Portal Berita Ekonomi Minggu, 21 Juli 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:29 WIB. Kebakaran - Sekitar 15 hektare lahan gambut di Pekanbaru terbakar.
  • 18:09 WIB. Bank Mandiri - OJK akan panggil Bank Mandiri soal 'saldo yang berubah'.
  • 19:56 WIB. Jakarta  - Pengamat: Kalau penggunaan air tidak diatur, Jakarta akan tenggelam 2050.
  • 18:44 WIB. Otomotif - Yamaha tingkatkan kapasitas produksi double di Filipina untuk tandingi Honda
  • 18:36 WIB. Investasi - China dan Singapura tingkatkan investasi asing di Myanmar
  • 17:28 WIB. Indonesia Open - Jepang  juara umum Indonesia Open 2019 setelah meraih dua gelar.
  • 15:10 WIB. Investor - Perusahaan global private equity sedang mencari dana segar dari Israel, yang sedang kelebihan dana.
  • 14:54 WIB. Bandara - Menhub ingin runaway 3 bisa dioperasikan pada 17 Agustus.
  • 14:01 WIB. Real Madrid - Zidane berharap Gareth Bale segera keluar dari Madrid.
  • 13:14 WIB. Wagub DKI - Gerindra: Wagub DKI Jakarta urusan DPRD, bukan kami.
  • 05:09 WIB. Bilateral - China puji hubungan diplomatik 35 tahun dengan Uni Emirat Arab sebagai hubungan terbaik 

Ombudsman Minta Kementan Tak Kambing Hitamkan Mafia Pangan

Ombudsman Minta Kementan Tak Kambing Hitamkan Mafia Pangan - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Kementerian Pertanian (Kementan) diimbau untuk tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang dapat menimbulkan polemik terkait dengan ketersediaan dan kebutuhan pangan, juga soal kebijakan impor 100 ribu ton jagung yang disepakati melalui rapat koordinasi terbatas (rakortas), yang diajukan Kementan sendiri.

Komisi Ombudsman menyerukan agar kementerian ini tak mengulang kebiasaan untuk menjadikan isu mafia pangan sebagai kambing hitam terkait dengan kebijakan impor dan ketidakoptimalan kinerjanya.

"Jangan terlalu membela diri bahwa seolah-olah ini kepentingan importir atau mafia pangan. Kan semua impor lewat Bulog, cari sendiri (siapa mafianya). Untuk sementara, sudahlah, jangan terlalu banyak komentar. Lebih baik fokus memperhatikan kebutuhan (jagung) peternak. Juga fokus sosialisasikan dengan baik bahwa impor untuk meningkatkan cadangan, bukan untuk mengganggu petani," ujar Komisioner Ombudsman RI, Alamsyah Saragih, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, meskipun banyak pihak yang menolak impor bahan pangan, namun hal itu harus disesuaikan dengan kondisi fakta di lapangan. Walaupun berulang kali Kementan menyatakan saat ini produksi jagung surplus, namun harga di lapangan tinggi dan para peternak sulit mendapatkan jagung untuk kebutuhan pakan ternak.

"Sederhananya begini, yang penting kan harga. Meski banyak penolakan, walaupun dibilang surplus, tidak ada gunanya kalau barangnya tidak ada," tegasnya. 

Di kesempatan berbeda, Ketua Apindo Bidang Peternakan dan Perikanan, Anton J Supit mempertanyakan klaim surplus jagung oleh Kementan dan rencana impor jagung yang menjadi polemik.

"Ada beberapa pertanyaan besar terkait klaim surplus jagung oleh Kementan. Kalau mereka bilang ada surplus 12,98 juta ton, tapi berada di wilayah yang bukan sentra peternakan atau luar Jawa, ini banyak pertanyaan harus dijawab oleh mereka," ujarnya saat dihubungi wartawan, Jumat (9/11/2018).

Pertanyaan pertama, kata Anton, 12 juta ton stok jagung itu artinya akan ada 12 juta truk lebih membawa jagung.

"Apakah ada truk-truk pembawa jagung ini? yang jumlahnya 12 juta lebih?" tanyanya heran.

Pertanyaan kedua, lanjutnya, 12 juta ton jagung itu berada di mana? Menurutnya, jika 12 juta jagung itu ada di pengusaha, maka akan mudah diketahui.

"Kalau ada di petani, petani simpan di mana? Jagung itu tidak bisa disimpan di tempat terbuka, harus di Silo (penyimpanan curah), petani tidak punya Silo. Kalau pun industri pakan simpan jagung di Silo, kapasitasnya tidak mungkin sampai 12 juta ton," tanyanya. 

Ia juga mempertanyakan kenapa 12 juta ton jagung tidak dijual ke pasaran. "Kalau petani punya jagung 12 juta ton, dengan harga pasaran, misalnya Rp4.500 per kilogram, artinya uang petani mengendap Rp58 triliun. Apakah petani tidak butuh uang? Untuk kebutuhan sehari-hari dan operasional?" kata dia lagi.

Jika pertanyaan-pertanyaan di atas tidak bisa dijawab Kementan, lanjut Anton, maka ia mempersilakan masyarakat menilai sendiri apakah data surplus yang diklaim itu benar. Sedangkan terkait rencana impor jagung 100.000 ton yang dianggap jumlahnya kecil oleh Kementan, Anton pun mempertanyakannya.

"Jadi, kalau mau impor, berarti secara tidak langsung mengakui bahwa tidak ada barang, atau berarti barangnya kurang. Tapi, ini Kementan malu-malu saja mengatakan (jagung) kurang," tuturnya.

Di sisi lain, anggota Komisi IV Darori Wonodipuro mengatakan, dewan akan menanyakan kebenaran data jagung kepada Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Ia juga heran akan polemik yang justru digulirkan pihak Kementan.

"Saya akan menanyakan tentang impor jagung ini. Sebab, saya juga ditanya oleh masyarakat, katanya surplus jagung, tapi kita impor 100 ribu ton, ini mana yang benar," kata Darori di Jakarta, Jumat (9/11/2018). 

Berdasarkan informasi yang diperolehnya, impor jagung yang dilakukan Menteri Amran disebabkan oleh tingginya harga komoditas ini di pasaran. Namun, seharusnya, Menteri Amran tak langsung melakukan impor.

"Dia harusnya, mengecek di lapangan. Apakah ini memang produksinya yang buruk atau disimpan oleh tengkulak," katanya.

Tak hanya menanyakan ke Menteri Amran, Darori meminta Satgas Pangan untuk menyelidiki data surplus produksi jagung sebanyak 12,9 juta ton. Upaya untuk mengetahui kebenaran data produksi jagung dalam negeri.

"Kan Menteri Pertanian enggak ngaku siapa yang menguasai ternak. Satgas Pangan sidak saja, bagaimana kondisi jagung di pasaran. Supaya ada keterbukaan," singkatnya.

Tag: Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Kementerian Pertanian (Kementan)

Penulis: Annisa Nurfitriyani

Editor: Rosmayanti

Foto: Reuters/Akintunde Akinleye

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,728.00 3,690.58
British Pound GBP 1.00 17,543.07 17,366.04
China Yuan CNY 1.00 2,037.30 2,016.90
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,983.00 13,843.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,884.58 9,784.23
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,789.94 1,771.79
Dolar Singapura SGD 1.00 10,307.39 10,202.68
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,750.45 15,588.60
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,403.02 3,366.49
Yen Jepang JPY 100.00 13,003.81 12,872.42

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6456.539 53.245 652
2 Agriculture 1359.948 0.169 21
3 Mining 1656.555 1.125 49
4 Basic Industry and Chemicals 836.222 20.201 72
5 Miscellanous Industry 1262.035 -2.850 49
6 Consumer Goods 2419.754 33.936 53
7 Cons., Property & Real Estate 497.831 2.310 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1241.954 8.326 74
9 Finance 1325.581 8.757 91
10 Trade & Service 819.503 2.647 163
No Code Prev Close Change %
1 POLU 1,260 1,575 315 25.00
2 PAMG 416 520 104 25.00
3 GLOB 505 630 125 24.75
4 PICO 486 605 119 24.49
5 KIOS 520 630 110 21.15
6 FUJI 123 143 20 16.26
7 ASBI 340 384 44 12.94
8 ARKA 1,035 1,165 130 12.56
9 TMPO 162 180 18 11.11
10 IKBI 274 298 24 8.76
No Code Prev Close Change %
1 KBLV 436 390 -46 -10.55
2 KAYU 498 448 -50 -10.04
3 IIKP 62 57 -5 -8.06
4 SRAJ 310 286 -24 -7.74
5 SAPX 745 690 -55 -7.38
6 MINA 1,400 1,300 -100 -7.14
7 NICK 266 248 -18 -6.77
8 PBSA 760 710 -50 -6.58
9 TNCA 324 304 -20 -6.17
10 DSFI 135 127 -8 -5.93
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 350 352 2 0.57
2 BHIT 81 85 4 4.94
3 MNCN 1,365 1,435 70 5.13
4 IPTV 242 248 6 2.48
5 BPTR 97 104 7 7.22
6 POSA 214 204 -10 -4.67
7 BDMN 4,840 5,100 260 5.37
8 ANTM 950 940 -10 -1.05
9 LPKR 278 284 6 2.16
10 BBRI 4,450 4,480 30 0.67