Portal Berita Ekonomi Rabu, 14 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:45 WIB. China - Indonesia ajak China kolaborasi dalam konsep Indo-Pasifik
  • 17:42 WIB. Real Madrid - Solari resmi jadi pelatih tetap Real Madrid.
  • 17:41 WIB. Rohingya - Bertemu di ASEAN, PM Malaysia kritik Suu Kyi soal Rohingya.
  • 17:41 WIB. Palestina - Ratusan warga Palestina di Ramallah protes agresi Israel.
  • 17:41 WIB. Laut China Selatan - Indonesia: CoC Laut China Selatan selesai tahun depan.
  • 17:40 WIB. Perang Dagang - PM China: tak ada pemenang dalam perang dagang dengan AS.
  • 17:36 WIB. Rusia - Rusia tawarkan penjualan pesawat ke Malaysia.
  • 17:36 WIB. Yaman - Kepala bantuan PBB serukan gencatan senjata di Yaman.
  • 17:36 WIB. Irak - PBB akan restorasi benteng Kirkuk Irak, barak Ottoman.
  • 17:35 WIB. Israel - Hamas: Kami beri pelajaran serius ke Israel.
  • 17:35 WIB. Gaza - DPR minta Indonesia ajukan resolusi soal Gaza.
  • 16:47 WIB. Garuda - Garuda Indonesia Group ambil alih operasional Sriwijaya Air per 9/11/2018.
  • 16:37 WIB. PLN - Danai pembangunan gardu induk dan transmisi di regional Jawa Bagian Tengah, PLN terima pinjaman Rp4,5 triliun dari sindikasi perbankan nasional.
  • 16:37 WIB. Perbankan - Bank Mandiri siapkan dana Rp2,2 triliun untuk mengembangkan teknologi keuangan. 
  • 16:37 WIB. IHSG - IHSG ditutup menguat 23 poin ke level 5.858,293. 

Inilah ‘Formula’ untuk Hadapi Peredaran Ponsel Black Market di Indonesia

Foto Berita Inilah ‘Formula’ untuk Hadapi Peredaran Ponsel Black Market di Indonesia
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Meskipun pemerintah telah mewajibkan aturan 30% TKDN kepada vendor-vendor yang beroperasi di Indonesia, peredaran ponsel ilegal alias Black Market (BM) hingga kini masih menjadi momok. Perdagangan ponsel ilegal justru semakin banyak dijumpai, baik di pusat perbelanjaan maupun di situs e-commerce. Transaksi jual beli ponsel BM itu bebad dilakukan tanpa tersentuh aparat penegak huku

Ketua Umum Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia, Ali Soebroto, mengatakan salah satu tindakan untuk mengatasi masalah peredaran ponsel BM, melalui kontrol International Mobile Equipment Identity (IMEI). Langkah tersebut merupakan penyelesaian teknis yang memanfaatkan teknologi.

“IMEI itu proses identifikasi dari ponsel, begitu dipasang di semua operator dan tidak dikenal, langsung tidak bisa dipakai perangkatnya. Sebetulnya, itu ide sudah lama tetapi masih banyak hambatan untuk menerapkannya,” kata Ali di Jakarta, Selasa (6/11/2018).

Sementara, Direktur Standardisasi Perangkat dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Mochamad Hadiyana, mengatakan regulasi IMEI direncanakan akan diselesaikan pada akhir Desember 2018. Selanjutnya, akan dilakukan sosialisasi pada 2019 mendatang.

“Kami akan usahakan untuk menyelesaikan regulasinya pada akhir Desember 2018. Untuk saat ini, kami sedang berdiskusi dengan para operator agar siap dengan perangkat yang support sistem identifikasi, registrasi, dan pengendalian IMEI,” kata Hadiyana.

Solusi lain untuk menindak tegas peredaran ponsel BM adalah operasi pasar. Kementerian Perdagangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan pihak yang dapat mengadakan operasi pasar itu. Ali kemudian berkata, operasi pasar harus dilakukan secara keseluruhan dan harus sampai selesai. Jika ada yang melanggar, harus ditindak.

“Tidak banyak operasi pasar, pada akhir kepemimpinan Pak Gita Wirjawan pernah dilakukan operasi tersebut dan ia menyaksikan sendiri, banyak sekali produk yang tidak memenuhi standar, berarti ilegal. Hingga hari ini tidak ada tindakan hukum. Jadi, tanggung penegakkan operasi pasarnya. Kalau mau dilakukan, harus sampai selesai, kalau ada yang melanggar harus ditindak,” jelas Ali kepada Warta Ekonomi.

Selain operasi pasar, peredaran ponsel BM juga dapat dicegah dengan penjagaan pelabuhan-pelabuhan yang dilakukan pihak beacukai. Namun, karena Indonesia memiliki perairan yang luas, proses pengejaran terhadap penyelundup di laut sedikit mengalami kesulitan.

“Mereka punya kapal yang kecepatannya lebih tinggi dari kapal milik kita sehingga sulit untuk mengejar. Oleh karena itu, pencegahannya dapat dilakukan di pasar. Di sana ada perangkat hukum dan proses identifikasi barang lebih mudah. Kalau sudah ketahuan tidak legal, harus ditindak sampai ke akarnya. Kalau sudah begitu, pasti timbul efek jera, meskipun butuh kerja keras,” papar Ali lagi.

Ali menyebutkan, untuk saat ini pasar BM di Indonesia masih sebesar 20%. Misalnya, bila pasar Indonesia bernilai 60 juta, artinya sebesar 12 juta merupakan BM.

“Kalau barang tidak distandardisasi (ilegal), tidak bayar PPn sebesar 10%. Keuntungan 12 juta dari BM itu kalau bayar 10% PPn artinya 1 juta, kalau keuntungannya 12 triliun berarti 1 triliun kerugiannya,” katanya.

Oleh karena itu, Ali mengusulkan kepada pemerintah untuk mengatasi hal tersebut dengan menggunakan pengendalian neraca. Dengan begitu, pemerintah dapat mengetahui jumlah produksi dan jumlah penjualan dan memastikan semua data cocok sehingga secara otomatis bila ada barang BM dapat segera ditindaklanjuti.

“Dengan begitu kita pun tahu yang diproduksi jumlahnya berapa? Yang berada di pasar berapa? Kalau dianalogikan, kasus beras yang baru-baru ini diperbincangkan itu terjadi karena tidak pernah dibuatkan neraca sehingga datanya tidak benar. Jangan sampai kasus ponsel BM mengalami hal serupa,” kata Ali lagi.

Tag: Black Market, Ponsel ilegal

Penulis: Tanayastri Dini Isna

Editor: Kumairoh

Foto: Unsplash/Rawpixel

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,953.45 3,913.79
British Pound GBP 1.00 19,296.98 19,098.51
China Yuan CNY 1.00 2,136.68 2,115.36
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,829.00 14,681.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,703.57 10,595.28
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,893.36 1,874.39
Dolar Singapura SGD 1.00 10,740.98 10,632.24
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,759.74 16,589.53
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.14 3,499.64
Yen Jepang JPY 100.00 13,025.03 12,891.64

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5858.293 23.095 615
2 Agriculture 1411.127 -32.663 20
3 Mining 1857.209 -4.113 47
4 Basic Industry and Chemicals 773.140 27.129 71
5 Miscellanous Industry 1364.717 23.298 45
6 Consumer Goods 2299.221 20.658 49
7 Cons., Property & Real Estate 410.574 -3.603 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1041.152 -17.914 71
9 Finance 1105.944 2.470 90
10 Trade & Service 799.593 0.330 150
No Code Prev Close Change %
1 SURE 1,510 1,885 375 24.83
2 DEAL 282 352 70 24.82
3 SOSS 1,250 1,560 310 24.80
4 YPAS 492 595 103 20.93
5 BBLD 402 482 80 19.90
6 GLOB 150 178 28 18.67
7 PSDN 180 210 30 16.67
8 RIGS 206 238 32 15.53
9 LPPS 95 108 13 13.68
10 KKGI 350 394 44 12.57
No Code Prev Close Change %
1 HDTX 216 166 -50 -23.15
2 DUTI 5,350 4,280 -1,070 -20.00
3 GMTD 15,900 12,725 -3,175 -19.97
4 IBST 9,800 8,000 -1,800 -18.37
5 TAMU 2,750 2,430 -320 -11.64
6 ATIC 905 805 -100 -11.05
7 TIRA 157 142 -15 -9.55
8 KONI 172 156 -16 -9.30
9 MYTX 121 110 -11 -9.09
10 LSIP 1,120 1,025 -95 -8.48
No Code Prev Close Change %
1 TKIM 11,150 12,325 1,175 10.54
2 PTBA 4,650 4,880 230 4.95
3 SRIL 366 366 0 0.00
4 WSKT 1,515 1,420 -95 -6.27
5 LPPF 4,790 4,550 -240 -5.01
6 HMSP 3,300 3,370 70 2.12
7 DEAL 282 352 70 24.82
8 TLKM 3,830 3,750 -80 -2.09
9 INKP 11,025 11,700 675 6.12
10 BHIT 78 78 0 0.00