Portal Berita Ekonomi Selasa, 13 November 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:59 WIB. AP I - AP I menargetkan pembangunan terminal kargo Bandara Ahmad Yani rampung November ini dan digunakan awal Desember 2018.
  • 21:57 WIB. BTN - BTN memperkirakan selama periode promo ini akan ada penambahan pembiayaan KPR dan KPA senilai Rp2,5 triliun.
  • 21:53 WIB. Pertamina - Layanan Go Pertamina dalam aplikasi Go Life pun sampai saat ini masih dalam bentuk "beta".
  • 21:51 WIB. Pertamina - Pertamina masih melakukan uji coba untuk layanan Go Pertamina.
  • 21:46 WIB. BNI - BNI mengatakan saat ini setidaknya sudah 43% realisasi KUR BNI masuk ke sektor produksi.
  • 21:44 WIB. BNI - Tahun depan BNI menargetkan pertumbuhan cash management lebih tinggi 20% dari capaian tahun 2018.
  • 21:43 WIB. BNI - BNI menargetkan jumlah transaksi cash management hingga 94,9 juta kali.
  • 21:32 WIB. Pertamina - Pertamina telah melakukan pengapalan atas penjualan LNG dari Sanga Sanga yang dikelola oleh PHSS.
  • 21:29 WIB. Jiwasraya - Pasca perombakan direksi Jiwasraya, Hexana akan tetap melanjutkan program-program yang sudah dirintis oleh Asmawi.
  • 21:03 WIB. PGN - PGN membukukan pendapatan sebesar US$2,45 miliar sampai Kuartal III 2018.
  • 21:02 WIB. PGN - PGN terus mengupayakan pembangunan infrastruktur gas bumi di daerah
  • 21:01 WIB. JSMR - Jasa Marga menargetkan mengelola 30 Rest Area yang menyediakan lahan khusus bagi para pelaku UMKM.
  • 18:48 WIB. Myanmar - PBB skeptis soal kesiapan Myanmar terima pengungsi Rohingya.

Begini Klarifikasi KPK Soal Saksi Sumber Uang Suap Meikarta

Foto Berita Begini Klarifikasi KPK Soal Saksi Sumber Uang Suap Meikarta
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi mantan Presiden Direktur Lippo Cikarang, Toto Bartholomeus soal sumber uang suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

"Kami klarifikasi dugaan peran yang bersangkutan tentang sumber uang suap tersebut," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Sabtu (10/11/2018).

KPK pada Jumat (9/11) memeriksa Toto sebagai saksi untuk tersangka Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahor (SMN) dalam penyidikan kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

KPK juga mendalami dugaan peran saksi terkait perizinan Meikarta dan pemberian uang ke Pemkab Bekasi oleh para tersangka dalam kasus tersebut.

"Meskipun secara formil saksi tidak lagi menjabat sebagai Presdir, namun kami duga secara materil masih memiliki peran kuat di Lippo Group," ucap Febri.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK masih menelusuri rangkaian proses perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi dari pemeriksaan saksi yang dipanggil dari pihak Pemkab Bekasi maupun Pemprov Jawa Barat.

Sementara saksi yang diperiksa dari pihak Lippo Group, KPK mendalami empat hal. Pertama, bagaimana proses perencanaan hingga pembangunan proyek Meikarta itu dilakukan karena KPK juga sudah melakukan penyitaan sejumlah dokumen perencanaan proyek Meikarta tersebut.

Kedua, sejauh mana kontribusi keuangan dari korporasi dalam hal ini Lippo Group pada proyek tersebut. Ketiga, mendalami sumber dana yang diduga suap terhadap pejabat di Bekasi apakah berasal dari perorangan atau berasal dari korporasi.

Keempat, apakah ada arahan atau perintah dari pejabat-pejabat secara struktural dari pejabat-pejabat yang ada di Lippo Group, misalnya kepada anak-anak perusahaannya soal pemberian uang atau pengurusan-pengurusan proses perizinaan Meikarta ini.

KPK total telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus itu, antara lain Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS), konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ).

Berikutnya Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin (J) dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN).

Selanjutnya, Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT), Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin (NHY), dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi (NR).

Diduga, pemberian terkait dengan izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas total 774 hektare yang dibagi ke dalam tiga fase/tahap, yaitu fase pertama 84,6 hektare, fase kedua 252,6 hektare, dan fase ketiga 101,5 hektare. Pemberian dalam perkara ini, diduga sebagai bagian dari komitmen "fee" fase proyek pertama dan bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp13 miliar, melalui sejumlah dinas, yaitu Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar, dan DPM-PPT.

KPK menduga realisasi pemberiaan sampai saat ini adalah sekitar Rp7 miliar melalui beberapa kepala dinas, yaitu pemberian pada April, Mei, dan Juni 2018.

Adapun keterkaitan sejumlah dinas dalam proses perizinan karena proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit hingga tempat pendidikan sehingga dibutuhkan banyak perizinan, di antaranya rekomendasi penanggulangan kebakaran, amdal, banjir, tempat sampah, hingga lahan makam.

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Meikarta

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Clara Aprilia Sukandar

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,951.32 3,911.55
British Pound GBP 1.00 19,179.86 18,982.46
China Yuan CNY 1.00 2,133.25 2,111.95
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,821.00 14,673.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,724.48 10,614.45
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,891.86 1,872.89
Dolar Singapura SGD 1.00 10,751.54 10,642.63
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,790.71 16,617.17
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,542.30 3,504.42
Yen Jepang JPY 100.00 13,003.16 12,872.18

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5777.053 -97.101 615
2 Agriculture 1471.193 -20.031 20
3 Mining 1850.021 -9.803 47
4 Basic Industry and Chemicals 741.527 -8.068 71
5 Miscellanous Industry 1323.857 -43.137 45
6 Consumer Goods 2255.249 -57.850 49
7 Cons., Property & Real Estate 410.436 -6.394 72
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1055.398 -2.343 71
9 Finance 1087.300 -19.593 90
10 Trade & Service 790.700 -12.910 150
No Code Prev Close Change %
1 DIGI 1,400 1,750 350 25.00
2 SOSS 800 1,000 200 25.00
3 TCPI 6,300 7,550 1,250 19.84
4 SSTM 384 460 76 19.79
5 IBST 8,200 9,800 1,600 19.51
6 TAMU 2,300 2,700 400 17.39
7 DUCK 1,475 1,665 190 12.88
8 HELI 104 117 13 12.50
9 AKPI 810 900 90 11.11
10 SATU 124 137 13 10.48
No Code Prev Close Change %
1 PSDN 210 178 -32 -15.24
2 KBLV 452 402 -50 -11.06
3 LPPF 5,275 4,760 -515 -9.76
4 DPNS 332 300 -32 -9.64
5 ASJT 340 312 -28 -8.24
6 ABMM 2,200 2,020 -180 -8.18
7 TIRA 151 140 -11 -7.28
8 SSIA 472 438 -34 -7.20
9 PTPP 1,565 1,460 -105 -6.71
10 ARII 975 910 -65 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 HMSP 3,400 3,300 -100 -2.94
2 ESTI 94 96 2 2.13
3 UNVR 40,325 39,375 -950 -2.36
4 BBRI 3,340 3,280 -60 -1.80
5 PGAS 2,110 2,070 -40 -1.90
6 SATU 124 137 13 10.48
7 ADRO 1,580 1,510 -70 -4.43
8 TKIM 10,550 10,625 75 0.71
9 SRIL 360 360 0 0.00
10 UNTR 34,900 33,075 -1,825 -5.23