Pembangunan BBM Satu Harga di Lokasi 3T Jadi Fokus Pemerintah

Warta Ekonomi, Pontianak -

Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Akhmad Syakroza, mengatakan saat ini pemerintah fokus membangun SPBU yang menyediakan BBM satu harga untuk memberikan pemerataan dan rasa keadilan khususnya bagi masyarakat di kawasan terdepan, terluar dan tertinggal (3T).

"Ini sebagai bentuk upaya pemerintah pusat dalam memberikan pemerataan rasa keadilan kepada masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan BBM," kata Akhmad Syakroza di Ketungau Hulu, Kalimantan Barat, Sabtu (17/11/2018).

Ia menjelaskan pembangunan SPBU Kompak di wilayah 3T ini bukan merupakan hal yang mudah, mengingat lokasi geografis dan ongkos angkut yang tinggi sehingga perlu dipastikan tepat sasaran.

"Program ini ditujukan kepada masyarakat yang belum mendapatkan BBM satu harga, terutama masyarakat yang tinggal di wilayah 3T ini," katanya.

Namun, penyaluran BBM satu harga itu sangat perlu diawasi oleh semua pihak termasuk dari masyarakat, di samping pengawasan dari pemerintah daerah dan aparat keamanan.

"Tidak boleh ada pihak industri dan oknum tertentu yang memanfaatkan dan menikmati program BBM satu harga ini," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi BPH Migas Kementerian ESDM, Tisnaldi menjelaskan secara nasional pada 2017-2019 akan dibangun 160 penyalur BBM satu harga di seluruh wilayah 3T di Indonesia.

"Di tahun 2017 kami telah membangun 57 penyalur BBM satu harga dengan rincian 54 penyalur oleh PT Pertamina (Persero) dan tiga penyalur oleh PT AKR Corporindo TbK. Untuk tahun ini target yang akan dipenuhi sebanyak 73 penyalur dengan rincian 67 penyalur oleh Pertamina, dan enam penyalur oleh AKR Corporindo Tbk," katanya.

Ia menambahkan hingga saat ini telah diresmikan 93 penyalur BBM satu harga, dengan rincian 88 penyalur oleh Pertamina, dan lima penyalur oleh AKR Corporindo TbK. Pada tahun 2019 ditargetkan 29 penyalur beroperasi oleh Pertamina dan satu penyalur oleh AKR Corporindo Tbk.

"Program BBM satu harga ini berkat kebijakan langsung Presiden Joko Widodo yang disampaikan beliau di Yahukimo, Papua, Oktober 2016. Sedangkan. Program ini merupakan pemenuhan energi berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.

Menurutnya, pemerintah berkomitmen untuk mensukseskan program ini untuk menciptakan harga bahan bakar yang sama antar daerah. Berbagai moda transportasi juga digunakan untuk memperlancar distribusi BBM, termasuk mengoperasikan pesawat pengangkut BBM ke sejumlah wilayah 3T.

Pemerintah dan pihak terkait telah bahu membahu dalam pelaksanaan program BBM satu harga guna mewujudkan sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

BPH Migas bertanggungjawab terhadap perwujudan tiga keadilan, yaitu keadilan ketersediaan, keadilan distribusi, dan keadilan harga di bidang hilir minyak dan gas bumi.

"Kami berharap dengan terbangunnya SPBU Kompak ini dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kepada pihak PT Pertamina juga diharapkan untuk terus menjamin pasokan BBM di SPBU Kompak ini, agar peresmian hari ini tidak hanya sebatas pelaksanaan seremonial saja, namun tetap berkelanjutan," katanya,