Portal Berita Ekonomi Rabu, 14 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:45 WIB. China - Indonesia ajak China kolaborasi dalam konsep Indo-Pasifik
  • 17:42 WIB. Real Madrid - Solari resmi jadi pelatih tetap Real Madrid.
  • 17:41 WIB. Rohingya - Bertemu di ASEAN, PM Malaysia kritik Suu Kyi soal Rohingya.
  • 17:41 WIB. Palestina - Ratusan warga Palestina di Ramallah protes agresi Israel.
  • 17:41 WIB. Laut China Selatan - Indonesia: CoC Laut China Selatan selesai tahun depan.
  • 17:40 WIB. Perang Dagang - PM China: tak ada pemenang dalam perang dagang dengan AS.
  • 17:36 WIB. Rusia - Rusia tawarkan penjualan pesawat ke Malaysia.
  • 17:36 WIB. Yaman - Kepala bantuan PBB serukan gencatan senjata di Yaman.
  • 17:36 WIB. Irak - PBB akan restorasi benteng Kirkuk Irak, barak Ottoman.
  • 17:35 WIB. Israel - Hamas: Kami beri pelajaran serius ke Israel.
  • 17:35 WIB. Gaza - DPR minta Indonesia ajukan resolusi soal Gaza.

Soroti Pembangunan Pelindo II, FPPI Minta Sistem Outsourcing Dihapuskan 

Foto Berita Soroti Pembangunan Pelindo II, FPPI Minta Sistem Outsourcing Dihapuskan 
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Sekelompok masyarakat dan pekerja mengatasnamakan sebagai Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor pusat PT Pelabuhan Indonesia II, di Pos 9, Pelabuhan Tanjung Priuk, Kami (8/11/2018). Aksi melibatkan sekitar 200 masa berlangsung mulai pukul 09.00 hingga puku 11.00 WIB. 

Dalam orasinya mereka menyebut pelabuhan terbesar di Indonesia itu dikelola dengan tidak baik sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara. Pembangunan pelabuhan dengan pinjaman asing mencapai Rp20,8 tiliun dinilai tidak ada urgensinya. 

Nova Sofyan Hakim, Ketua FPPI mengingatkan, pengelolaan Pelabuhan Nasional itu menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia. Maka dalam pengelolaannya harus dilakukan dengan berlandaskan semangat konstitusi bukannya liberalisasi asing yang membahayakan kedaulatan dan hilangnya potensi ekonomi nasional. 

“Pengelolaan Pelabuhan secara konstitusional adalah semangat nasionalisme yang murni. Pelabuhan gerbang ekonomi yang tata kelolanya berdampak langsung kepada rakyat dan pekerja pelabuhan itu sendiri. Negara wajib hadir tanpa kompromi,” tegas Nova. 

Menurut Nova, pinjaman dana pembangunan ke asing dengan tempo 20 tahun itu justru menghilangkan potensi ekonomi dan kedaulatan atas aset strategis nasional. Pinjaman asing Rp 20,8 trilyun untuk pembangunan pelabuhan juga sempat menganggur selama 3 tahun, sementara negara harus membayar bunga hutang yang tidak produktif tersebut.

“Dampak sosial yang kami rasakan atas kebijakan itu, kami para pekerja malah di-PHK massal dan pola outsourcing,” bebernya. 

Masih menurut Nova, seharusnya pemerintah mengelola pelabuhan secara konstitusi dan berdaulat, sehingga potensi ekonomi nasional akan lebih baik di masa datang. Para pekerja pelabuhan juga ibarat terdepan penjaga kedaulatan negara dan amanat konstitusi itu. Dengan demikian masa depan pelabunan Indonesia ke depan menjadi lebih baik. 

“Karena itu kami ingin hak kami sebagai pekerja pelabuhan dipenuhi, sistem outsourcing kami minta dihilangkan,” pintanya.

Tag: PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) - Pelindo II, Demonstrasi

Penulis: Agus Aryanto

Editor: Vicky Fadil

Foto: FPPI

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,953.45 3,913.79
British Pound GBP 1.00 19,296.98 19,098.51
China Yuan CNY 1.00 2,136.68 2,115.36
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,829.00 14,681.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,703.57 10,595.28
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,893.36 1,874.39
Dolar Singapura SGD 1.00 10,740.98 10,632.24
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,759.74 16,589.53
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.14 3,499.64
Yen Jepang JPY 100.00 13,025.03 12,891.64

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5858.293 23.095 615
2 Agriculture 1411.127 -32.663 20
3 Mining 1857.209 -4.113 47
4 Basic Industry and Chemicals 773.140 27.129 71
5 Miscellanous Industry 1364.717 23.298 45
6 Consumer Goods 2299.221 20.658 49
7 Cons., Property & Real Estate 410.574 -3.603 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1041.152 -17.914 71
9 Finance 1105.944 2.470 90
10 Trade & Service 799.593 0.330 150
No Code Prev Close Change %
1 SURE 1,510 1,885 375 24.83
2 DEAL 282 352 70 24.82
3 SOSS 1,250 1,560 310 24.80
4 YPAS 492 595 103 20.93
5 BBLD 402 482 80 19.90
6 GLOB 150 178 28 18.67
7 PSDN 180 210 30 16.67
8 RIGS 206 238 32 15.53
9 LPPS 95 108 13 13.68
10 KKGI 350 394 44 12.57
No Code Prev Close Change %
1 HDTX 216 166 -50 -23.15
2 DUTI 5,350 4,280 -1,070 -20.00
3 GMTD 15,900 12,725 -3,175 -19.97
4 IBST 9,800 8,000 -1,800 -18.37
5 TAMU 2,750 2,430 -320 -11.64
6 ATIC 905 805 -100 -11.05
7 TIRA 157 142 -15 -9.55
8 KONI 172 156 -16 -9.30
9 MYTX 121 110 -11 -9.09
10 LSIP 1,120 1,025 -95 -8.48
No Code Prev Close Change %
1 TKIM 11,150 12,325 1,175 10.54
2 PTBA 4,650 4,880 230 4.95
3 SRIL 366 366 0 0.00
4 WSKT 1,515 1,420 -95 -6.27
5 LPPF 4,790 4,550 -240 -5.01
6 HMSP 3,300 3,370 70 2.12
7 DEAL 282 352 70 24.82
8 TLKM 3,830 3,750 -80 -2.09
9 INKP 11,025 11,700 675 6.12
10 BHIT 78 78 0 0.00