Portal Berita Ekonomi Rabu, 16 Oktober 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 08:57 WIB. IHSG - IHSG dibuka hijau 0,20% di awal sesi I.
  • 08:43 WIB. Bursa - Indeks Shanghai dibuka positif 0,05% pada level 2.992
  • 08:37 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng dibuka positif 0,19% pada level 26.553
  • 08:35 WIB. OIL - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 58,82 US$/barel
  • 08:34 WIB. OIL - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 52,89 US$/barel
  • 08:33 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.484 US$/troy ounce
  • 08:33 WIB. Valas - Dollar menguat 0,25% terhadap Yuan pada level 7,0997 Yuan/US$
  • 08:31 WIB. Valas - Rupiah dibuka melemah 0,17% terhadap Dollar pada level Rp 14.190 per US$
  • 08:29 WIB. Valas - Dollar melemah 0,19% terhadap Yen pada level 108,65 Yen/US$
  • 08:28 WIB. Valas - Dollar menguat 0,32% terhadap Poundsterling pada level 1,2746 US$/Pound
  • 08:26 WIB. Valas - Dollar menguat 0,04% terhadap Euro pada level 1,1029 US$/Euro
  • 08:22 WIB. Bursa - Indeks Strait Times dibuka positif 0,31% pada level 3.125
  • 07:33 WIB. Bursa - Indeks Nikkei dibuka positif 1,73% pada level 22.590
  • 07:31 WIB. Bursa - Indeks KOSPI dibuka positif 0,91% pada level 2.086
  • 07:29 WIB. Bursa - Indeks S&P 500 ditutup positif 1,00% pada level 2.995

Pemerintah Akselerasi Pencapaian Perhutanan Sosial

Pemerintah Akselerasi Pencapaian Perhutanan Sosial - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Pemerintah akan mendorong pencapaian program perhutanan sosial yang hingga November 2018 sudah mencakup lahan seluas 2,13 juta hektare atau 16,8% dari target 12,7 juta hektare melalui sejumlah langkah akselerasi.

"Untuk meningkatkan capaian, kita akan terus melakukan langkah-langkah akselerasi melalui penyederhanaan prosedur dan perizinan, memperkuat kelembagaan dan kemitraan, memberikan pendampingan, dan membangun sistem monitoring dan evaluasi perhutanan sosial," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Minggu (11/11/2018).

Hal tersebut diungkapkan Darmin saat mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara penyerahan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial kepada masyarakat di Taman Hutan Raya Ir H Djuanda (Dago), Bandung, Jawa Barat, Minggu (11/11/2018)

Darmin menjelaskan program perhutanan sosial dirancang untuk memberikan hak akses kelola kawasan hutan kepada masyarakat sebagai bagian dari kebijakan reforma agraria nasional dan mempercepat pemerataan ekonomi, terutama terkait dengan ketersediaan lahan bagi kelompok masyarakat kecil.

"Program perhutanan sosial diyakini sebagai salah satu instrumen penting yang akan mampu meningkatkan kesejahteraan petani, mengurangi angka pengangguran, dan menurunkan tingkat kemiskinan," kata mantan Gubernur Bank Indonesia ini.

Melalui program ini, masyarakat tidak hanya diberikan akses kelola selama 35 tahun yang dapat diperpanjang dan diwariskan, namun juga akan mendapatkan insentif ekonomi seperti bantuan permodalan, akses pasar, dan pendampingan yang dikelola secara klaster.

Dengan adanya sistem klaster, tambah Darmin, maka lahan dapat dikelola secara berkelompok dengan satu jenis komoditas unggulan tertentu agar skala ekonomi masyarakat dapat meningkat. Satu klaster tersebut dapat terdiri dari dua atau tiga desa, tergantung dari luas lahan yang ada serta jumlah petani yang tinggal di desa itu.

"Kita akan mendorong terciptanya transformasi ekonomi desa dari ekonomi yang subsisten ke komersial. Dengan kata lain mengorporasikan kerja sama kelompok sehingga skala ekonomi, pemilihan tanah budidaya dan paska panen menjadi lebih baik," jelas Darmin.

Untuk menjamin kelangsungan pendapatan petani atau penggarap, pemerintah juga merancang komposisi pemanfaatan lahan yang ideal, sehingga dalam waktu yang bersamaan, petani dapat menanam jenis tanaman tahunan, seperti pohon kopi, sengon dan pinus, serta tanaman musiman, seperti nanas dan jagung.

Sedangkan, untuk menjaga kecukupan pendapatan petani atau penggarap, pemerintah merancang komposisi skema bagi-hasil yang adil sehingga keuntungan hasil pengelolaan budidaya di lahan perhutanan sosial dapat lebih dinikmati oleh petani.

Dalam kesempatan ini, Presiden menyerahkan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) sebanyak 14 Unit SK IPHPS, seluas 2.943 hektare untuk 2.252 kepala keluarga serta skema Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK) sejumlah 23 Unit SK Kulin KK dengan luas 5.674 hektare untuk 3.207 kepala keluarga.

Dengan demikian, total jumlah keseluruhan SK yang diberikan dalam rangka pemanfaatan kawasan hutan negara oleh masyarakat yang dilindungi pemerintah di Jawa Barat mencapai 37 Unit SK seluas 8.617 hektare untuk 5.459 kepala keluarga.

Secara rinci, pemberian SK ini diberikan untuk Kabupaten Cianjur sebanyak dua SK Kulin KK seluas 1.163 hektare untuk 346 kepala keluarga dan Kabupaten Cirebon sebanyak satu SK Kulin KK seluas 103 hektare untuk 73 kepala keluarga.

Kemudian Kabupaten Garut sebanyak 11 SK Kulin KK seluas 2.310 hektare untuk 1.216 kepala keluarga dan delapan SK IPHPS seluas 861 hektare untuk 902 kepala keluarga serta Kabupaten Indramayu sebanyak satu SK Kulin KK seluas 363 hektare untuk 370 kepala keluarga dan dua SK IPHPS seluas 450 hektare untuk 297 kepala keluarga.

Selain itu, Kabupaten Bandung sebanyak satu SK Kulin KK seluas 306 hektare untuk 137 kepala keluarga dan tiga SK IPHPS seluas 1.255 hektare untuk 907 kepala keluarga dan Kabupaten Majalengka sebanyak lima SK Kulin KK seluas 1.081 hektare untuk 901 kepala keluarga.

Terakhir, Kabupaten Sukabumi sebanyak satu SK Kulin KK seluas 64 hektare untuk 54 kepala keluarga dan satu SK IPHPS seluas 377 hektare untuk 146 kepala keluarga dan Kabupaten Sumedang sebanyak satu SK Kulin KK seluas 284 hektare untuk 110 kepala keluarga.

Sebagai upaya perlindungan dan menjaga kelestarian hutan pada areal perhutanan sosial ini, pemerintah juga memberikan bantuan berupa Kebun Bibit Rakyat untuk 10 kelompok, masing-masing senilai Rp100 juta, untuk membuka peluang usaha dalam bidang buah-buahan atau hortikultura.

Turut hadir dalam kesempatan ini antara lain Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, serta perwakilan kementerian/lembaga terkait lainnya.

Baca Juga

Tag: Perhutanan Sosial

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Kumairoh

Foto: Antara/Nova Wahyudi

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,788.81 3,750.91
British Pound GBP 1.00 17,916.85 17,735.76
China Yuan CNY 1.00 2,010.37 1,989.52
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,210.70 14,069.30
Dolar Australia AUD 1.00 9,633.43 9,536.17
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,811.32 1,793.18
Dolar Singapura SGD 1.00 10,382.63 10,274.81
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,670.14 15,512.81
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,395.63 3,359.43
Yen Jepang JPY 100.00 13,119.18 12,987.45

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6158.166 31.289 658
2 Agriculture 1344.671 -3.608 20
3 Mining 1608.393 -3.471 48
4 Basic Industry and Chemicals 887.968 24.249 74
5 Miscellanous Industry 1145.695 -2.323 50
6 Consumer Goods 2174.111 9.963 54
7 Cons., Property & Real Estate 501.457 1.148 82
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1212.948 2.953 75
9 Finance 1237.732 3.756 90
10 Trade & Service 801.990 3.006 165
No Code Prev Close Change %
1 IRRA 374 560 186 49.73
2 SLIS 630 785 155 24.60
3 PYFA 160 198 38 23.75
4 HDFA 125 147 22 17.60
5 ISSP 179 210 31 17.32
6 INTD 150 175 25 16.67
7 RODA 204 230 26 12.75
8 PNLF 268 300 32 11.94
9 INKP 6,275 7,000 725 11.55
10 FILM 216 238 22 10.19
No Code Prev Close Change %
1 PDES 1,340 1,105 -235 -17.54
2 ALKA 482 404 -78 -16.18
3 INAF 1,335 1,210 -125 -9.36
4 BOSS 750 680 -70 -9.33
5 LMAS 60 55 -5 -8.33
6 LPLI 125 117 -8 -6.40
7 ITMA 725 680 -45 -6.21
8 MFMI 488 458 -30 -6.15
9 CANI 165 155 -10 -6.06
10 WICO 540 510 -30 -5.56
No Code Prev Close Change %
1 FREN 168 180 12 7.14
2 MAMI 220 216 -4 -1.82
3 KPIG 133 138 5 3.76
4 LMAS 60 55 -5 -8.33
5 ISAT 3,040 3,260 220 7.24
6 BMTR 340 356 16 4.71
7 MSIN 454 450 -4 -0.88
8 INKP 6,275 7,000 725 11.55
9 SMBR 605 655 50 8.26
10 TCPI 6,700 6,400 -300 -4.48