Portal Berita Ekonomi Rabu, 19 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:25 WIB. Obligasi - PT Tunas Baru Lampung akan bayarkan obligasi Rp23,75 Miliar pada Jumat (28/12/2018) mendatang. 
  • 16:21 WIB. AP I  - AP I menargetkan kapasitas bandara hingga 2023 akan naik dua kali lipat.
  • 16:18 WIB. AP II - AP II resmi mengelola bandara Tjilik Riwut Palangkaraya.
  • 16:16 WIB. KAI - Tiket KA Daop V untuk momen Nataru tersisa 20%.
  • 16:15 WIB. KAI - PT KAI Daop IV Semarang memprediksi kenaikan penumpang pada Nataru mencapai 4,8%.
  • 16:11 WIB. BBM - Libur natal dan tahun baru, konsumsi BBM di Bali diperkirakan meningkat 6%.

2019, Dana Bergulir Pola Syariah Bisa Langsung Diakses UMKM Tanpa Perantara

Foto Berita 2019, Dana Bergulir Pola Syariah Bisa Langsung Diakses UMKM Tanpa Perantara
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Skim pembiayaan syariah dana bergulir segera bisa diakses langsung para pelaku UMKM tanpa melalui lembaga perantara keuangan atau koperasi. Direktur Pembiayaan Syariah Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM, Jaenal Aripin, mengatakan pihaknya sedang dalam proses mengusulkan perubahan tarif kepada Kementerian Keuangan agar ada perubahan skim pembiayaan.

"Dengan begitu khusus untuk skim pembiayaan syariah ada perubahan ketentuan sehingga bisa diakses langsung UMKM tanpa melalui lembaga perantara," kata Jaenal dalam acara diskusi bertema Sinergi dalam mengembangkan Industri Ekonomi Kreatif berbasis Syariah, di Jakarta, Selasa (13/11/2018)

Sebelumnya, dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 75 Tahun 2011 tentang Tarif Layanan Dana Bergulir disebutkan bahwa skim pembiayaan syariah belum bisa disalurkan langsung kepada para pelaku UMKM tetapi harus melalui lembaga perantara misalnya lembaga keuangan bank, nonbank, dan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah.

"Dengan pengajuan yang dilakukan tersebut, tahun depan ditargetkan bisa direalisasikan akses langsung UMKM terhadap dana bergulir melalui skim syariah," kata Jaenal.

Jaenal melihat, dari sisi kualitas potensi pembiayaan syariah semakin baik bahkan lebih besar seiring dengan semakin tingginya minat masyarakat terhadap skim pembiayaan syariah. Secara kuantitas animo masyarakat cukup tinggi karena lembaga tersebut menggandeng komunitas-komunitas yang terkait.

"Jaringan komunitas ini dalam memberikan informasi sangat kuat sehingga edukasi bisa lebih efektif," kata Jaenal.

Menurut Jaenal, pola syariah dianggap berbagai lebih berkeadilan dan lebih memanusiakan pelaku usaha.

"Lembaga keuangan syariah juga dinilai pelayanannya lebih ramah, humanis, dan menempatkan nasabah sebagai mitra," ungkap Jaenal seraya menyebutkan bahwa LPDB KUMKM mentargetkan bisa menyalurkan dana bergulir dengan skim syariah sebesar Rp450 miliar sampai akhir tahun ini.

Untuk itu, lanjut Jaenal, pihaknya akan menggelar Indonesia Syariah Fair, sebagai event untuk mempertemukan UMKM pada lembaga pembiayaan permodalan syariah pada 27-29 November 2018.

"Kami berharap ajang ini mampu semakin mendorong inklusi dan literasi pembiayaan syariah di kalangan masyarakat kita," katanya.

Pembicara lain, Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) M. Bagus Teguh menyebutkan bahwa perlu keberpihakan dari seluruh stakeholder di negeri ini agar dapat meningkatkan lembaga keuangan berbasis syariah.

"Karena, masih ada contoh bisnis berbasis syariah tapi menggunakan pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional. Harusnya bisnis syariah dengan dukungan pembiayaan lembaga keuangan yang berbasis syariah pula," kata Bagus.

Oleh karena itu, Bagus tak merasa heran bila literasi keuangan syariah di Indonesia masih terbilang kecil.

"Padahal, jika kita ingin mengembangkan ekonomi syariah, ada tiga sektor penting yang harus sama-sama bergerak maju bersama. Yaitu, sektor keuangan, sektor sosial, dan sektor riil. Ketiganya harus bergerak bersama dengan pola syariah. Kalau salah satu tidak bergerak, maka akan lahir ketimpangan. Sektor sosial itu misalnya Badan Amil Zakat yang harus membiayai sektor riil atau usaha mikro ketika dia tidak bankable," tukas Bagus.

Menurut Bagus, ekonomi syariah bisa membuka ruang inovasi dan kreatifitas dalam transaksi. Begitu juga banyak produk keuangan syariah yang dapat mendukung industri keuangan syariah.

"Maka, perlu sosialisasi ekonomi syariah kepada pelaku industri ekonomi kreatif, mulai dari usaha mikro hingga yang sudah go public," tandas Bagus.

Sementara Deputi Akses Permodalan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Fadjar Hutomo, mengatakan, untuk mengembangkan ekonomi syariah perlu ada sinergi banyak pihak.

"Karena, ada pihak-pihak yang harus kerjasama dengan tugas dan fungsi masing-masing yang perlu disinergikan. Membangun ekonomi syariah itu ibarat sebuah lingkaran ekosistem dari hulu hingga hilir," ujar Fadjar.

Fadjar mengungkapkan, pelaku usaha di luar negeri melihat segmen pasar Islam (halal) itu sangat besar. Bukan hanya negara Islam, negara seperti Thailand saja memiliki pusat riset halal yang luar biasa hebatnya.

"Tinggal kita orang Indonesia memilih, mau jadi konsumen atau pemain. Kalau kita mau jadi pemain bukan sekadar pedagang, maka kita harus segera ambil bagian dalam perebutan segmen pasar tersebut," pungkas Fadjar.

Tag: Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM)

Penulis: Ning Rahayu

Editor: Kumairoh

Foto: Ning Rahayu

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6176.094 94.227 621
2 Agriculture 1553.700 23.242 20
3 Mining 1722.517 2.450 47
4 Basic Industry and Chemicals 851.540 22.282 71
5 Miscellanous Industry 1417.163 9.966 46
6 Consumer Goods 2555.083 70.002 49
7 Cons., Property & Real Estate 445.761 3.264 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1065.619 14.971 71
9 Finance 1174.737 17.417 91
10 Trade & Service 781.950 -0.798 153
No Code Prev Close Change %
1 TIRA 133 179 46 34.59
2 SAFE 192 250 58 30.21
3 GLOB 352 440 88 25.00
4 AGRS 286 356 70 24.48
5 ARTA 625 750 125 20.00
6 POLY 137 160 23 16.79
7 PCAR 3,230 3,770 540 16.72
8 SHIP 865 990 125 14.45
9 SDRA 750 850 100 13.33
10 RELI 176 198 22 12.50
No Code Prev Close Change %
1 IBFN 296 248 -48 -16.22
2 TRUS 322 276 -46 -14.29
3 INRU 600 525 -75 -12.50
4 ARTO 194 174 -20 -10.31
5 FILM 780 705 -75 -9.62
6 FMII 695 630 -65 -9.35
7 LUCK 770 700 -70 -9.09
8 MFMI 620 570 -50 -8.06
9 MPOW 118 109 -9 -7.63
10 INAI 410 380 -30 -7.32
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 362 366 4 1.10
2 BBRI 3,630 3,670 40 1.10
3 BBCA 25,325 26,150 825 3.26
4 TLKM 3,740 3,810 70 1.87
5 WSBP 358 384 26 7.26
6 UNTR 29,125 28,650 -475 -1.63
7 PTBA 4,230 4,220 -10 -0.24
8 PGAS 2,070 2,080 10 0.48
9 ADRO 1,240 1,245 5 0.40
10 INKP 12,000 12,000 0 0.00