Portal Berita Ekonomi Minggu, 18 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief

Tertibkan Peredaran Ponsel Ilegal, Kemenkominfo Susun Regulasi IMEI

Foto Berita Tertibkan Peredaran Ponsel Ilegal, Kemenkominfo Susun Regulasi IMEI
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kemenkominfo tengah menyusun jalan keluar yang lebih efektif untuk menertibkan peredaran ponsel ilegal (Black Market/BM) dengan membuat regulasi mengenai pengendalian IMEI. Melalui pengendalian itu, perangkat yang tidak memenuhi persyaratan teknis (ilegal) tidak akan bisa menggunakan jaringan telekomunikasi seluler.

Direktur Standardisasi Perangkat dan Informatika Kemenkominfo, Mochamad Hadiyana mengatakan, pada kontrol IMEI, akan ada sistem yang dapat mengidentifkasi, meregistrasi, dan memblokir perangkat komunikasi menggunakan identitas mereka. Identitas tersebut akan dicatat ke database Kementerian Peindustrian, kemudian disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

"Skemanya adalah membuat produk ilegal tersebut tidak bisa digunakan dalam jaringan komunikasi, sehingga konsumen tidak akan membeli perangkat tersebut lagi," ujar Hadiyana.

Data pengguna tersebut akan diolah dan dikelompokkan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan. Perangkat yang tidak memenuhi syarat akan masuk ke golongan yang di-blacklist dan daftarnya akan diserahkan ke pihak operator untuk diblokir jaringannya.

Menurut Hadiyana, meskipun regulasinya sudah diberlakukan, tapi operator tak bisa mengeksekusi, maka regulasi tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pihak operator memiliki peran penting dalam kontrol IMEI. Kemenkominfo tengah berdiskusi dengan para operator agar siap dengan perangkat yang mendukung sistem identifikasi, registrasi, dan pengendalian IMEI.

"Kami melakukan sertifikasi terhadap perangkat dengan merujuk pada spesifikasi teknis. Khusus untuk perangkat 4G, kami melihat ketentuan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri). Perangkat yang sudah memenuhi spesifikasi teknis, diberi sertifikat SPPI karena kami berada di bawah Dirjen Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika," papar Hadiyana.

Menurut Hadiyana, mengacu pada Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999, setiap alat atau perangkat telekomunikasi yang dirakit untuk diperdagangkan wajib memenuhi persyaratan teknis. Oleh karena itu, setiap perangkat ponsel yang beredar di Indonesia harus memenuhi spesifikasi teknis dari Kemenkominfo.

Hadiyana menambahkan, "Sesuai dengan Undang-Undang Telekomunikasi, perangkat yang tidak memenuhi persyaratan teknis, pemasoknya akan diberikan sanksi paling lama satu tahun kurungan penjara dan maksimal membayar denda sebesar Rp100 juta."

Kemenkominfo juga rutin turun ke pasar untuk mengecek perangkat yang belum memiliki sertifikasi untuk kemudian ditertibkan. Meskipun begitu, masih banyak perangkat di pasaran yang belum memenuhi standar sertifikasi, contohnya ada pada situs belanja online.

Tag: Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Black Market

Penulis: Tanayastri Dini Isna

Editor: Rosmayanti

Foto: Reuters/Charles Platiau

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6012.350 56.614 616
2 Agriculture 1444.624 20.661 20
3 Mining 1863.510 10.282 47
4 Basic Industry and Chemicals 792.445 13.262 71
5 Miscellanous Industry 1418.243 2.734 45
6 Consumer Goods 2347.362 0.220 49
7 Cons., Property & Real Estate 420.337 3.422 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1092.429 22.357 71
9 Finance 1137.981 14.830 91
10 Trade & Service 810.548 3.800 150
No Code Prev Close Change %
1 POLA 135 228 93 68.89
2 SOSS 1,560 1,950 390 25.00
3 SURE 2,350 2,930 580 24.68
4 RUIS 230 282 52 22.61
5 ARTO 158 190 32 20.25
6 TRUK 126 151 25 19.84
7 NUSA 254 294 40 15.75
8 ISSP 79 91 12 15.19
9 APEX 1,520 1,720 200 13.16
10 HOME 107 118 11 10.28
No Code Prev Close Change %
1 YULE 190 131 -59 -31.05
2 YPAS 690 525 -165 -23.91
3 AKPI 900 780 -120 -13.33
4 SQMI 248 216 -32 -12.90
5 RELI 280 246 -34 -12.14
6 TAMU 2,700 2,400 -300 -11.11
7 TIRA 154 138 -16 -10.39
8 UNIT 282 254 -28 -9.93
9 IDPR 775 700 -75 -9.68
10 HDTX 197 178 -19 -9.64
No Code Prev Close Change %
1 ESTI 108 99 -9 -8.33
2 BBRI 3,410 3,490 80 2.35
3 TLKM 3,910 4,050 140 3.58
4 BBCA 24,175 24,825 650 2.69
5 HMSP 3,480 3,420 -60 -1.72
6 WSKT 1,500 1,530 30 2.00
7 SMGR 10,300 11,000 700 6.80
8 KPAS 585 540 -45 -7.69
9 ERAA 1,725 1,840 115 6.67
10 BBTN 2,300 2,400 100 4.35