Portal Berita Ekonomi Kamis, 21 Februari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:32 WIB. Bulog - Bulog berharap pelepasan cadangan beras pemerintah dicarikan saluran baru.
  • 20:31 WIB. AP Kargo - AP Kargo sedang mengalami penurunan volume kargo kelolaan hingga 20% pada Januari 2019.
  • 20:31 WIB. Pelni - Pelni menyediakan layanan Redpack untuk memudahkan penumpang hingga UMKM.
  • 20:31 WIB. BRI -  BRI mengincar dua perusahaan asuransi umum.
  • 20:30 WIB. ANTM - Antam berharap bisa meraih kuota ekspor bijih nikel kadar rendah hingga 5 juta ton per tahun.
  • 20:28 WIB. RAJA - Rukun Raharja memiliki peluang untuk melanjutkan kontrak dengan PLN di 2019.
  • 20:27 WIB. Pindad - Pindad mencapai laba bersih hingga 3 digit sepanjang 2018.
  • 20:27 WIB. Mandiri - Mandiri mampu menjual ST003 sebanyak Rp773 miliar.
  • 20:26 WIB. BTN - BTN meraup Rp80 miliar dari penjualan ST003 dari target Rp75 miliar.
  • 20:19 WIB. BRI - BRI meminta relaksasi aturan BMPK untuk menyalurkan kredit kepada BUMN.
  • 20:02 WIB. BNI - BNI berharap kelonggaran batas maksimum pemberian kredit khusus untuk kredit infrastruktur.
  • 20:01 WIB. Pelindo II - Pelindo II rencanakan lepas saham Pelabuhan Tanjung Priok ke publik lewat IPO.
  • 19:57 WIB. Pelindo II - Pelindo II catat laba bersih Rp 2,43 triliun pada 2018.
  • 19:55 WIB. Pelindo II - Saat ini seluruh transaksi di Pelindo II sudah cashless.
  • 19:51 WIB. Pelindo II - Pelindo II sedang menyiapkan aplikasi digital.

Ketua OJK Ikut Diperiksa KPK Terkait Kasus Century

Foto Berita Ketua OJK Ikut Diperiksa KPK Terkait Kasus Century
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keterangan kepada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso soal kasus Bank Century di gedung KPK, Jakarta, Selasa (13/11/2018).

"Iya," ucap Wimboh usai dimintai keterangan di gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Namun, ia enggan menjelaskan lebih lanjut saat dikonfirmasi apa saja yang ditanya oleh KPK dalam permintaan keterangannya tersebut.

"Ya tidak boleh dong," ucap Wimboh.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan bahwa pemanggilan terhadap Wimboh terkait permintaan keterangan pada tahap penyelidikan.

Sebelum Wimboh, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Miranda Swaray Goeltom juga dimintai keterangan oleh KPK soal kasus Bank Century.

"Ditanyain keterangan, masih penyelidikan mengenai Century," kata Miranda usai dimintai keterangan di gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Untuk diketahui sebelumnya, KPK tetap akan meneruskan penanganan kasus tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century dan penetapan bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Hal tersebut berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), penyidik, dan tim yang ditunjuk pascaputusan hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Effendy Mochtar yang memerintahkan KPK tetap melanjutkan kasus Bank Century.

Sebelumnya, Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mempraperadilankan kembali KPK karena amar putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 24/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel menyatakan memerintahkan termohon (KPK) untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century.

Dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century dan penetapan bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, mantan Deputi Bidang IV Pengelolaan Devisa BI Budi Mulya telah dijatuhi putusan kasasi pada 8 April 2015 yaitu penjara selama 15 tahun dan denda Rp1 miliar subsider 8 bulan kurungan.

Sebelumnya pengadilan tingkat pertama memutuskan Budi Mulya dipenjara selama 10 tahun ditambah denda Rp500 juta subsider 5 bulan kurungan, kemudian putusan banding di Pengadilan Tinggi meningkatkan vonis menjadi 12 tahun ditambah denda Rp500 juta subsider 5 bulan kurungan.

Dalam putusan Budi Mulya disebutkan bahwa Boediono sebagai Gubernur Bank Indonesia, Miranda Swaray Goeltom selaku Deputi Gubernur Senior BI, Siti Chalimah Fadjriah, S Budi Rochadi, Harmansyah Hadad, Hartadi Agus Sarwono dan Ardhayadi Mitroatmodjo masing-masing selaku Deputi Gubernur BI dan saksi Raden Pardede selaku sekretaris Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) masuk dalam unsur penyertaan bersama-sama melakukan tindak pidana berdasarkan pasal 55 KUHP.

Pasal 55 KUHP artinya orang-orang yang disebut bersama-sama terhadap yang bersangkutan secara hukum bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, tapi mantan Deputi Bidang V Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah Bank Indonesia Siti Chodijah Fadjriah yang dinilai dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sudah meninggal dunia pada 16 Juni 2015.

Majelis hakim agung yang terdiri dari Artidjo Alkostar sebagai ketua dan anggota M. Askin dan MS. Lumme menilai pemberian persetujuan penetapan pemberian FPJP kepada PT Bank Century oleh Budi Mulya dilakukan dengan itikad tidak baik yang dilakukan dengan cara melanggar pasal 45 dan penjelasannya UU No. 23 tatahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2004. Konsekuensi yuridisnya, perbuatan Budi merupakan perbuatan melawan hukum.

Perbuatan tersebut juga menyebabkan kerugian negara sejak penyetoran Penyertaan Modal Sementara (PMS) yang pertama kali pada 24 November 2008 hingga Desember 2013 sejumlah Rp8,012 triliun.

Jumlah kerugian keuangan negara tersebut yang sangat besar di tengah banyak rakyat Indonesia yang hidup dalam kemiskinan dan telah mencederai kepercayaan masyarakat terhadap kesungguhan negara dalam membangun demokrasi ekonomi sehingga perlu dijatuhi pidana yang tepat sesuai dengan sifat berbahayanya kejahatan. 

Tag: Wimboh Santoso, Bank Century

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: OJK

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,766.77 3,728.54
British Pound GBP 1.00 18,468.44 18,283.99
China Yuan CNY 1.00 2,090.80 2,070.07
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,125.00 13,985.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,136.10 10,034.24
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,799.66 1,781.76
Dolar Singapura SGD 1.00 10,456.77 10,349.29
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,040.35 15,877.17
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,474.78 3,436.12
Yen Jepang JPY 100.00 12,744.74 12,615.01

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6512.784 18.117 627
2 Agriculture 1601.214 -11.059 21
3 Mining 1907.000 12.070 47
4 Basic Industry and Chemicals 893.650 14.153 71
5 Miscellanous Industry 1359.890 0.132 46
6 Consumer Goods 2660.281 3.855 51
7 Cons., Property & Real Estate 458.747 4.624 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1206.870 -9.689 71
9 Finance 1236.721 2.980 91
10 Trade & Service 825.628 2.708 155
No Code Prev Close Change %
1 LEAD 75 92 17 22.67
2 PSDN 222 260 38 17.12
3 MPPA 306 356 50 16.34
4 CSAP 520 600 80 15.38
5 NATO 515 590 75 14.56
6 AKSI 352 390 38 10.80
7 TALF 300 332 32 10.67
8 ARTA 890 980 90 10.11
9 INTP 18,000 19,500 1,500 8.33
10 SIPD 955 1,030 75 7.85
No Code Prev Close Change %
1 ALDO 2,510 1,900 -610 -24.30
2 PUDP 442 356 -86 -19.46
3 SIMA 300 250 -50 -16.67
4 YULE 208 175 -33 -15.87
5 TRIO 250 214 -36 -14.40
6 RELI 236 206 -30 -12.71
7 KONI 438 386 -52 -11.87
8 INCF 360 322 -38 -10.56
9 SMDM 188 170 -18 -9.57
10 CLAY 1,700 1,540 -160 -9.41
No Code Prev Close Change %
1 BMRI 7,200 7,100 -100 -1.39
2 FREN 288 284 -4 -1.39
3 JPFA 2,440 2,310 -130 -5.33
4 ANTM 1,025 1,060 35 3.41
5 BBCA 26,900 27,500 600 2.23
6 LEAD 75 92 17 22.67
7 TLKM 3,920 3,870 -50 -1.28
8 ADRO 1,295 1,345 50 3.86
9 GIAA 474 482 8 1.69
10 BBRI 3,910 3,890 -20 -0.51