4 YPAS 575 710 135 23.48
5 HEXA 2,920 3,600 680 23.29
6 BNLI 705 855 150 21.28
7 VOKS 250 300 50 20.00
8 INRU 785 910 125 15.92
9 KMTR 334 382 48 14.37
10 DSSA 15,600 17,825 2,225 14.26
No Code Prev Close Change %
1 MTSM 206 157 -49 -23.79
2 AGRS 490 402 -88 -17.96
3 PADI 1,090 920 -170 -15.60
4 CANI 248 210 -38 -15.32
5 NAGA 280 240 -40 -14.29
6 SKYB 160 142 -18 -11.25
7 AKSI 394 350 -44 -11.17
8 PLIN 3,400 3,040 -360 -10.59
9 KIOS 2,000 1,790 -210 -10.50
10 MYTX 105 94 -11 -10.48
No Code Prev Close Change %
1 HOME 150 144 -6 -4.00
2 BUMI 174 174 0 0.00
3 ERAA 2,310 2,240 -70 -3.03
4 BNLI 705 855 150 21.28
5 PNLF 296 296 0 0.00
6 ASII 8,475 8,325 -150 -1.77
7 BHIT 69 68 -1 -1.45
8 BBRI 3,820 3,800 -20 -0.52
9 SSMS 1,205 1,210 5 0.41
10 INDY 2,180 2,130 -50 -2.29