Kesuksesan Program Perhutanan Sosial Butuh Dukungan Pemda

Kesuksesan skema program perhutanan sosial sangat tergantung pada dukungan pemerintah daerah (pemda). Langkah Presiden Joko Widodo untuk membagikan hak pengelolaan hutan dan lahan lewat SK perhutanan sosial akan sia-sia tanpa pendampingan dari pemerintah daerah terhadap warga dan kelompok masyarakat yang mengelolanya.

Kepala Penelitian Center for Indonesian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Hizkia Respatiadi menjelaskan, pemda idealnya harus mampu mengenal dan mengidentifikasi potensi lokasi, merevisi peraturan yang tidak sesuai dengan mekanisme skema perhutanan sosial, hingga memberikan pendampingan kepada warga dan kelompok masyarakat.

"Pemda juga harus mengenal potensi daerah dan karakteristik masyarakatnya dengan sangat baik. Program pemanfaatan lahan sebaiknya disesuaikan dengan potensi tersebut dan karakteristik masyarakatnya supaya hasilnya lebih optimal," jelasnya.

Pemerintah setempat juga harus menyediakan pedoman praktis yang dapat membantu penduduk desa untuk memahami bagaimana hak kepemilikan, akses, dan pengelolaan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Program peningkatan kapasitas dan transfer pengetahuan dari satu desa ke desa lain juga akan membantu meningkatkan keahlian penduduk.

"Selain itu, yang diperlukan masyarakat adalah pendampingan, pelatihan teknis manajemen, serta akses ke investor supaya hasil pemanfaatan lahan bisa memberikan nilai jual. Hal ini akan membantu pendapatan mereka lebih berkesinambungan dan bisa tetap memastikan cara-cara pemanfaatan lahan yang tetap aman untuk lingkungan," ungkap Hizkia.

Pemerintah berencana memberikan konsesi terhadap 12,7 juta hektare lahan secara bertahap sebagai bagian dari skema perhutanan sosial. Dari target seluas 12,7 juta hektare, pemerintah baru merealisasikan 2,1 juta hektare hingga November 2018.