Portal Berita Ekonomi Minggu, 21 Juli 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 04:48 WIB. Bir - Rencana Asahi beli Anheuser-Busch InBev akan perkuat pasar bir premium
  • 23:09 WIB. Oil - Brent crude futures settled 54 cents higher at $62.47 a barrel. 
  • 23:09 WIB. Oil - West Texas Intermediate crude futures rose 33 cents to end the session at $55.63 a barrel.
  • 22:04 WIB. Pesawat - Australia dan Selandia Baru meng-gronded Gippsland GA8 Airvan setelah kecelakaan di Swedia.
  • 21:11 WIB. China - China akan membuka sektor finansial untuk menarik investasi asing.
  • 20:17 WIB. Ontario - Ford akan mem-PHK 200 tenaga kerja di pabrik Kanada.
  • 19:25 WIB. Penerbangan - China Southern Airlines diinjeksi modal US$4 miliar.
  • 18:34 WIB. Mandiri - Layanan Bank Mandiri kembali normal.
  • 18:15 WIB. Olimpiade - Beijing sudah sediakan 5G di tempat-tempat untuk Olimpiade Musim Dingin 2022
  • 18:11 WIB. 5G - Beijing telah bangun 5.285 BTS 5G sampai Juni
  • 17:21 WIB.  Indonesia Open - Marcus/Kevin akan menghadapi Ahsan/Hendra di final.
  • 16:49 WIB. Golkar - Luhut ingin Airlangga dan Bamsoet tetap jaga soliditas.
  • 15:41 WIB. China - Toyota Motors bekerjasama dengan BYD akan produksi mobil listrik di China
  • 15:32 WIB. Asia Tenggara - Lebih dari 35 venture capital fokus garap Asia Tenggara
  • 14:04 WIB. Korea-Jepang - Trump mengatakan Presiden Korea Selatan meminta tolong untuk menyelesaikan urusan dengan Jepang.

Pengusaha Hotel dan Restoran Tuntut Pemerintah Lakukan Deregulasi

Pengusaha Hotel dan Restoran Tuntut Pemerintah Lakukan Deregulasi - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Beberapa peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dinilai menghambat pertumbuhan industri pariwisata dan perhotelan. Untuk itu, para pelaku industri mendesak pemerintah untuk segera melakukan deregulasi agar bisa mendorong kemajuan bisnis di industri penghasil devisa kedua di negeri ini.

Maulana Yusran, Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengatakan, ada beberapa kebijakan dan perundang-undangan yang selama ini menghambat daya saing industri pariwisata. Di antaranya adalah kebijakan pajak dan retribusi daerah, bentuk perizinan yang tidak lagi sesuai dengan dinamika industri, pemanfaatan sumber daya air, tingginya biaya untuk sertifikasi usaha, dan masalah hak cipta.

“Ujungnya adalah daya saing sebenarnya. Kalau bicara masalah regulasi ini sangat penting terhadap daya saing karena regulasi ini paling banyak mengeluarkan biaya bagi pengusaha. Ini beberapa poin yang kita lihat,” ujar Maulana, yang akrab dipanggil Alan, saat berbicara dalam sesi diskusi di pameran industri perhotelan The Hotel Week Indonesia 2018 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (8/11/2018).

Banyak pelaku di industri ini menilai, mereka tengah menghadapi berbagai tantangan mulai dari room oversupply (jumlah kamar berlebih), digital disruption (tantangan dari serbuan digital), kompetisi harga, hingga kekisruhan dalam sertifikasi profesi.

The Hotel Week, yang merupakan acara tahunan, kali ini menghadirkan Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Kawasan Wisata Kemenpar RI, Anang Sutono, Deputi Bidang SDA dan Jasa Kemenko Maritim Agung Kuswandono, dan para eksekutif di industri perhotelan, termasuk PHRI, Indonesia Hotel General Manager Association (IHGMA), dan industri terkait lainnya.

Alan mengatakan pengusaha perhotelan mengeluhkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 55 tahun 2016 tentang Pajak Daerah dan Detribusi Daerah (PDRD) yang menetapkan bahwa complimentary/free of charge di hotel dan restoran juga dikenakan pajak.

Mereka juga mengeluhkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah, yang merupakan dasar hukum yang mengatur tentang pajak hiburan, dengan tarif pajak daerah maksimal mencapai 75%.

“Ini kan (daerah) supaya cepat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akhirnya konsumen yang terkena,” ujarnya.

Alan mengatakan menurut pelaku industri, jenis serta pengelompokan untuk jasa akomodasi dan restoran sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika di industri ini.

“Misalnya dulu kita mengenal ada hanya satu jenis akomodasi, yakni hotel. Jaman sekarang yang namanya akomodasi itu ada hotel, kondotel, vila, rumah wisata, homestay, dan lain-lain. Makanya gak cocok lagi disebut pajak hotel, seharusnya disebut pajak akomodasi. Pajak restoran pun seperti itu, harusnya diubah menjadi pajak makanan dan minuman, karena kan penyedia jasa makanan dan minuman bukan hanya restoran, tapi ada cafe, dan lain-lain,” kata Alan.

Pelaku usaha perhotelan juga khawatir dengan pembahasan antara Pemerintah dan DPR terkait RUU Sumber Daya Air. Pelaku industri perhotelan menilai RUU ini, jika gol akan membangun ketidak pastian usaha, lantaran mencapur adukkan pengelolaan sumber daya air sebagai fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Dalam draft RUU ini, prioritas utama penggunaan SDA untuk kegiatan usaha diberikan kepada: BUMN, BUMD, BUMDes, Kebutuhan pokok dan pertanian, baru terakhir swasta.

“Pemberian izin pengggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha kepada pihak swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat,” ujar Alan.

Alan juga menggaris bawahi bahwa kebijakan sertifikasi usaha, yang dinilai mahal, sedangkan pengawasan terhadap pelaksanaan yang lemah, sangat memberatkan pemilik hotel. Dalam presentasinya, Waketum PHRI ini membahas UU 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sering menjadi masalah buat operator hotel, karena sering terjadi konflik yang berujung hukum, misalnya masalah nonton bareng untuk siaran tertentu.

Solusi menderegulasi retribusi daerah itu, ujar Alan, seharusnya pemerintah pusat hingga tingkat dua kompak.

"Pasalnya, pemerintah provinsi sudah mendergulasi, tapi pemerintah di bawahnya tidak mau," sesal Alan.

Keluhan Alan disambut baik oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Djohan. Dia tidak hanya menjanjikan deregulasi kepada pengusaha, namun menjamin akan memberikan insentif agar industri perhotelan dan wisata semakin maju di daerahnya.

Tag: Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)

Penulis: Ning Rahayu

Editor: Kumairoh

Foto: Ning Rahayu

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,728.00 3,690.58
British Pound GBP 1.00 17,543.07 17,366.04
China Yuan CNY 1.00 2,037.30 2,016.90
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,983.00 13,843.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,884.58 9,784.23
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,789.94 1,771.79
Dolar Singapura SGD 1.00 10,307.39 10,202.68
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,750.45 15,588.60
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,403.02 3,366.49
Yen Jepang JPY 100.00 13,003.81 12,872.42

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6456.539 53.245 652
2 Agriculture 1359.948 0.169 21
3 Mining 1656.555 1.125 49
4 Basic Industry and Chemicals 836.222 20.201 72
5 Miscellanous Industry 1262.035 -2.850 49
6 Consumer Goods 2419.754 33.936 53
7 Cons., Property & Real Estate 497.831 2.310 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1241.954 8.326 74
9 Finance 1325.581 8.757 91
10 Trade & Service 819.503 2.647 163
No Code Prev Close Change %
1 POLU 1,260 1,575 315 25.00
2 PAMG 416 520 104 25.00
3 GLOB 505 630 125 24.75
4 PICO 486 605 119 24.49
5 KIOS 520 630 110 21.15
6 FUJI 123 143 20 16.26
7 ASBI 340 384 44 12.94
8 ARKA 1,035 1,165 130 12.56
9 TMPO 162 180 18 11.11
10 IKBI 274 298 24 8.76
No Code Prev Close Change %
1 KBLV 436 390 -46 -10.55
2 KAYU 498 448 -50 -10.04
3 IIKP 62 57 -5 -8.06
4 SRAJ 310 286 -24 -7.74
5 SAPX 745 690 -55 -7.38
6 MINA 1,400 1,300 -100 -7.14
7 NICK 266 248 -18 -6.77
8 PBSA 760 710 -50 -6.58
9 TNCA 324 304 -20 -6.17
10 DSFI 135 127 -8 -5.93
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 350 352 2 0.57
2 BHIT 81 85 4 4.94
3 MNCN 1,365 1,435 70 5.13
4 IPTV 242 248 6 2.48
5 BPTR 97 104 7 7.22
6 POSA 214 204 -10 -4.67
7 BDMN 4,840 5,100 260 5.37
8 ANTM 950 940 -10 -1.05
9 LPKR 278 284 6 2.16
10 BBRI 4,450 4,480 30 0.67