Menteri Yohana: Tahun 2030, Perempuan Setara dengan Laki-Laki

Warta Ekonomi, Medan -

Tahun 2015,  Indonesia telah terpilih oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi satu dari 10 negara yang dipersiapkan menuju Planet 50:50 pada tahun 2030 mendatang. Menuju planet 50:50 artinya membawa perempuan berdaya setara dengan laki-laki pada tahun 2030 mendatang.

Menteri PPPA RI Yohana Yembise mengatakan bahwa saat ini perbandingannya masih 30:70. Untuk itu, pihaknya juga meminta dukungan Bapak Gubernur Sumut untuk bantu capai ini, berdayakan perempuan di segala bidang termasuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

"Kesenjangan antara perempuan dan laki-laki di Indonesia masih sangat tinggi. Perempuan di legislatif masih di angka 17%, perempuan yang menjabat sebagai kepala daerah masih 86 orang di seluruh Indonesia, begitu pun di posisi-posisi lainnya," katanya pada Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (FK PUSPA) se-Indonesia di Hotel Aston Medan, Senin (12/11/2018).

Dikatakannya, bahwa tugas ini sangat berat, di Sumut ini bukan saja menjadi tugas Ibu Kadis PPPA, tetapi juga seluruh OPD harus bergerak bersama mengangkat isu perempuan dan anak. 

"Urusan perempuan dan anak adalah urusan wajib daerah yang harus dilakukan oleh kepala daerah dan itu sudah ada dalam UU No 23 Tahun 2014,” ujarnya.

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengatakan bahwa Sumut akan maju jika kaum perempuan dan anak-anak hidup sejahtera. Untuk itu, Edy mengajak semua pihak berkomitmen mendukung program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Sumut.

“Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sama artinya dengan memajukan anak bangsa, memajukan daerah. Kalau ini terganggu, masa depan kita juga pasti terganggu. Sehingga, diperlukan komitmen bersama antara kita untuk menjamin perwujudan kesejahteraan perempuan dan anak,” ujarnya.

Edy menyayangkan, kasus pelanggaran terhadap perempuan dan anak di Sumut per tahunnya mencapai hingga ribuan kasus. Per harinya, kata Edy, rata-rata ada tiga kasus pelanggaran yang terjadi. Untuk itu, dirinya berharap Temu Nasional FK PUSPA di Sumut bisa memberikan pemikiran dan strategi untuk menekan dan menghilangkan kasus-kasus pelanggaran terhadap perempuan dan anak di Sumut.

“Saya berharap temu nasional ini tidak hanya bersifat seremonial semata, bukan karena program kerja saja. Tetapi menghasilkan gebrakan besar untuk menyelesaikan permasalah perempuan dan anak. Kepada Ibu Menteri, mohon kami di Sumut dibimbing untuk masalah ini,” pungkasnya.