Portal Berita Ekonomi Minggu, 21 Juli 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:22 WIB. Depok - Pemkot Depok akan membuat perda tentang garasi mobil akibat banyak parkir di tempat umum.
  • 21:25 WIB. Bank Asing - OJK: Indonesia sangat terbuka terhadap kehadiran kalangan perbankan Asean
  • 21:15 WIB. Nasabah -  OJK ingatkan bank harus prioritaskan aspek perlindungan konsumen dan hak nasabah
  • 21:12 WIB. BPJS  - Defisit anggaran BPJS Kes  2019  mencapai Rp 19 triliun.
  • 21:11 WIB. Bank -  OJK minta semua bank terus melakukan review fungsi IT-nya secara berkala
  • 20:46 WIB. Politik - PKB: Usulan Amien Rais bagi kekuasaan 55-45 tidak rasional.
  • 20:29 WIB. Kebakaran - Sekitar 15 hektare lahan gambut di Pekanbaru terbakar.
  • 18:09 WIB. Bank Mandiri - OJK akan panggil Bank Mandiri soal 'saldo yang berubah'.
  • 19:56 WIB. Jakarta  - Pengamat: Kalau penggunaan air tidak diatur, Jakarta akan tenggelam 2050.
  • 18:44 WIB. Otomotif - Yamaha tingkatkan kapasitas produksi double di Filipina untuk tandingi Honda
  • 18:36 WIB. Investasi - China dan Singapura tingkatkan investasi asing di Myanmar
  • 17:28 WIB. Indonesia Open - Jepang  juara umum Indonesia Open 2019 setelah meraih dua gelar.
  • 15:10 WIB. Investor - Perusahaan global private equity sedang mencari dana segar dari Israel, yang sedang kelebihan dana.
  • 14:54 WIB. Bandara - Menhub ingin runaway 3 bisa dioperasikan pada 17 Agustus.

Begini Klarifikasi KPK Soal Saksi Sumber Uang Suap Meikarta

Begini Klarifikasi KPK Soal Saksi Sumber Uang Suap Meikarta - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi mantan Presiden Direktur Lippo Cikarang, Toto Bartholomeus soal sumber uang suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

"Kami klarifikasi dugaan peran yang bersangkutan tentang sumber uang suap tersebut," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Sabtu (10/11/2018).

KPK pada Jumat (9/11) memeriksa Toto sebagai saksi untuk tersangka Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahor (SMN) dalam penyidikan kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

KPK juga mendalami dugaan peran saksi terkait perizinan Meikarta dan pemberian uang ke Pemkab Bekasi oleh para tersangka dalam kasus tersebut.

"Meskipun secara formil saksi tidak lagi menjabat sebagai Presdir, namun kami duga secara materil masih memiliki peran kuat di Lippo Group," ucap Febri.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK masih menelusuri rangkaian proses perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi dari pemeriksaan saksi yang dipanggil dari pihak Pemkab Bekasi maupun Pemprov Jawa Barat.

Sementara saksi yang diperiksa dari pihak Lippo Group, KPK mendalami empat hal. Pertama, bagaimana proses perencanaan hingga pembangunan proyek Meikarta itu dilakukan karena KPK juga sudah melakukan penyitaan sejumlah dokumen perencanaan proyek Meikarta tersebut.

Kedua, sejauh mana kontribusi keuangan dari korporasi dalam hal ini Lippo Group pada proyek tersebut. Ketiga, mendalami sumber dana yang diduga suap terhadap pejabat di Bekasi apakah berasal dari perorangan atau berasal dari korporasi.

Keempat, apakah ada arahan atau perintah dari pejabat-pejabat secara struktural dari pejabat-pejabat yang ada di Lippo Group, misalnya kepada anak-anak perusahaannya soal pemberian uang atau pengurusan-pengurusan proses perizinaan Meikarta ini.

KPK total telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus itu, antara lain Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS), konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ).

Berikutnya Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin (J) dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN).

Selanjutnya, Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT), Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin (NHY), dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi (NR).

Diduga, pemberian terkait dengan izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas total 774 hektare yang dibagi ke dalam tiga fase/tahap, yaitu fase pertama 84,6 hektare, fase kedua 252,6 hektare, dan fase ketiga 101,5 hektare. Pemberian dalam perkara ini, diduga sebagai bagian dari komitmen "fee" fase proyek pertama dan bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp13 miliar, melalui sejumlah dinas, yaitu Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar, dan DPM-PPT.

KPK menduga realisasi pemberiaan sampai saat ini adalah sekitar Rp7 miliar melalui beberapa kepala dinas, yaitu pemberian pada April, Mei, dan Juni 2018.

Adapun keterkaitan sejumlah dinas dalam proses perizinan karena proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit hingga tempat pendidikan sehingga dibutuhkan banyak perizinan, di antaranya rekomendasi penanggulangan kebakaran, amdal, banjir, tempat sampah, hingga lahan makam.

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Meikarta

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Clara Aprilia Sukandar

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,728.00 3,690.58
British Pound GBP 1.00 17,543.07 17,366.04
China Yuan CNY 1.00 2,037.30 2,016.90
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,983.00 13,843.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,884.58 9,784.23
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,789.94 1,771.79
Dolar Singapura SGD 1.00 10,307.39 10,202.68
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,750.45 15,588.60
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,403.02 3,366.49
Yen Jepang JPY 100.00 13,003.81 12,872.42

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6456.539 53.245 652
2 Agriculture 1359.948 0.169 21
3 Mining 1656.555 1.125 49
4 Basic Industry and Chemicals 836.222 20.201 72
5 Miscellanous Industry 1262.035 -2.850 49
6 Consumer Goods 2419.754 33.936 53
7 Cons., Property & Real Estate 497.831 2.310 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1241.954 8.326 74
9 Finance 1325.581 8.757 91
10 Trade & Service 819.503 2.647 163
No Code Prev Close Change %
1 POLU 1,260 1,575 315 25.00
2 PAMG 416 520 104 25.00
3 GLOB 505 630 125 24.75
4 PICO 486 605 119 24.49
5 KIOS 520 630 110 21.15
6 FUJI 123 143 20 16.26
7 ASBI 340 384 44 12.94
8 ARKA 1,035 1,165 130 12.56
9 TMPO 162 180 18 11.11
10 IKBI 274 298 24 8.76
No Code Prev Close Change %
1 KBLV 436 390 -46 -10.55
2 KAYU 498 448 -50 -10.04
3 IIKP 62 57 -5 -8.06
4 SRAJ 310 286 -24 -7.74
5 SAPX 745 690 -55 -7.38
6 MINA 1,400 1,300 -100 -7.14
7 NICK 266 248 -18 -6.77
8 PBSA 760 710 -50 -6.58
9 TNCA 324 304 -20 -6.17
10 DSFI 135 127 -8 -5.93
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 350 352 2 0.57
2 BHIT 81 85 4 4.94
3 MNCN 1,365 1,435 70 5.13
4 IPTV 242 248 6 2.48
5 BPTR 97 104 7 7.22
6 POSA 214 204 -10 -4.67
7 BDMN 4,840 5,100 260 5.37
8 ANTM 950 940 -10 -1.05
9 LPKR 278 284 6 2.16
10 BBRI 4,450 4,480 30 0.67