Pengamat: Jokowi Jangan Emosi saat Kampanye

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menyarankan sebaiknya gaya komunikasi yang dilakukan petahana Presiden Joko Widodo tidak "menyerang" atau menanggapi serius. "Bila mengacu pada teori fungsi kampanye, seharusnya Jokowi 'acclaim', mempromosikan diri atau minimal 'defense', bertahan bukan ikut 'attack' atau menyerang, " kata Hendri Satrio di Jakarta, Jumat.

Kondisi ini menurutnya kemungkinan terjadi karena tiga hal, pertama Jokowi terpengaruh "buzzer", pembisiknya sehingga terpancing keluar. Kedua, kubu Jokowi panik sehingga memaksakan diri keluar karena percaya bahwa pertahanan terbaik adalah menyerang. "Ketiga, atau memang aslinya gaya komunikasi politik Jokowi yang agresif sehingga memang inginnya muncul di permukaan," kata Hendri.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan politik dan pesta demokrasi itu sudah semestinya disambut dan dihinggapi rasa gembira oleh masyarakat Indonesia, bukan untuk menakut-nakuti.

Presiden melihat bahwa sekarang ini banyak politikus yang pandai memengaruhi masyarakat, namun yang amat disayangkan olehnya, para pelaku politik cenderung tidak memandang etika berpolitik dan keberadaban.

"Coba kita lihat politik dengan propaganda menakutkan, membuat ketakutan dan kekhawatiran. Setelah takut, yang kedua membuat sebuah ketidakpastian. Masyarakat emang digiring untuk ke sana. Dan yang ketiga, masyarakat akan menjadi ragu-ragu," kata Presiden saat acara penyerahan sertifikat hak atas tanah untuk masyarakat Kabupaten Tegal. Presiden memiliki satu istilah khusus untuk menggambarkan perilaku berpolitik tak beretika yang menebar ketakutan dan kekhawatiran di tengah masyarakat.

Berangkat dari mitos Jawa mengenai makhluk halus, ia menyebut hal itu sebagai "politik genderuwo", politik yang menakut-nakuti.

"Cara-cara seperti ini adalah cara-cara politik yang tidak beretika. Masak masyarakatnya sendiri dibuat ketakutan? Itu namanya 'politik genderuwo', menakut-nakuti," kata Jokowi seperti yang dirilis oleh Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden,