Portal Berita Ekonomi Rabu, 21 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 12:58 WIB. IHSG - Mengakhiri perdagangan sesi I, IHSG melemah 0,94% atau 56.76 poin ke level Rp5,948.54
  • 12:48 WIB. Bijih Emas - BRMS rencanakan mulai produksi bijih emas dari proyek Citra Palu Minerals di tahun 2020.
  • 12:48 WIB. Produksi - Tahun 2021, BRMS targetkan produksi sebesar 250 ton bijih per tahun.
  • 12:48 WIB. Belanja Modal - Kembangkan proyek Dairi Prima Mandiri, BRMS dan NFC China anggarkan belanja modal US$350 juta.
  • 12:48 WIB. Divestasi - Bumi Resources Minerals divestasi 51% saham Dairi Prima Mineral kepada NFC China. 
  • 12:47 WIB. ACES - Ace Hardware membuka gerai baru di Plaza Buaran hari ini.
  • 11:24 WIB. AP II - AP II menghadirkan fitur notification dalam Indonesia Airports Apps (IA App).
  • 11:02 WIB. Anggara - Grasi diberikan jika pidana dijatuhi lebih dari dua tahun.
  • 11:02 WIB. Anggara - Baiq Nuril hanya dipidana selama 6 bulan dan dengan Rp500 juta.
  • 11:00 WIB. Anggara - Harusnya Presiden Jokowi berikan Baiq Nuril amnesti bukan grasi.
  • 10:58 WIB. BPN Prabowo-Sandi - Memilih dan mengikuti kebijakan Soeharto itu hal Partai Berkarya.
  • 10:58 WIB. Arief Poyuono - Jika pencopotan Budi Gunawan tak direspon, bakal mengerahkan seluruh karyawan BUMN ke kantor BIN.
  • 10:58 WIB. BPN Prabowo-Sandi - Usulan jargon Soeharto itu hanya versi Partai Berkarya.
  • 10:57 WIB. Arief Poyuono - Kami protes pernyataan BIN soal masjid lingkungan swasta yang terpapar radikalisme.
  • 10:57 WIB. Arief Poyuono - Presiden Jokowi harus mencopot Kepala BIN, Budi Gunawan.

Dorong Tata Kelola Perusahaan Baik, ASDP Indonesia Gandeng Jamdatun

Foto Berita Dorong Tata Kelola Perusahaan Baik, ASDP Indonesia Gandeng Jamdatun
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) melangsungkan kerja sama dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) untuk mendorong tata kelola perusahaan yang baik.

Kerja sama itu dituangkan dalam kesepakatan bersama yang merupakan wujud nyata dukungan Korps Adhyaksa terhadap pelaksanaan kegiatan usaha ASDP yang tidak hanya berorientasi pada aspek bisnis, tetapi juga wajib melakukan pengelolaan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

"Pendampingan hukum yang diberikan jaksa pengacara negara kepada ASDP merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 yang menugaskan jaksa agung melakukan pendampinga atau pertimbangan hukum, antara lain kepada BUMN, dengan mengutamakan pencegahan (preventif) guna mengurangi penyimpangan, sehingga di sisi lain akan meningkatkan kepatuhan perusahaan pada regulasi yang ada," kata Jamdatun, Loeke Larasati, Kamis (8/11/2018).

Sebagai salah satu perpanjangan tangan pemerintah dalam melaksanakan tugas layanan perintis, ASDP bertanggung jawab menyediakan transportasi penyeberangan yang aman, nyaman, dan terjangkau di seluruh Indonesia, termasuk daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, ASDP tentunya membutuhkan pertimbangan hukum berupa pendapat hukum (legal opinion) dan pendampingan hukum (legal assistant), serta audit hukum (legal audit). Oleh karena itu, sinergi dengan kejaksaan, khususnya Jamdatun diharapkan mampu menghindari permasalahan hukum bidang perdata dan tata usaha negara.

"Kerja sama ini sangat penting dalam mendukung kegiatan usaha ASDP terutama dalam penyediaan layanan jasa angkutan penyeberangan dan pengelola pelabuhan penyeberangan untuk penumpang, kendaraan, dan barang yang andal. Selain itu, juga untuk memastikan peningkatan kepatuhan ASDP dalam pengelolaan perusahaan yang sesuai dengan peraturan (prinsip GCG)," jelas Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi.

Dalam Undang-undang, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan memiliki wewenang untuk memberikan ketiga pertimbangan hukum yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan.

Selain itu, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan dapat memberikan bantuan hukum (nonlitigasi dan litigasi) dan tindakan hukum lain untuk menyelamatkan dan memulihkan keuangan atau kekayaan negara. Kedua instansi juga sepakat untuk meningkatkan kompetensi teknis para pihak melalui lokakarya (workshop), seminar, dan sosialisasi.

Tag: PT ASDP Indonesia Ferry

Penulis: Bambang Ismoyo

Editor: Rosmayanti

Foto: PT ASDP Indonesia Ferry

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Sep
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Oct
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10