Portal Berita Ekonomi Senin, 09 Desember 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:03 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.462 USD/troy ounce.
  • 16:02 WIB. OIL - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 64,00 USD/barel.
  • 16:02 WIB. OIL - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 58,78 USD/barel.
  • 16:01 WIB. IHSG - IHSG menguat 0,11% di akhir sesi II.
  • 16:01 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,17% terhadap Poundsterling pada level 1,3162 USD/GBP.
  • 16:00 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,04% terhadap Euro pada level 1,1064 USD/EUR.
  • 15:59 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,08% terhadap Yen pada level 108,49 JPY/USD.
  • 15:58 WIB. Valas - Yuan ditutup positif 0,12% terhadap Dollar AS pada level 7,04 CNY/USD.
  • 15:57 WIB. Valas - Rupiah ditutup negatif 0,20% terhadap Dollar AS pada level Rp.14.010/USD.
  • 15:56 WIB. Bursa - Indeks Straits Times ditutup negatif 0,37% pada level 3.182.
  • 15:55 WIB. Bursa - Indeks Shanghai ditutup positif 0,08% pada level 2.914.
  • 15:54 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng ditutup negatif 0,01% pada level 26.494.
  • 15:33 WIB. Bursa - Indeks FTSE 100 dibuka negatif 0,20% pada level 7.225.
  • 13:59 WIB. Bursa - Indeks Nikkei ditutup positif 0,33% pada level 23.430.
  • 13:58 WIB. Bursa - Indeks KOSPI ditutup positif 0,33% pada level 2.088.

Keadilan Akan Batasi Ruang Genderuwo Ekonomi?

Keadilan Akan Batasi Ruang Genderuwo Ekonomi? - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Akhir-akhir ini, istilah genderuwo mendadak viral setelah dicetuskan Presiden Jokowi untuk menyebut politikus yang kerjanya hanya menakut-nakuti masyarakat, pandai memengaruhi dan tidak menggunakan etika maupun sopan santun politik. Sejatinya, genderuwo ini mitologi Jawa yang tidak kelihatan tetapi menakutkan. 

Tidak hanya di tataran politik, ilustrasi genderuwo ini juga mencerminkan kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Dalam artian, genderuwo ini adalah mafia-mafia ekonomi yang menyatu dengan penguasa, tidak terlihat namun membuat rugi negara. Sebut saja mafia di sektor pertambangan migas, anggaran negara (APBN/APBD), sektor pangan hingga penegakan hukum.

Pakar Ekonomi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Farouk Abdullah Alwyni mengatakan, sebetulnya pemerintah bisa saja terlepas dari politik atau genderuwo ekonomi tersebut, jika bersikap transparan dan jujur kepada publik.

"Kalau birokrasinya dibikin efisien, transparan dan profesional. Dengan birokrasi yang baik maka keterbukaan informasi itu akan bisa meminimalisasi kelompok kepentingan pribadi (vested interests) itu, karena masyarakat memiliki akses yang sama," katanya dalam keterangan resminya, Jum’at (16/11/2018).

Menurut Farouk yang banyak menghabiskan karir keuangan Islamnya di Kantor Pusat Islamic Development Bank (IDB) di Jeddah, timbulnya isu genderuwo ekonomi meski rezim terus berganti karena ada persoalan fundamental dalam struktur ekonomi Indonesia. Jika tidak ada perubahan paradigma baru dalam sistem pembangunan nasional, maka para pemburu rente ini akan tetap tumbuh subur bak jamur di musim hujan. 

Celakanya, cengkraman kelompok-kelompok kepentingan pribadi ini terhadap akses ekonomi hanya melahirkan kesenjangan sosial yang semakin dalam. Berdasarkan studi Credit Suisse (2016) Indonesia adalah negara terburuk ke empat dalam hal ketimpangan ekonomi. Lembaga internasional OXFAM juga memperingatkan, ketimpangan ekonomi di Indonesia sangat darurat. Dalam laporannya, OXFAM (2016) menyebutkan total harta empat orang terkaya di Indonesia, yang tercatat sebesar US$25 miliar setara dengan gabungan kekayaan sekitar 100 juta orang atau 40% dari total penghasilan masyarakat terbawah (the bottom 40 percent).

Menurut laporan yang sama, pada 2016, 1% orang terkaya ini memiliki 49% atau hampir setengahnya dari total kekayaan populasi di Tanah Air. Hebatnya, hanya dalam sehari saja seorang konglomerat terkaya bisa mendapatkan bunga deposito 1.000 kali lebih besar dari pengeluaran 10% penduduk miskin Indonesia untuk setahun. Bahkan, jumlah uang yang diperolehnya setiap tahun dari kekayaan itu cukup untuk mengentaskan lebih dari 20 juta warga keluar dari jurang kemiskinan.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2018, angka kemiskinan Indonesia adalah 9,82% dari populasi atau sebanyak  25,95 juta orang. Angka itu menurun jika dibanding September 2017, yaitu 26,58 juta orang (10,12%). Untuk bulan Maret 2018, angka rata-rata garis kemiskinan adalah Rp401.220 per kapita per bulan, lebih tinggi dibanding pada 2017, yang pada semester pertama (Maret) berjumlah Rp361.496 dan Rp370.910 pada semester kedua 2017.

Tapi jika menggunakan indikator Bank Dunia dalam menentukan batas kemiskinan, yaitu pendapatan sebesar US$ 2 per hari per orang, maka penduduk miskin Indonesia masih sangat tinggi, yakni diperkirakan mencapai 47% atau 120 juta jiwa dari total populasi.

Batasan garis kemiskinan Rp400 ribuan ini terlalu rendah, karena orang kota dengan penghasilan Rp500 ribuan sudah dianggap tidak miskin, yang bahkan belum tentu cukup untuk kebutuhan dasar. Padahal kebutuhan manusia itu bukan makan saja tapi juga pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, juga rekreasi dan hiburan.

“Jadi siapapun presidennya nanti, akan menghadapi masalah ketimpangan sosial dan kemiskinan ini. Masalah ini bisa diatasi jika ada keadilan ekonomi yang merata. Dengan keadilan ekonomi, maka negara akan lebih kuat tidak mudah terdampak isu ekonomi global,” kata Chairman, Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED) ini.

Calon Anggota DPR Dapil DKI Jakarta 2 dari PKS ini menilai, perekonomian nasional sangat rentan terhadap isu global sehingga nilai tukar rupiah semakin terpuruk. Pasalnya, sekitar 60% pelaku di pasar modal (pasar saham) merupakan investor asing yang sangat sensitif terhadap  kebijakan The Fed, atau Federal Reserve Bank (Bank Sentral Amerika Serikat [AS]) misanya, juga efek perang dagang antara AS dengan Tiongkok. Tak cuma itu, krisis keuangan yang terjadi di sejumlah negara, Indonesia juga kena imbasnya.

Itu sebabnya pemerintahan ke depan harus mampu melakukan reformasi birokrasi agar apa yg di sebut genderuwo di ruang politik kekuasaan, ekonomi dan penegakan hukum tidak lagi menakutkan bagi bangsa Indonesia. Di sisi lain, jika tidak ada perubahan paradigma pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, maka Indonesia sulit keluar dari statusnya sebagai negara/dunia ketiga. 

Maklum, pertumbuhan yang selalu digadang-gandang nyatanya hanya dinikmati tidak lebih dari 20% penduduk negeri ini. “Artinya, mayoritas penduk yang 80% masuk menghadapi kesulitan dalam hidupnya,” tukasnya.

Baca Juga

Tag: Politik Genderuwo, Ekonomi Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Vicky Fadil

Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,757.83 3,720.04
British Pound GBP 1.00 18,524.17 18,338.46
China Yuan CNY 1.00 2,004.08 1,983.30
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,091.11 13,950.90
Dolar Australia AUD 1.00 9,631.27 9,528.46
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,799.88 1,781.93
Dolar Singapura SGD 1.00 10,358.83 10,255.00
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,580.54 15,421.32
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,384.85 3,349.56
Yen Jepang JPY 100.00 12,976.43 12,843.77

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6186.868 34.751 667
2 Agriculture 1434.346 37.746 20
3 Mining 1474.400 -6.728 50
4 Basic Industry and Chemicals 979.828 11.348 76
5 Miscellanous Industry 1201.074 10.720 50
6 Consumer Goods 2055.194 19.613 56
7 Cons., Property & Real Estate 510.207 10.418 83
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1137.751 -1.677 76
9 Finance 1298.193 3.365 90
10 Trade & Service 766.195 1.154 166
No Code Prev Close Change %
1 REAL 100 170 70 70.00
2 VRNA 67 90 23 34.33
3 KARW 62 79 17 27.42
4 VINS 121 152 31 25.62
5 MSKY 1,000 1,250 250 25.00
6 AGAR 392 490 98 25.00
7 KPAL 232 290 58 25.00
8 MKPI 13,500 16,200 2,700 20.00
9 BWPT 104 121 17 16.35
10 DART 276 312 36 13.04
No Code Prev Close Change %
1 MAMI 326 246 -80 -24.54
2 MASA 466 390 -76 -16.31
3 PDES 730 615 -115 -15.75
4 FORZ 70 59 -11 -15.71
5 DWGL 230 194 -36 -15.65
6 YULE 150 131 -19 -12.67
7 FILM 190 167 -23 -12.11
8 BCAP 165 146 -19 -11.52
9 IKAI 115 102 -13 -11.30
10 ICON 83 74 -9 -10.84
No Code Prev Close Change %
1 IPTV 530 525 -5 -0.94
2 MNCN 1,390 1,395 5 0.36
3 TOWR 740 745 5 0.68
4 MAMI 326 246 -80 -24.54
5 ACES 1,550 1,485 -65 -4.19
6 WSKT 1,290 1,420 130 10.08
7 BBRI 4,220 4,170 -50 -1.18
8 BNLI 1,140 1,255 115 10.09
9 TLKM 4,060 4,100 40 0.99
10 ERAA 1,490 1,520 30 2.01